This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Tampilkan postingan dengan label DAN PENGETAHUAN UMUM. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label DAN PENGETAHUAN UMUM. Tampilkan semua postingan

Soal CPNS, UUD 45

UUD 45
1. Pemahaman PANCASILA dari segi Yuridis Konstitusional
a. Hubungan PANCASILA dgn Proklamasi 17 Agustus 1945
b. PANCASILA  dan  UUD  194 5:        PANCASILA  sbg  pandangan  hidup  b gs  perlu  dituangkan  dlm
peraturan p erundang-undangan  agar  mempunyai  kekuatan  hukum  y/  imperatif,  y/  mengikat  u/ d itaati
dan d ilaksanakan. Dgn d emikian pelaksanaan PANCASILA dilakukan  o/  seluruh perundang-und angan 
termasuk UUD 45.
Bentuk  peraturan  perundangan  RI:  UUD;  TAP  MPR;  UU;  PERPU;  PP;  KEPPRES;  Peraturan
Pelaksanaan lainnya.
Sifat UUD 45: mengikat pemerintah, setiap lembaga negara dan lembaga masyarakat, setiap warga
negara,  setiap p enduduk  y/  ada di  wilayah  INDONESIA;  berisi  norma, aturan/ketentuan  y/  haru s
dilaksanakan dan d itaati.
c. Arti Penetapan PANCASILA dlm Pembukaan UUD 194 5
Pembukaan  UUD  45  mempunyai  kedudukan  sbg  pokok  kaidah  negara  y/  fundamental
(Staatsfundamentalnorm) dan mempunyai kedudukan tetap terlekat p ada kelangsungan negara.
Pokok kaidah negara y/ fundamen tal mengandung beberapa unsur mutlak:
Dlm hal terjadinya ditentukan o/ pembentuk negara.
Dlm hal isinya memuat dasar-dasar negara.
Pembukaan UUD memenuhi syarat mutlak tsb:
Menurut sejarah terjadinya, Pembukaan ditentukan o / pembentuk negara yaitu o/ PPKI.
Isi Pembukaan memuat asas kerohanian negara yaitu PANCASILA.
Kuatnya  kedudukan  Pemb ukaan  UUD  dinyatakan  o/  Memorandum  DPR-GR  tgl  9  Juni  1966  y/
ditetapkan  MPRS  No.  XX/MPRS/1966  Jo  TAP  MPR  No.  V/MPR/1966  Jo  TAP  MPR  No.
IX/MPR/1978.
Isi Ketetap an tsb menunjukkan bahwa:
Hubungan  Proklamasi  dgn  Pembukaan  sangat  erat  di  mana  Pembukaan  merupakan  uraian
terperinci  dari  Proklamasi  d gn  memberi  penjelasan  mengenai  alasan,  tujuan,  serta  dasar
falsafah negara y/ diproklamasikan.
Pembukaan tdk dpt diubah dgn jalan hukum.
Pasal 37 tdk berlaku u/ Pembukaan, karena berarti membubarkan negara RI.
Undang-Undang ttg Referendum ialah UU No. 5 tahun 1985 y/ menyatakan:
Referendum adl kegiatan u/ meminta pendapat rakyat scr langsung setuju/tdk setuju thd kehendak 
MPR u/ mengubah UUD 45.
Referendum dipimpin o/ Presiden dan dilaksanakan scr LUBER.
Rakyat  dinyatakan  setuju  atas  kehendak  MPR  u/  mengubah  UUD  bila  sekurangnya  90%
menggunakan haknya dan 90% setuju.
d. Isi dan Makna Pembukaan UUD 1945
Alinea Pertama:
- Bgs INDONESIA berpendirian anti penjajahan.
- Bgs INDONESIA berpendirian bahwa Kemerdekaan adl hak segala bgs.
- Bgs INDONESIA bertekad u/ Merdeka (subjektif).
- Bgs  INDONESIA  bertekad  akan  berjuang  menentang  setiap  bentuk  penjajahan  dan
mendukung Kemerdekaan setiap bgs (objektif).
Alinea Kedua:
- Bgs INDONESIA menghargai atas perjuangan bangsanya.
- Adanya  ketajaman  dan  ketep atan  penilaian  bahwa:  perjuangan  pergerakan  di  INDONESIA
telah  sampai  pada  tingkat  y/  menetukan;  momentum  y/  tepat  itu  harus  dimanfaatkan  u/
menyatakan  Kemerdekaan;  Kemerdekaan  tsb  harus  diisi  dgn  mewujudkan  negara
INDONESIA y/ Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Alinea Ketiga:
- Pengukuhan atas Proklamasi Kemerdekaan.
- Memuat motivasi spirituil y/ luhur bahwa pern yataan Kemerdekaan itu diberkati Allah YME.
- Ketakwaan bgs INDONESIA thd Tuhan YME.
Alinea Keempat:
- Tujuan  bgs  INDONESIA  menyatakan  Kemerdekaan  u/:  melindungi  bgs  dan  tanah  air
INDONESIA;  memajukan  kesejahteraan  umum;  mencerdaskan  kehidupan  bgs;  ikut
melaksanakan ketertiban d unia.

- Prinsip  negara  y/  dipegang  u/  mencapai  tujuan  itu  ialah  dgn  menyusun  Kemerdekaan
kebangsaan  INDONESIA  dlm  suatu  UUD  y/  terbentu k  dlm  suatu  susunan  negara  RI  y/
berkedaulatan rakyat dan berdasar PANCASILA.
- Menunjukkan ttg bentuk negara; tujuan negara; dasar filsafat negara; UUD negara.
e. Pokok-pokok Pikiran y/ Terkandung dlm Pembukaan UUD 1945:
1: persatuan; 2: keadilan sosial bagi seluruh rakyat INDONESIA; 3: berkedaulatan rakyat; 4: Ketuhanan 
YME menurut dasar kemanusiaan y/ adil dan beradab.
f. Hubungan antara Pembukaan dgn Batang Tubuh UUD 1945
Pokok-pokok  pikiran  y/ terkandu ng  dlm  Pemb ukaan  UUD,  yaitu  PANCASILA  menjiwai  pasal-pasal
Batang  Tubuh UUD,  atau dpt pula  dikatakan bahwa  Batang  Tubuh UUD merupakan perwujudan 
dari PANCASILA.
Suasana kebatIndonesian UUD 45 serta cita-cita hukumnya bersumber atau dijiwai o/ PANCASILA.
