This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Soal CPNS, GBHN

GBHN
1.  PANCASILA, UUD 45  dan GBHN:  GBHN disusun berdasarkan landasan idiil PANCASILA dan land asan 
Konstitusional/struktural UUD 45. Dengan demikian GBHN merupakan landasan oprasionalnya.
2. Pengertian, Maksud da n Tujuan GBHN
- GBHN  adl  suatu  haluan  negara  ttg  pemb angunan  nasional  dlm  garis-garis  besar  sbg  p ernyataan 
kehendak  rakyat  dan  y/  hakekatnya  merupakan  Pola  Umum  Pembangunan  Nasio nal  y/  merupakan
rangkaian  program  pembangunan  y/  menyeluruh,  terarah,  terpadu  dan  berlangsung  terus  menerus  u/
mewujudkan tujuan nasional.
- Maksud: u/ memberikan arah bagi perjuangan bgs INDONESIA dlm mengisi kemerdekaannya.
- Tujuan: u/ mewujud kan kondisi y/ diinginkan baik dlm jangka sedang lima tahun  maupun dlm  jangka
panjang 25 tahun, sehingga bertahap cita-cita b gs  seperti  y/ tercantum dlm Pembukaan UUD 45  yaitu 
masyarakat y/ adil dan makmur dpt terwujud.
 GBHN merupakan arah d an strategi pembangunan nasional.
3. Proses Penyusunan GBHN [hal 72 – 78]
4. Sistematika GBHN 1993-1998 (TAP MPR No. II/MPR/1993)
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : PEMBANGUNAN NASIONAL
BAB III : PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA
BAB IV : PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM
BAB V : PELAKSANAAN
BAB VI : PENUTUP
5. Pembangunan Nasional
- Makna:  Pembangunan  nasional  merupakan  rangkaian  upaya  pembangu nan  yang
berkesIndonesiambungan  meliputi  seluruh  kehidupan  masyarakat,  bangsa  dan  negara  untuk
melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
- Hakekat:  Pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  pembangunan  masyarakat  Indonesia
seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedomannya.
- Tujuan  Pembangunan  Nasional    mewujud kan  masyarakat  maju,  adil  dan  makmur  materiil  dan 
spirituil berdasarkan PANCASILA dan UUD 45.
Mewujudkan  suatu  masyarakat  adil  dan  makmur  yang  merata  materiil  dan  spirituil  berdasarkan 
PANCASILA dan UUD.
Di dalam wadah negara Kesatuan RI yang Merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat.
Dalam suasana perikehidupan b angsa yang aman, tentram, tertib dan dIndonesiamis.
Dalam lingkungan pergaulan dunia yang Merdeka, bersahabat, tertib dan damai.
- Asas Pembangunan Nasional:
Asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME.
Asas manfaat.
Asas Demokrasi PANCASILA.
Asas adil dan merata.
Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan.
Asas hukum.
Asas kemandirian.
Asas kejuangan.
Asas ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Modal Dasar:
Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara INDONESIA.
Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
Wilayah Nusantara yang luas dan berkedudukan di katulistiwa pada posisi silang.
Kekayaan alam yang beraneka ragam.
Penduduk yang besar jumlahnya sebagai SDM yang potensial.
Rohaniah dan mental yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME serta falsafah PANCASILA.
Budaya  bangsa  yang  telah  berkembang  sepanjang  sejarah  bangsa  yang  bercirikan  kebhinekaan  dan 
keekaan.
Potensi  dan  kekuatan  efektif  bangsa,  yakni  segala sesuatu yang  bersifat potensial  dan  produktif  yang 
telah menjadi milik bangsa termasuk kekuatan Parpol.
ABRI sebagai kekuatan HANKAM dan kekuatan SOSPOL yang tumbuh dari rakyat.
- Faktor DomIndonesian:
Kependudukan dan sosial budaya.
Wilayah yang bercirikan kepulauan dan kelautan dengan lingkungan dan alam tropiknya.
SDA yang beraneka ragam termasuk flora dan fauna.
Kualitas manusia d an masyarakat Indonesia.
Manajemen nasional.
Perkembangan  regional  dan  global  serta  tahanan  internasional  yang  selalu  berubah  secara
dIndonesiamis.
KemungkIndonesian pengembangan.
- Wawasan Nusantara: wawasan = wawas: pandangan, visie, outlook, atau keyakIndonesian   wawasan 
yang  memandang  rakyat,  bangsa,  negara  sebagai  satu  kesatuan  yang  utuh.
(POLEKSOSBUDHANKAM).
- Ketahanan Nasional:  kemampuan dan  ketang guhan suatu  bangsa untuk dapat menjamin  kelangsungan 
hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara.
- Kaidah penuntun: [hal 90 – 91].
6. Pembangunan Jangka Panjang ke-2
PJP: merupakan arah dan strategi pembangunan jang ka panjang y/ meliputi jangka waktu 25 tahun.
Tujuan  setiap tahap pembangunan:  selalu sama yaitu:  meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh 
rakyat; meletakkan landasan y/ kuat
Sasaran Utama PJP: adl terciptanya landasan y/ kuat bagi bgs INDONESIA u/ tumbuh dan berkembang atas
kekuatannya sendiri menuju masyarakat y/ adil dan makmur berdasarkan PANCASILA.
Titik  Berat  PJP  I:  pembangunan  bidang  ekonomi  dengan  sasaran  utama  mencapai  keseimbangan  antara
bidang  pertanian  dan  industri,  serta  terpenuhinya  kebutuhan  poko k  rakyat,  melalui  serangkaian
REPELITA.
