BEBERAPA KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Undang-undang
Undang-undang Nomor 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-undang Nomor 2 th 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-undang Nomor 22 th 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang Nomor 43 th 1999 tentang perubahan atas UU no 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian
Peraturan Pemerintah
PP 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan
PP 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum
PP 60 : word 97 (147 kb) penjelasan (349 kb) PP 61 : word 97 (69 kb) penjelasan (34 kb) - PP 60
dan 61 zip file (45 kb) self extracting file (61 kb) berikut penjelasan pasal demi pasal
PP Nomor 57 th 1998 tentang Perubahan Atas PP 30 th 1990 tentang Pendidikan Tinggi
PP Nomor 55 th 1998 tentang Perubahan Atas PP 28 th 1990 tentang Pendidikan Dasar
PP Nomor 56 th 1998 tentang Perubahan Atas PP 28 th 1990 tentang Pendidikan Menengah
PP Nomor 32 th 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Keppres & Inpres
Keppres Nomor 93 th 1999 tentang perubahan IKIP menjadi Universitas
Keppres Nomor199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen
Keppres Nomor 68 th 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja
Inpres No, 6 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika
Kepmen
Kepmendiknas NOMOR 045/U/2002 tentang KURIKULUM INTI PENDIDIKAN TINGGI
Kepmendiknas Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
Kepmendiknas Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan - Pengendalian dan Pembinaan
Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi
Kepmendiknas Nomor 178/U/2001 tentang GELAR DAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI
Kepmendiknas Nomor 107/U/2001 tentang PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI JARAK JAUH
Kepmendiknas Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
Kepmendiknas Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen
Kepmendiknas Nomor 042/U/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum
Keputusan Menko Wasbang PAN tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa
Kepmendikbud Nomor 036/U/1993 tentang gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi
Kepmendikbud Nomor 222/U/1998 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
Kepmendikbud Nomor 188/U/1998 mengenai akreditasi program studi PT untuk program sarjana
Kepmendikbud Nomor 187/U/1998 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Kepmendikbud Nomor 155/U/1998 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan
SKB Mendikbud dan Ka. BAKN tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya
Kepmendikbud Nomor 316/U/1998 tentang pengangkatan dan pemberhentian pimpinan perg. tinggi dan pimpinan fakultas
Kepmendikbud Nomor 223/U/1998 tentang Kerjasama antar Perguruan Tinggi
Perubahan Keputusan Mendikbud tentang syarat dan prosedur WNA untuk menjadi mahasiswa PT di Indonesia
Surat Menkeu tentang : Kriteria Mengenai Pengelolaan Dana Non Budgetair
SK Dirjen
SK Dirjen Dikti tentang perubahan dan peraturan tambahan SK Dirjen Dikti No : 08/DIKTI/Kep/2002
SK Dirjen Dikti tentang penyelenggaraan program reguler dan non reguler di perguruan tinggi negeri
SK Dirjen Dikti tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000
SK Dirjen Dikti tentang Penetapan penerima dana hibah program Domestic Colaborative Research Grant
SK Dirjen Dikti t entang petunjuk tatacara pengangkatan Pembantu Rektor, Dekan, ....... dst
SK Dirjen Dikti tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Program Studi yang tidak Terakreditasi
SK Dirjen Dikti mengenai Tindak Lanjut Kepmendikbud Nomor 188/U/1988 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana
Edaran & Surat Dirjen
Surat Dirjen Dikti tentang penundaan pembukaan program studi Kedokteran Umum
Surat Dirjen Dikti tentang nota kesepahaman antara KPU dan Depdiknas; Nota kesepahaman antara KPU dan Depdiknas
Surat Dirjen Dikti tentang Penyalahgunaan Kewenangan Pendirian Perguruan Tinggi Swasta: SIU
International University tidak sah (illegal) dan tidak dibenarkan menyelenggarakan pendidikan tinggi.
Surat Dirjen Dikti : Klarifikasi terhadap pemberitaan di GATRA edisi 20 Desember 2003 kepada Rektor
Universitas Mercu Buana dan Rektor Institut Teknologi Pembangunan Surabaya
Surat Dirjen Dikti tentang citra perguruan tinggi negeri dan BHMN yang terganggu akibat adanya
pemberitaan media cetak yang mengarah kepada komersialisasi PTN dan BHMN
Surat Dirjen Dikti tentang Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 017/U/2003 tanggal 7
Februari 2003 tentang Ujian Akhir Nasional Tahun ajaran 2002/2003 dan ketentuan mengenai penerimaan mahasiswa baru.