Materi pasal-pasal dlm Batang Tubuh UUD 45:
Pasal-pasal y/ berisi  materi pengaturan Sistem Pemerintahan, termasuk pengaturan ttg kedudukan,
tugas, wewenang dan hubungan antara lembaga-lembaga negara.
Pasal-pasal y/ berisi materi  hubungan  negara  dgn warga  negara, termasuk  kon sePancasilai  negara
dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, hankam dll.
g. Sistem Pemerintahan Negara berdasarkan UUD 1 945
7 kunci pokok mengenai sistem pemerintahan:
INDONESIA  ialah  negara  y/  berdasar  atas  hukum  (rechtsstaat),  tdk  berdasarkan  atas  kekuasaan
belaka (machtsstaat).
Sistem Konstitusional.
Kekuasaan  negara  y/  tertinggi  ditangan  MPR  (Die  gezamte  Staatsgewalt  liegt  allein  bei  der
Majelis).
Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara y/ tertingg i di bawah Majelis.
Presiden tdk bertanggung jawab kep ada DPR.
Menteri negara ialah pembantu Presiden. Menteri negara tdk bertanggung jawab kepada DPR.
Kekuasaan kepala negara tdk tak terbatas.
h. Kelembagaan Negara menurut UUD 1945
Lembaga negara dp t memegang lebih dari satu fungsi. Dan suatu fun gsi dpt dipegang o/ lebih dari satu 
lembaga negara.  Hal  ini  menggambarkan  sistem pembagian  kekuasaan  (distribution  of  power),  y/
berbeda  dgn  ajaran  Trias  Politica dari  Montesquie  y/  menghendaki agar setiap  fungsi (legislatif,
eksekutif,  dan  yudikatif)  masing-masing  hanya  dipegang o/  satu lembaga  saja (sistem  pemisahan 
kekuasaan / separation of power).
MPR:
Kedudukan: MPR  adl Lembaga Tertinggi  Negara  sbg penjelmaan  seluruh rakyat  INDONESIA  y/
bertindak sbg p emegang dan pelaksana kedaulatan rakyat.
Tugas MPR: menetapkan UUD, GBHN dan memilih dan mengangkat Presiden dan Wapres.
Wewenang MPR:
- Meminta  pertanggungjawaban  dari  Presiden/Mandataris  mengenai  pelaksanaan  GBHN
dan menilai pertanggungjawaban tsb.
- Mecabut  mandat  dan  memberhentikan  Presiden  dlm  masa  jabatannya  bila  melanggar
haluan negara/UUD.
- Mengubah UUD.
- Menetapkan pimpIndonesian MPR y/ dip ilih dari dan o/ anggota.
Susunan:  MPR  terdiri  atas  anggota-anggota  DPR,  ditambah  dgn  utusan-utusan  daerah  dan
golongan-golongan (pasal 2 ayat 1). UU No. 16 tahun 1969 y/ kemud ian diubah dgn UU No. 5 
tahun 1975 menyatakan bahwa:
- Jumlah anggota MPR adl dua kali lipat jumlah anggota DPR.
- Jumlah  anggota  MPR  y/  d iangkat,  ditetapkan  sebanyak  sep ertiga  dari  seluruh  anggota
MPR.
- Jumlah anggota MPR sbg utusan daerah sekurang-kurangnya empat orang dan sebanyak-
banyaknya tujuh orang u/ tiap-tiap daerah TK I.
- Jumlah anggota  DPR  ditetapkan sebanyak 460  orang,  terdiri atas  360 o rang  dipilih  dlm
Pemilu dan 100 orang diangkat.
Keanggotaan:  an ggo ta  DPR;  anggota  u tusan  daerah  y/  dipilih  DPRD  Tk.  I;  an ggota  utusan 
kekuatan  sosial  politik  peserta  Pemilu  dan  Golongan  Karya  ABRI  y/  ditetapkan  berdasarkan
imbangan susunan keang gotaan DPR; utusan golongan.
Persyaratan an ggo ta:

- Warga negara RI y/ telah berusia 21 tahun serta takwa kepada Tuhan YME.
- Dpt  berbahasa  INDONESIA  dan  cakap  menulis  serta  membaca  huruf  latin  serta
berpendidikan SLP.
- Bukan bekas anggota PKI.
Masa  jabatan:  masa  jabatan  kean ggo taan  MPR  adl  lima  tahun  dan  berhenti  karena:  meninggal
dunia;  atas  permintaan  sendiri;  bertempat  tinggal  di  luar  wilayah  RI;  berhenti  sbg  anggota
DPR;  tdk  lagi memenuhi  syarat berdasarkan  keterangan  y/ berwajib; melanggar  sumpah/janji
sbg anggota d gn keputusan Majelis; diganti; terkena larangan perangkapan jabatan.
Persidangan MPR: sedikitnya sekali dlm lima tahun (pasal 2 ayat 2 UUD 45).
Fraksi  MPR:  F-ABRI,  F-Karya  Pembangunan,  F-Partai  Demokrasi  INDONESIA,  F-Persatuan 
Pembangunan, F-Utusan Daerah.
Alat kelengkapan MPR: PimpIndo nesian MPR, BP-MPR, Komisi, dan Panitia Ad Hoc.
Presiden dan Wapres:
Presiden  sbg  Kepala  Eksekutif:  Presiden  RI  memegang  kekuasaan  pemerintahan  menurut  UUD.
Hal  ini  berarti  bahwa  Presiden  adl  kepala  kekuasaan  eksekutif  dlm  negara  dan  dlm
menjalankan kekuasaan pemerintahan harus selalu berdasarkan UUD. (pasal 4  ayat 1)
Kekuasaan Presiden:
- Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dgn persetujuan DPR.
- Dlm  hal  ihwal  kegentingan  yang  memaksa  Presiden  berhak  menetap kan  Peraturan
Pemerintah sbg Pengganti Undang -Undan g (PERPU).
- Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah u/ melaksanakan UU.
- Sb g  Kepala  Negara  Presiden:  memegang  kekuasaan  tertinggi  atas  AD,  AL, AU; berhak
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dgn negara lain dgn persetujuan 
DPR;  menyatakan  negara  dlm  keadaan  bahaya;  mengangkat  duta  dan  konsu l,  serta
menerima  d uta  negara  lain;  memberi  grasi,  amnesti,  abolisi  dan  rehabilitasi;  memberi
gelaran, tanda jasa, dll tanda kehormatan.
Tata cara pemilihan Presiden dan Wapres:
- Pasal 6 ayat 1 menetap kan bahwa Presiden ialah orang INDONESIA asli.
- TAP MPR No. II?MPR/1973  menetapkan  bahwa calon: berusia 4 0 tahun;  takwa kepada
Tuhan YME; setia kepada PANCASILA dan UUD 45; jujur dsb.
- Pemilihan Presiden dan Wapres dilaksanakan scr terpisah.
DPA:
Kedudukan:  DPA  adl  Lembaga  Tinggi  Negara  y/  berkewajiban  memberi  jawab  atas  pertanyaan
Presiden  dan  berhak  mengajukan usul  kepad a  Pemerintah. DPA  adl  sebuah Council of  State
yang berwajib memberi pertimbangan kepada Pemerintah.
Susunan dan keanggotaan: terdiri dari tokoh politik, karya, daerah, nasional.
DPR:
kedudukan:
- Susunan DPR ditetap kan dgn UU
- Bersidang sedikitnya sekali dlm setahun
- Tiap UU menghendaki persetujuan DPR
- DPR berhak mengajukan RUU (hak inisiatif)
- APBN ditetapkan tiap tahun d gn UU
- Kedudukan DPR adl kuat, ia tidak dpt dibubarkan oleh Presiden
- DPR punya hak kontrol thd pemerintah
- Semua anggota DPR adl juga anggota MPR
- DPR merupakan suatu wahan a u/ melaksanakan Demokrasi PANCASILA.
wewenang, tu gas dan kekuasaan DPR:
- Bersama dgn Presiden membentuk UU
- Bersama dgn Presiden menetapkan APBN
- Membahas  u/  meratifikasi  dan/atau  memberikan  persetujuan  atas  pernyataan  perang,
pembuatan perdamaian dan perjanjian dgn negara lain y/ dilakukan o/ Presiden
- Membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan y/ diberitahukan o/ BPK
- Berhak mengajukan RUU (hak inisiatif)
- Berhak mengajukan pertanyaan kepad a pemerintah mengenai kebijaksanaan dan tindakan 
pemerintah (hak petisi)
- Berhak meminta keterangan kepada pemerintah (hak interpelasi)
- Berhak mengubah RUU y/ diajukan Presiden (hak amandemen)
- Berhak mengadakan penyelidikan (hak angket)
Fraksi dlm DPR: F-ABRI, F-Karya Pembangunan, F-Partai  Demokrasi  INDONESIA, F-Persatuan 
Pembangunan
Komisi dlm DPR:
- Jumlah Ko misi serta ruang lingk up tugasnya ditetapkan o/ DPR
- Tugas Komisi antara lain:
Mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan RSPBN
Mengadakan pembahasan dan pengajuan usul penyempurnaan RAPBN
Mengadakan pembahasan atas laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN

- Dibidang pengawasan:
_ Melak ukan pengawasan thd pelaksanaan UU termasuk APBN, dan GBHN
_ Menampu ng suara rakyat, termasuk surat-surat masuk
Bepeka:
Kedudukan:
- BPK  adl  Lembaga  Tinggi  Negara  yang  bertugas  memeriksa  tanggung  jawab  keuangan
negara, apakah telah digunakan sesuai dengan y/ disetujui DPR.
- BPK terlepas dari pengaru h  dan  kekuasaan  pemerintah,  akan tetapi  tdk berdiri sendiri  di
atas pemerintah.
Tugas dan wewenang Bepeka:
- BPK memeriksa semua pelaksanaan APBN.  Hasil pemeriksaannya  dib eritahukan kepada
DPR  guna  dipakai  sbg  bahan  penilaian  atau  pengawasan  dan  pembahasan  Rancangan
APBN tahun berikutnya.
- Apabila suatu  pemeriksaan  meng ung kap  hal  yang  menimb ulkan sangkaan tindak  pidana
atau  yang  merugikan  keuangan  negara,  maka  BPK  memberitahukan  persoalan  tsb  pada
pemerintah
Bentuk, susunan d an keanggotaan: (UU No. 5 tahun 1973)
- BPK berbentuk dewan yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang Wakil
ketua merangkap anggota dan 5 orang anggota.
- Mereka diangkat o/ Presiden atas usulan DPR
- Syarat-syarat  anggota  BPK  antara  lain:  WNI;  takwa  kepada  Tuhan  YME;  sekurang-
kurangnya  berusia  35  tahun; mempunyai  kecakapan  dan  pengalaman  dibidang keuangan
dan administrasi negara; tdk diragukan ttg integritas dan ttg kejujurannya.
MA:
Kedudukan dan wewenang:
- MA  adl  pemegang  kekuasaan  kehakiman  y/  Merdeka,  terlepas  dari  pengaruh  kekuasaan 
pemerintah
- Berd asarkan UU No. 13 tahun 1965 susunan MA: Ketua; Wakil ketua dan beberapa ketua
muda; hakim-hakim agung/anggota MA; panitera dan panitera pengganti.
- Ketua, Wakil ketua dan para anggota MA diangkat o/ Presiden atas usul DPR.
- Sebelum memangku jabatannya, harus diambil sump ah/janjinya dihadapan Presiden.
- MA  melakukan  pengawasan  tertinggi  thd  semua  lingkungan  pengadilan  di  seluruh
INDONESIA.
- MA dp t memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga Tinggi negara.
- MA  memberi  nasehat  hukum  kepada  Presiden/Kepala  Negara  u/  pemberian /penolakan
grasi.
- MA memp unyai wewenang menguji scr materiil thd peraturan perundangan di bawah UU.
- MA memutus ttg permohonan kasasi thd putusan  atau penetapan dlm tingkatan peradilan 
terakhir dari pengadilan di semua lingkungan peradilan.
Kedudukan hakim:
i. Hubungan Negara dgn Warga Negara/Penduduk/Masyarakat
Warga Negara (pasal 26 ayat 1)
Kesamaan ked udu kan dlm hu kum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1)
Hak atas pekerjaan dan penghidupan y/ layak (pasal 27  ayat 2)
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul (pasal 28)
Kemerdekaan memeluk agama (pasal 29 ayat 1 dan 2)
Hal dan kewajiban pembelaan negara (pasal 30 ayat 1)
Hak mendapat pengajaran (pasal 31 ayat 1)
Kebudayaan nasio nal INDONESIA (pasal 32 )
Kesejahteraan sosial / sistem ekonomi (p asal 33)

2. UUD 1945 dlm Gerak Pelaksanaannya
Menjelang Lahirnya UUD 1945
16 Juli 1945 telah mempunyai rancangan Pembukaan UUD yaitu Piagam Jakarta y/ disahkan tgl 22
Juni 1945 o/ BPUPKI.