Surat Dirjen Dikti tentang penawaran pendidikan tinggi melalui iklan
Surat Dirjen Dikti tentang Keteladanan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sehubungan dengan perselisihan dan pertikaian antara pihak pimpinan PTS dengan pihak Yayasan secara berkepanjangan sehingga menurunkan kredibilitas PTS tersebut
Surat Dirjen Dikti tentang penerimaan mahasiswa baru
Surat Dirjen Dikti tentang kerjasama Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT)
Surat Dirjen Dikti tentang Pas photo berjilbab/berkerudung
Surat Dirjen Dikti tentang Penghentian seluruh kegiatan dengan Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT)
Surat Dirjen Dikti tentang Tata krama dan kepatutan dalam hal penerimaan mahasiswa baru
Surat Dirjen Dikti tentang kesediaan PTN dan PT-BHMN untuk menerima calon mahasiswa pascasarjana yang mendapat beasiswa pemerintah Indonesia
Surat Dirjen Dikti mekanisme penerimaan mahasiswa baru di PTN
Surat Dirjen Dikti tentang kelas jauh oleh UGM, Unpad dan ITB
Surat Dirjen Dikti tentang lembaga penjual gelar.
Surat Dirjen Dikti kepada pimpinan PTN mengenai daya tampung PTN
Surat Dirjen Dikti tentang pernyataan Rektor ITB di Kompas dan Media Indonesia
Surat Dirjen Dikti tentang pemberitaan di media massa tentang pembukaan program studi di
Universitas Jenderal Soedirman yang belum mempunyai ijin
Surat Dirjen Dikti tentang ketentuan penerimaan mahasiswa asing di PTN
Surat Dirjen Dikti Persyaratan menulis artikel di Jurnal Ilmiah Terakreditasi untuk kenaikan jabatan dosen
Surat Dirjen Dikti tentang rancangan dokumen "Landasan Implementasi Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Milik Negara"
Surat Dirjen Dikti tentang Kesepakatan para pimpinan PTN untuk tetap menggunakan pola UMPTN
Surat Dirjen Dikti tentang Evaluasi Status program studi yang telah habis masaberlakunya
Surat Dirjen Dikti tentang Akuntabilitas Perguruan Tinggi Negeri
Surat Dirjen Dikti tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan
Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi
Surat Dirjen Dikti tentang Rekomendasi Pendirian Akademi Bidang Kesehatan yang diselenggarakan masyarakat.
Pengelolaan Sistem dan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Bidang Kedokteran
Surat edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Sept 2000 tentang Penyelenggaraan Kelas Jauh format word97 ;
Pembukaan program studi baru dan pendirian perguruan tinggi baru format word97
Surat Dirjen Dikti tentang penerimaan mahasiswa baru sebelum pelaksanaan Ebtanas SMU/SMK
Surat Dirjen Dikti mengenai pencegahan plagiat
Untuk dapat memenuhi norma kewajaran proses pembelajaran di perguruan tinggi, maka perlu ada pedoman beban kerja seseorang dosen yang melakukan tugasnya secara penuh waktu (sesuai lampiran surat ini).
Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Guru Besar
Loncat jabatan fungsional Dosen ke Guru Besar Madya
Surat Sesjen Depdiknas tentang Program Analisis Jabatan Tahun 2002
Pengumuman Mahasiswa Asing yang akan Belajar di Indonesia dan Pengurusan Visa
Beasiswa di Perguruan Tinggi
Pemanfaatan lahan tidur
Bantuan beasiswa mahasiswa PTN dan PTS
Persyaratan Penilaian Ijazah Luar Negeri
Pedoman Pengajuan Usulan Akreditasi Jurnal Ilmiah
Pedoman umum pemberian beasiswa dan kredit bantuan bagi mahasiswa tidak mampu
Jurnal ilmiah yang telah terakreditasi
Dokumen sekuriti instansi pemerintah dan BUMN/BUMD yang harus dicetak Perum Peruri
Somasi Bupati Kebumen pernyataan tidak puas terhadap penyelenggaraan pendidikan "kelas jauh"