6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di Hiroshima.
7  Agustus,  Panglima  Tentara  Jep ang  wilayah  Selatan  Marsekal  Terauchi  Hisaichi  menyetujui
dibentuknya PPKI.
9 Agustus  1945,  Soekarno, Hatta  dan  Radjiman  berangkat  ke  Dallat/Saigon memenuhi  panggilan
Terauchi, dan kemb ali ke INDONESIA tgl 14 Agustus 1945.
15  Agustus  1945,  golongan  pemuda  dipimpin  o/  Chairu l  Saleh  mengadakan  rapat  di  lembaga
Bakteriologi di Pegangsaan Timur dan memutuskan bah wa Proklamasi harus segera dilaksanakan.
Wikana dan Darwis diutus u/ menyampaikan hal itu pada Soekarno. Tetapi karena menolak, maka
So ekarno dibawa ke Rengasdengklok.
16 Agustus 1945, keluar Instruksi Terauchi agar menjaga status quo.
Terjadi rapat-rap at lainnya sambil merancang Pro klamasi
18  Agustus  1945,  PPKI  memutuskan:  1.  Mensahkan  UUD  negara;  2 .  Memilih  dan  menetapkan 
Presiden dan Wapres; 3. Presiden u/ sementara akan dibantu o/ Komite Nasional.
Masa Berlakunya UUD 19 45
Tgl 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949.
Dalam kurun waktu 1945-1949, UUD 45 tdk dp t dilaksananakan dgn baik karena b gs INDONESIA
sedang disibuki dgn perjuangan mempertahankan kemerdek aan, d an diberlakukan Aturan Peralihan 
pasal IV (karena MPR belum dpt dibentuk), sehingga keluar Maklumat Wakil Presiden No. X atas
usulan  tgl  16  Oktober  1945  y/  memutuskan  bahwa  KNIP  seb elum  terbentuknya  MPR  dan  DPR
diserahi  kekuasaan  legislatif.  Dan  tgl  3  November  1945,  keluar  Maklumat  Pemerintah  y/
menyetujui  timbulnya  parpo l.  Tgl  11  November  1945  BP-KNIP  mengusulkan  mengenai
pertanggungjawaban  Menteri  kepada  DPR  (KNIP),  dgn  demikian  tgl  14  November  1945
terbentuklah Kabinet Parlementer pertama dan diangkat sbg Perdana Menteri ialah Sutan  Sjahrir,
karena  dinilai  sbg  orang  y/ tepat  u/  menghadapi  diplomasi  dgn  Barat.  Peristiwa  ini  dikenal d gn
sebutan penyimpangan Ko nstitusional y/ prisipiil.
Tgl 5 Juli 1959 – sekarang.
- Periode Orde Lama (1959-19 66)
Berlakunya  Manipol  y/  intinya  adl  USDEK  (UUD  45,  Sosialisme  INDONESIA, Demokrasi
Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, d an Kepribadian INDONESIA).
Lembaga negara bersifat sementara.
Presiden  mengangkat  Ketua  dan  Wakil  Ketua  MPR/DPR  dan  MA  serta  Wakil  Ketua  DPA
menjadi Menteri Negara.
Hak budget tdk berjalan.
MPRS menetapkan Soekarno sbg Presiden seumur hidup.
Pemberontakan G 30 S/PKI
Hakekat 1 Oktober: hari peringatan keunggulan dari kekuatan PANCASILA; hari peningkatan 
kebulatan tekad  perjuangan d lm  mengamankan d an  mengamalkan  PANCASILA;  hari  u/
lebih  meresapkan  dan  mempertebal  keyakIndonesian  akan  keb esaran,  keunggulan  dan 
Kesaktian  PANCASILA;  peningkatan  kewasp adaan  nasional  agar  tdk  terulang  kembali
terjadinya tragedi nasional.
TRITURA: 1. Bubarkan PKI; 2. Bersihkan Kabinet dari unsur PKI; 3. Turunkan harga.
11 Maret 1966, keluar SUPERSEMAR y/ berupa  perintah  kepada LetJen Soeharto atas nama
Presiden  mengambil  segala  tindakan  y/  dianggap  perlu  u/ menjamin  kestabilan jalannya
pemerintahan dan jalannya revolusi.
- Periode Orde Baru (1966-sekarang)
12 Maret 1966, LetJen So eharto membubarkan PKI.
22 Juni 1966 Jenderal A.H. Nasution dilantik sbg Ketua MPRS.
Maret 1967 dlm sidang Istimewa memutuskan menarik mandat MPRS dari Presiden Soekarno 
dan mengangkat Jenderal Soeharto sbg Pejabat Presiden.
Maret 1968 mengangkat Soeharto sbg Presiden sampai Pemilu.
Mekanisme Pemilu  selama lima tahunan mulai dari tahu n  1971, 1977,  1982,  1987,  1992 dan
1997.
Mekanisme PELITA 1/4/1969-31/3/1 974; 74-79; 7 9-84; 84-89; 89-94; 94-99.
Pelestarian UUD 1945
- TAP  MPR  No.  I/MPR/1983  pasal  104  y/  menyatakan  bahwa  MPR  berketetapan  u/
mempertahankan UUD 45, tdk berkehendak dan tdk akan melakukan perubahan terhadapnya.
- TAP  MPR  No .  IV/MPR/1983  ttg  referendum  y/  antara  lain  menyatakan  bah wa  bila  MPR
berkehendak  mengubah  UUD  4 5,  terlebih  dahulu  harus  meminta  pendapat  rakyat  melalui
referendum.
- UU No. 5/1985 ttg referendum y/ merupakan pelaksanaan Ketetapan No. IV/MPR/1983.

Soal CPNS, KUMPULAN MATERI DAN SOAL TATA NEGARA, FALSAFAH DAN IDEOLOGI, SEJARAH, UUD 1945, DAN PENGETAHUAN UMUM

KUMPULAN MATERI DAN SOAL TATA NEGARA,
FALSAFAH DAN IDEOLOGI, SEJARAH, UUD 1945,
DAN PENGETAHUAN UMUM

P4
1. Pengertian Pokok Mengenai PANCASILA
a. Arti Kata da n Asal-usul Istilah PANCASILA
Etimologi: - huruf i biasa, berarti berbatu sendi y/ lima (sila=batu sendi, alas/dasar).
- huruf i panjang, bermakna lima aturan tingkah laku y/ penting.
Terminologi: larangan membunuh, mencuri, berzina, minum, berdusta.
b. Kedudukan da n Fungsi PANCASILA
Jiwa Bgs INDONESIA: melekat erat pada aktivitas kehidupan bgs INDONESIA.
Kepribadian BI: sikap mental, tingkah laku, amal jadi ciri khas.
Pandangan hidup BI: sbg penujuk, p enuntun, dan pegan gan sikap.
Falsafah hidup BI: diyakini memiliki kebenaran.
Weltanschauung/philosophische grondslag: p andangan dunia/hidup.
Perjanjian luhur rakyat INDONESIA: telah disepakati dan disetujui o/ rakyat.
Cita-cita dan tujuan bgs INDONESIA: cita-cita mencapai masyarakat adil dan makmur.
Dasar negara RI: dasar pedoman dlm mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara.
Su mber  dari  segala  sumber  hukum:  TAP  MPRS  No.  XX/MPRS/1966  (Jo.  TAP  MPR  No.
V/MPR/1973 d an TAP MPR No . IX/MPR/1978).
Landasan Idiil: mengenai landasan GBHN.
Sehubungan  dgn kedua fungsi pokok PANCASILA sbg pandangan  hid up  bgs (a-g)  dan PANCASILA
sbg  dasar  negara  (h-j),  maka  sbg  dasar  negara  pengamalannya  bersifat  objektif.  dlm  arti  bahwa
pengamalannya  didasarkan  kepada  ketentuan  dlm  peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan  sbg 
pandangan  hidup,  bersifat  subjektif  dan  pengamalannya  diserahkan  kepada  individu  masing-masing 
tanpa disertai sanksi h uku m.
c. PANCASILA  y /  res mi  dan  y/  harus  kita  hayati  serta  amalkan            :  y/  tercantum  dlm  Alenia  ke  IV
Pembukaan UUD 45 y/ diperkuat o/ INPRES No. 12 tahun 1968 tgl 13 April 1968 mengenai ‘rumusan 
dan tata urutan PANCASILA sebagaimana dimuat dlm Pembukaan  UUD 45, dinyatakan  sbg  rumusan
dan tata uru tan y/ resmi dlm penulisan, pembacaan, dan pengucapan PANCASILA.
- Theokrasi Absolut: bila sila pertama tdk dikaitkan dgn sila lainnya.
- Kosmopolitanisme: paham y/ tdk mengakui adanya negara nasional.
- So vinisme: paham keban gsaan y/ sempit spt Nazisme dan Fasisme.
- Liberalisme: sila ke empat.
- So sialisme y/ atheis atau y/ tdk demokratis.
PANCASILA y/ resmi dan y/ harus kita hayati serta amalkan menurut Yuridis Konstitusional sep erti di
atas, juga karena alasan moral (moralitas mc y/ beragama) dan alasan asas berfikir logis (menunjukkan 
suatu  rangkaian  tingkat  dlm  luasnya  isi,  tiap-tiap  sila  y/  di  belakang  sila  lainnya  merupakan
pengkhususan dari sila y/ di mukanya).
Ekaprasetia Pancakarsa: tekad y/ tunggal u/ melakukan lima kehendak.

2. PANCASILA sbg Falsa fah Bgs INDONESIA
a. Falsafah (Filsafat) PANCASILA    : kekhasan dari PANCASILA ialah bahwa sila-sila PANCASILA itu 
harus  kita  lihat  sbg  satu  rangkaian  kesatuan,  harus  kita  p ahami  sbg  satu  totalitas  y/  susunan  dan
bentuknya hirearkhis p iramidal. Dlm hal inilah kita katakan PANCASILA suatu sistem filsafat.
b. Nilai-nilai dlm PANCASILA
Definisi nilai menurut Prof. Notonagoro:
- Nilai materiil: segala sesuatu y/ b erguna bagi unsur mc.
- Nilai vital: segala sesuatu y/ berguna bagi mc u/ dp t mengadakan kegiatan dan aktivitas.
- Nilai  kerohanian:  segala  sesuatu  y/  bergu na  bagi  rohani  mc.  (kebenaran,  keindahan,  kebaikan,
religius).
c. Pandangan Intergralistik dlm PANCASILA;      menurut Prof. Dr. Soepomo dlm sidang BPUPKI tgl 31
Mei 45 (stateside):
Teori  Perseorangan  (individu alistik):  diajarkan  o/  Thomas  Hobbes,  John  Locke,  J.J.  Rousseau,
Herbert Spencer dan H.J. Laski y/ diterapkan di Eropa Barat dan Amerika y/ bersifat liberal.
Teori golongan (class theory): diajarkan  o/  Marx, Engels d an Lenin  di  mana  negara  dianggap sbg 
alat dari suatu golongan u/ menindas gol lain.
Teori  Integralistik:  diajarkan  o/  Spinoza,  Adam  Muller, Hegel,  di  mana  negara  tdk  u/  menjamin
suatu gol, tetapi u/ menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya.
d. PANCASILA  sbg  Ideologi  Negara     :  Ideologi  berasal  dari  bahasa  Yunani  idein  (melihat)  dan  logia
(kata,  ajaran)  y/ scr harfiah diartikan sbg  ilmu tentang  id ea, cita-cita, gagasan atau buah  pikiran.    di
mana ideologi PANCASILA diharapkan mampu  berperan membimbing semua warga negara dlm usaha
mengisi  kemerdekaan  INDONESIA  d gn  tetap  berpedoman  kepada  ke  lima  sila  PANCASILA.
Ideologi  PANCASILA  merupakan  paduan  gagasan  dasar  mengenai  hid up  dan  kehidupan  bgs
INDONESIA dlm bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

3. HAM dlm PANCASILA dan PANCASILA dlm Lambang Negara
Magna Charta (1215) di Inggris; Revolusi Perancis (1789); 10 Desember 1948 The Universal Declaration of
Human Rights.
Hak-hak  dan  keb ebasan d asar mc  dlm UUD  45:  Hak d lm  lapangan  politik (pasal  28);  Hak  dlm lapangan
ekonomi (pasal 2 7 ayat  2); Hak dlm lapangan sosial (pasal  30); Hak dlm lapangan kebudayaan (pasal
31); Kebebasan dasar (pasal 29 ayat 2 ).
Kewajiban  thd negara: kewajiban  membela negara  (pasal  30);  kewajiban  patuh pada  UU termasuk aturan
hukum y/ tertulis dan pada penguasa; kewajiban membayar pajak, Bea dan cukai  menurut ketentuan y/
ada.
a. HAM dlm PANCASILA : dijaminnya kebebasan beribadah;  berhak u/  diperlakukan pantas; kesadaran 
kebangsaan INDONESIA;  hak mengeluarkan  pendapat,  berkump ul;  melaksanakan  kesejahteraan bagi
seluruh anggota masyarakat.
b. PANCASILA  dlm  Lambang  Negara  (       Ketentuan  mengenai  Lambang  Negara  RI  tertuang  dlm
Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 tgl 17 Oktober 1951        )
Lambang Negara Garuda PANCASILA terbagi menjadi tiga bagian:
Burung  Garuda  y/  berdiri  tegak  dgn  mengembangkan  sayapnya  ke  kanan  dan  ke  kiri,  sedangkan
kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan.
Perisai  berbentuk jantung  y/  digantung dgn  rantai  pada leher  Garuda. Perisai  ini  terbagi  menjadi  lima
ruangan,  dan  di  masing-masing  ruangan  terlukis  lambang  sila-sila  PANCASILA,  satu  lambang 
pada tiap ruangan.
Semboyan berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, ditulis pada pita y/ dicengkram kaki Garuda.

4. Pemahaman PANCASILA dari segi Sejarah
a. PANCASILA dlm Kehidupan Masyarakat INDONESIA sebelum tahun 1945
Presiden  Soeharto  dlm  pidatonya  pada  peringatan  hari  ulang  tahun  ke-24  Parkindo  tgl  15
November  1969   di  Surabaya,  mengatakan  bahwa  PANCASILA  telah  lahir  melalui  proses  y/
panjang dan telah berakar kuat pada kepribadian bgs INDONESIA.
Ir.  Soekarno  dlm  pidato  sambutannya  tgl  19  September  1951  d i  mana  UGM  memberikan  gelar
Doctor Honoris Causa dlm ilmu hukum, menyatakan bahwa PANCASILA telah tergurat pada jiwa
bgs INDONESIA.
Dlm unsur  silanya  terdapat  bukti  bahwa  masyarakat  INDONESIA  telah  mempunyai k epercayaan 
dan  agama;  sifat  saling  menolong;  hub ungan  antar  ind ividu  dgn  masyarakat  sangat  erat;
bermusyawarah u/ mufakat; dan suka bergotong-royong.
b. Sejarah Perumusan PANCASILA sbg Dasar Negara
Akhir tahun 1944 , bintang Jepang mulai suram.
7 Sep tember 1944, Perdana Menteri Koiso menjanjikan kemerdekaan INDONESIA.
8 Sep tember 1944, Bendera dan Lagu kebangsaan boleh disejajarkan.
1  Maret  19 45,  Pemerintah  militer  Jepang  di  Jawa  di  bawah  pimpIndonesian  Saiko  Shikikan 
(Panglima  Tertinggi)  Harada  Kumakichi  mengumumkan  pembentukan  suatu  badan  bernama
Dokuritsu Junbi Cosakai (BPUPKI).
29 April 1945, pada hari ulang tahun Tennoo Heika diumumkan nama anggotanya
28 Mei 1945 pelantikan o/ LetJen Harada Kumakichi dgn dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat sb g
ketua dan 60 anggotanya.
BPUPKI melaksanakan sidang  hanya dua kali yaitu 29 Mei –  1 Juni 1945 (Sidang  I), dan 10  – 17
Juli 1945 (Sidang II).
29  Mei  1945,  Mr.  Muh.  Yamin  mengucapkan  prasaran  dgn  judul  ‘Asas  dan  Dasar  Negara
Kebangsaan  RI’  dgn  mengajukan  5  asas  yaitu:  Peri  Kebangsaan;  Peri  Keman usiaan;  Peri
Ketuhanan; Peri Kerakyatan; dan Kesejahteraan Rakyat.
31 Mei 1945, Prof. Dr. Soepomo mengemukakan: negara nasional y/ bersatu; takluk kepada Tuhan;
sistem  badan  permusyawaratan;  sistem  perekonomian  berdasarkan  asas  kekeluargaan;  dan
hubungan antar bgs.
1  Juni  19 45,  Ir.  Soekarno  menyatakan:  Kebangsaan;  Internasionalisme  atau  Peri  Kemanusiaan;
Mufakat atau Demokrasi; Kesejahteraan Sosial; Ketuhanan.
1 Juni  1945,  dibentuk  Panitia Kecil seb anyak  8 orang  y/  bertugas sbg pemeriksa  dan  penampung
usul-usul.
22  Juni  1 945,  diadakan  rapat  gabungan  antara  Panitia  Kecil  dan  BPUPKI  y/  men ghasilkan:  1.
Supaya selekas-lekasnya INDONESIA Merdeka; 2. Supaya Hukum Dasar y/ akan dirancang diberi
Preambule; 3. Supaya BPUPKI terus bekerja sampai terwujud suatu Hukum Dasar; 4 . Membentuk 
Panitia  Kecil  Penyelidik  Usul-usul/Perumus  Dasar  Negara/Mukadimah  Hukum  Dasar.  (Panitia
Sembilan dgn diketuai o/ Ir. Soekarno).
22 Juni 1945 malam jam 20.00, mengadakan sidang di Pegangsaan Timur 56 Jakarta menghasilkan
Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yaitu: Ketuhanan, dgn kewajiban menjalankan syare’at Islam bagi
pemeluk-pemeluknya; 2,3,4,5.
10 – 17  Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang  y/  ke-2  dgn tujuan menyiap kan Rancangan  UUD
Negara INDONESIA Merdeka.
11 Juli 1 945 , membentuk tiga Panitia Kecil yaitu: Panitia Perancang UUD (19 orang: Ir. Soekarno);
Panitia  Perancang  Ekonomi  dan  Keuangan  (22  orang:  Drs.  Moh.  Hatta);  Panitia  Perancang
Pembelaan Tanah Air (22 orang: Abikusno Tjokrosujoso).
7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk Dokuritsu Junbi Iinkai (PPKI) dgn Ir. Soekarno
Sb g Ketua dan anggota 2 1 orang.
14 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyerah tanpa syarat.
17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan.
18  Agustus  1945,  PPKI  mengadakan  sidang  dan  memutuskan:  1.  ‘Huk um  Dasar’  pada  Piagam
Jakarta  menjadi  Undang -Undang  Dasar  pada  Pembukaan  UUD;  2.  ‘Ketuhanan  dgn  bla  jadi
Ketuhanan  Y/  Maha  Esa;  3.  “permusyawaratan  perwakilan  jadi  permusyawaratan/perwakilan;  4.
Mensahkan  dan  menetapkan  UUD;  5.  Menetapkan  Ir.  Soekarno  dan  Drs.  Moh.  Hatta  menjadi
Presiden dan Wapres.
c. PANCASILA pada masa Republik INDONESIA
27 Desember 1949, Negara Kesatuan menjadi RIS dan berlaku Konstitusi RIS.
17 Agustus 1950, kembali ke Negara Kesatuan dan berlaku UUDS 1 950.
5  Juli  1959,  kembali  ke  UUD  45  dgn  dikeluarkannya  Dekrit  Presiden  y/  isinya:  1.  Pembubaran 
Konstituante;  2.  Berlakun ya  kembali  UUD  45  dan  tdk  berlakunya  lagi  UUDS-RI  1950;  3.  Akan 
dibentuknya MPRS dan DPAS dlm waktu singkat.
13 April 1068, dikeluarkan INPRES No. 12/1968 tentang rumusan dan tata urutan PANCASILA.

5. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan PANCASILA (P-4)
a. Latar Belakang perlunya P-4
1. Alasan pengalaman sejarah.
- Kemacetan sidang konstituante
- Pemberontakan
- Pemutarbalikan PANCASILA
2. Alasan pengembangan tugas ke masa depan.
- Pembangunan memerlukan perubahan sosial
- Modernisasi
- Infilterisasi
- Pergantian generasi
- Pembangunan memasuki babak di tengah perjalanan
- Perkembangan dunia sangat cepat dan mendasar
b. Proses ditetapkannya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4
19 Desember 1974, Presiden menyatakan keprihatIndonesiannya mengenai PANCASILA.
16 Agustus 1975, dlm Pidato Kenegaraan di hadapan sidang DPR.
12  April  1976,  mengemukakan  gagasan  mengenai  pedoman  u/  menghayati  dan  mengamalkan
PANCASILA y/ disebut Ekaprasetia Pancakarsa.
WANHANKAMNAS  menyusunnya  kemudian  disampaikan  ke  Tim  Sebelas  u/  disaring  u/  kemudian
disampaikan kepada Presiden.
SIUM  MPR  1  Oktober  1977  pada  acara  pengambilan  sumpah/janji  para  anggota  MPR/DPR  dgn 
Presiden  menyerahkan:  1.  Rancangan  Naskah  Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan
PANCASILA; 2. Rancangan Naskah GBHN.
MPR membentuk: 1. Fraksi-fraksi; 2. Memilih  ketua dan para  Wakil ketua MPR/DPR; 3. Membentuk 
Badan Pekerja MPR (BP-MPR) dgn keputusan No. 4./MPR/1977 y/ diketuai o/ H. Achmad Lamo 
dari fraksi Utusan Daerah.
Tugas  BP-MPR:  1.  Menyiapkan  Rancangan  Ketetapan  MPR;  2.  Menyiapkan  Rancangan  Acara  dan
Jadwal Sid ang Umum MPR bulan Maret 1978.
BP-MPR membentuk 3 Panitia Ad Hoc (PAH), yaitu: 1. Panitia Ad Hoc I y/ bertugas menyusu n Rantap 
MPR  mengenai  GBHN;  2.  PAH II  bertugas men yusun  Rantap  MPR  mengenai  P –  4; 3  PAH III
bertugas menyusun Rantap dan Rantus lainnya.
Diadakan  Pembicaraan  TK  I  –  IV  d an  tgl  21  Maret  1978  menetapkan  Ketetapan  MPR  Nomor:
II/MPR/1978 tentang P – 4 atau Ekaprasetia Pancakarsa.
Eka: satu, tunggal; p rasetia: tekad, janji luhur; Panca: lima; karsa: kehendak, hasrat.   tekad y/ tunggal
u/ melaksanakan lima kehend ak.
Disebut Ekaprasetia karena: 1 . P – 4 itu bertolak dari tekad y/ tunggal, janji y/ luhur kepada diri sendiri
y/ didorong  o/  kesadaran akan  kodratnya sbg mahluk  pribadi  dan  sekaligus sbg  mahlu k sosial;  2.
Pengalamannya lebih merupakan tekad y/ tumbuh dari kesadaran sendiri atau janji thd diri sendiri.
Disebut Pancakarsa  karena:  tumbuhnya hasrat pribadi u/ menghayati dan  mengamalkan PANCASILA
itu didorong o/ kesadaran kodrat dan kemampuan mengendalikan diri.
c. Ketetapan MPR No. II/MPR/19 78
Konsiderans:
PANCASILA perlu dihayati dan diamalkan scr nyata
Demi  adanya  kesatuan  bahasa,  kesatuan  pandangan  dan  kesatuan  gerak  langkah  dlm  hal
menghayati serta mengamalkan PANCASILA.
Diktum:
P – 4 tdk merupakan tafsir thd PANCASILA sbg dasar negara.
P – 4 dirumuskan scr sederhana, jelas dan mudah dipahami.
Naskah P – 4 sb g lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.
P – 4 merupakan penutupan dan pegangan hid up dlm kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
Presiden selaku mandataris ditugasi u/ mengusahakan agar P – 4 dilaksanakan baik.
TAP MPR No. II/MPR/1978 mulai berlaku tgl 22 Maret 1978.
Lampiran
Pendahuluan
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan PANCASILA (Ekaprasetia Pancakarsa)
Sila Ketuhanan Y/ Maha Esa (4 butir):
Percaya  dan  takwa  kepada  Tuhan  YME  sesuai  dgn  agama  dan  kepercayaan  masing-
masing menurut dasar kemanusiaan y/ adil dan beradab.
Hormat  menghormati  dan  bekerja  sama  antara  pemeluk  agama  dan  penganut-penganut
kepercayaan y/ berbeda-beda, sehingga terbIndonesia kerukunan hidup.
Saling  menghormati  keb ebasan  menjalankan  ibadah  sesuai  d gn  agama  dan 
kepercayaannya.
Tdk memaksakan suatu agama d an kepercayaan kepada orang lain.
Sila Kemanusiaan y/ adil dan beradab (8 butir):
Mengakui persamaan derajat, persamaan hak d an kewajiban antara sesama mc.
Saling mencintai sesama mc.
Mengembangkan sikap tenggang rasa.
Tdk semena-mena thd orang lain.
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
Berani membela kebenaran dan keadilan.
Bgs  INDONESIA  merasa  dirinya  sbg  b agian  dari  seluruh  umat  mc,  karena  itu 
dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dgn bgs lain.
Sila Persatuan INDONESIA (5 butir):
Menempatkan  persatuan, kesatuan,  kepentingan  dan keselamatan bgs  dan  negara  di  atas
kepentingan pribadi atau golongan.
Rela berko rban u/ kep entingan b gs dan negara.
Cinta tanah air dan bgs.
Bangga sbg bgs INDONESIA dan bertanah air INDONESIA.
Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bgs y/ ber-Bhinneka Tun ggal Ika.
Kerakyatan y/ dipimpin o/ hik mat kebijaksanaan dlm permusyawaratan/perwakilan (7 butir):
Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
Tdk memaksakan kehendak kepada orang lain.
Mengutamakan musyawarah dlm mengambil keputusan u/ kepentingan bersama.
Musyawarah u/ mencapai mufakat diliputi o/ semangat kekeluargaan.
Dgn  itikad  baik  dan  rasa  tanggung  jawab  menerima  dan  melaksanakan  hasil  keputusan
musyawarah.
Musyawarah dilakukan dgn akal sehat dan sesuai dgn hati nurani y/ luhur.
Keputusan  y/  diambil harus  dpt  dipertanggungjawabkan  scr  moral  kepada Tuhan  YME,
menjunjung tinggi harkat d an martabat mc serta nilai-nilai k ebenaran dan keadilan.
Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat INDONESIA (12 butir):
Mengembangkan  perbuatan-perbuatan  y/  luhur  y/  mencerminkan  sikap  dan  suasana
kekeluargaan dan kegotong-ro yo ngan.
Bersikap adil.
Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Menghormati hak-hak orang lain.
Su ka memberi pertolongan kepada orang lain.
Menjauhi sikap pemerasan thd orang lain.
Tdk bersifat boros.
Tdk bergaya hidup mewah.
Tdk melakukan perbuatan y/ merugikan kepentingan umu m.
Su ka bekerja keras.
Menghargai hasil karya orang lain.
Bersama-sama berusaha mewujud kan kemajuan y/ merata dan berkeadilan sosial.
Penutup
d. Lima Kunci Poko k u/ mema hami P-4
1. P-4 merupakan penuntun  sikap  dan  tingkah laku  mc  INDONESIA  dlm  kehidupan  bermasyarakat
dan bernegara.
- P  –  4  bukan  tafsir  thd  PANCASILA,  melainkan  pedoman  dan  penuntun  agar  dgn  berbuat
seperti itu terwujudlah PANCASILA dlm ken yataan.
- PANCASILA harus diamalkan dlm kehidupan sehari-hari.
2. P-4 didasarkan atas kemampuan d an kelayakan manusiawi.
- P – 4 akan mampu dilaksanakan o/ setiap mc INDONESIA.
- Setiap mc mempunyai  keingIndonesian u/  mempertahankan hidup dan mengejar kehidupan y/
lebih baik.
3. P-4 dikembangkan dari kodrat mc.
- Kodrat mc ialah sbg mahluk pribadi dan mahluk sosial.
- Mc hanya mempunyai arti apabila ia hidup bersama mc lainnya.
- Mc  tdk saja  membutuhkan  pertolongan  dan kerja  sama,  tetapi  juga  membutuhkan  perhatian,
kasih sayang, harga diri, dll.
- Sifat kodrat mc  sbg pribadi dan  sbg anggota masyarakat itu harus dikembangkan  scr  selaras,
serasi dan seimbang.
- Kekuatan  mc  tdk  terletak  pada  kekuatan  dirinya  sendiri,  melainkan  terletak  pada
kemampuannya u/ bekerja sama dgn mc lainnya.
4. P-4 dikembangkan dari pandangan PANCASILA thd hubungan antara mc dan masyarakatn ya.
- Kebahagiaan hidup akan terasa jika dpt dikembangkan keselarasan, keserasian dll.
- PANCASILA memandang bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai bila di atas.
5. P-4 berpangkal tolak pada kemamp uan d an kemauan mengendalikan diri.

- KepemimpIndonesian kepribad iannya tetap diletakkan dlm  kerangka  kesadaran kewajibannya
sbg mahluk sosial.
- Mc INDONESIA dituntun o/ kelima sila PANCASILA.
e. Pola Pelaksanaan P-4:  Mendarahdagingkan P – 4 adl  proses pendidikan dlm arti luas, karena itu perlu 
dilakukan scr sadar, teratur dan berencana.
PANCASILA sbg moral pembangunan
- Unsur  mc  dlm pembangunan sangat  penting,  sebab  mc adl  pelaku  dan  sekaligus  tujuan  dari
pembangunan itu sendiri.
- Setiap  gerak,  arah,  dan  cara-cara  kita  melaksanakan  pembangunan  harus  senantiasa  dijiwai
PANCASILA.
- PANCASILA akan  menjadi sumber ketahanan nasional  y/  merupakan  modal perjuangan dlm
mencapai sasaran pembangunan.
Faktor kepemimpIndonesian dlm rangka pelaksanaan PANCASILA
- KepemimpIndonesian  dlm  masyarakat  harus  dilandasi  o/  nilai-nilai  moral  PANCASILA  di
mana keteladanan memegang peranan y/ san gat menentukan.
- Seorang pemimpin  harus  bersikap  sbg pengasuh  y/  mendorong, men untun  dan  membimbing 
asuhannya.
- Beberapa prinsip utama dari kepemimpIndonesian PANCASILA:
Ing  ngarso  sung  tulodo:  seorang  p emimpin  lewat  sikap  dan  perbuatann ya  harus  mampu 
menjadikan dirinya pola anutan dan ikutan y/ dipimpin nya.
Ing  madya  mangun  karso:  seorang  pemimpin  harus  mampu  membangkitkan  semangat
berswakarsa dan berkreasi pada y/ dipimpinnya.
Tut  wuri  handayani:  seorang  pemimpin  harus  mampu  mendorong  y/  diasuh nya  agar  b erani
berjalan di depan dan sanggup  bertanggung jawab.
Pola pelaksanaan P-4
a. Penataran pegawai RI.
b. Jalur pendidikan (keluarga, sekolah, lingkungan hidup, jalur media massa)
c. Jalur sosial politik
d. PANCASILA suasana y/ menunjang
- Semangat  dan isi berbagai kebijaksanaan  pemerintah dan  Peraturan Perundang-und angan 
haruslah scr sadar mencerminkan jiwa dan norma PANCASILA.
- Aparatur negara
- KepemimpIndonesian dan pemimpin masyarakat
e. Pelestarian PANCASILA