- REPELITA I: sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian.
- REPELITA  II:  sektor  pertanian  dengan  meningkatkan  industri  yang  mengolah  bahan  mentah 
menjadi baku.
- REPELITA III: pertanian  menuju swasembada pangan dan  meningkatkan industri yang mengolah
baku – jadi.
- REPELITA IV: pertanian – swasembada – tingkatkan industri yang menghasilkan mesin industri.
- REPELITA V: kekuatan industri yang did uku ng oleh sektor pertanian yang kuat.
Tujuan PJP II: mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin.
Sasaran Umum PJP II: terciptanya  kualitas manusia  dan  masyarakat INDONESIA yang maju dan mand iri
dalam  suasana  tentram  dan  sejahtera  lahir  dan  batin  dalam  tata  kehidupan  masyarakat,  bangsa  dan
negara yan g berdasarkan PANCASILA.
Titik Berat PJP II: bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas
SDM dan didorong  secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang 
lainnya.
Sasaran bidang PJP II:
- Ekonomi:  terciptanya  perekonomian  yang  mandiri  dan  andal  sebagai  usaha  bersama  atas  asas
kekeluargaan, Demokrasi ekonomi yang berdasarkan PANCASILA dan UUD 45.
- KESRA, Pendidikan dan Kebudayaan:
- Agama dan kepercayaan thd Tuhan YME:
- IPTEK:  tercapainya  kemampuan  nasional  dalam  pemanfaatan,  pengembangan  dan  penguasaan
IPTEK.
- Hukum: terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasio nal yang mantap .
- Politik, Aparatur negara,  penerangan,  komunikasi  dan media massa:  terciptanya dan berfungsinya
tatanan  kehidupan  politik  yang  konstitusional;  Aparatur  negara  yang  bersih  bertanggung  jawab,
penuh  pengabdian  dan  profesional;  penyelenggaraan  penerangan,  komunikasi  dan  media  massa
yang mampu menggugah peran serta masyarakat dan meningkatkan kualitas Demokrasi.
- HANKAM:  terwujudnya  kekuatan  dan  kemampuan  pertahanan  keamanan  negara  dengan  daya
tangkal yang tangguh berdasarkan sistem HANKAMRATA.
Pembangunan Ekonomi:
Demokrasi ekonomi mempunyai ciri-ciri positif seperti tercantum pada pasal 33 dan 34 UUD 45 sbb:
Perekonomian disusun seb agai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
Caban g-cabang produksi  yang penting bagi negara  dan yang menguasai hajat  hidup  orang b anyak 
dikuasai oleh negara.
Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rak yat.
Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Ciri-ciri positif Demokrasi Ekonomi:
Su mber-sumber kekayaan dan  keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga
Perwakilan  Rakyat,  serta  p engawasan  thd  kebijaksanaannya  ada  pada  lembaga-lembaga
Perwakilan Rakyat pula.
Warga negara  memiliki kebebasan  dalam  memilih  pekerjaan  yang  dikehendaki  serta  mempunyai
hak akan penghidupan yang layak.
Hak  milik  perorangan  diakui  dan  pemanfaatannya  tdk  boleh  bertentangan  dgn  kepentingan 
masyarakat.
Potensi,  inisiatif  dan  daya  kreasi  setiap  WN  diperkembangkan  sepenuhnya  dlm  batas  yang  tidak
merugikan kepentingan umum.
Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi  dan seimbang antardaerah dalam  satu kesatuan 
perekonomian nasional d engan mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal
dalam rangka p erwujudan WANUS dan HANNAS.
Ciri-ciri negatif Demokrasi Eko no mi:
Sistem   free  fight  liberalism   yang  menumbuh kan  eksplo itasi  terhadap  manusia  dan  bangsa  lain
yang  dalam  sejarahnya di INDONESIA telah menimbulkan  dan  mempertahankan kelemahan 
struktural posisi INDONESIA dalam ekonomi dunia.
Sistem  etatisme  dalam mana negara beserta Aparatur eko no mi negara yang bersifat domIndonesian 
serta  mendesak  dan  mematikan  potensi  dan  daya  kreasi  unit-unit  ekonomi  di  luar  sektor
negara.
Pemusatan kekuatan eko pd satu kelompok dlm btk       monopoli & monoPancasilaoni  y/ merugikan 
masyarakat.
7. Pelita Keenam
Kondisi Umum: [hal 98 – 99]
Tujuan PELITA VI:
menumbuhkan  sikap  dan  tekad  kemandirian  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  SDM  untu k
mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin yang lebih selaras, adil dan merata
meletakkan landasan pembangunan yang mantap bagi tahap pembangunan berikutnya.
Sasaran Umu m PELITA VI:
Tumbuhnya sikap kemandirian dalam diri manusia dan masyarakat INDONESIA.
Peningkatan peran serta, effisiensi dan produktivitas rakyat.
Peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan.
Prioritas  PELITA  VI:  bidang  ekonomi  dengan  keterkaitan  antara  industri  dan  pertanian  serta  bidang
pembangunan lain nya seiring peningkatan SDM.
Sasaran  PELITA  VI:  pemantapan  bid  industri;  diversifikasi  pertanian; koperasi;  perdagangan; pemerataan
serta penin gkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Kebijaksanaan PELITA VI: [terdiri dari 45 butir (hal 102 – 107)].
TRILOGI Pembangunan:
Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya y/ menuju terciptanya  keadilan  sosial bagi seluruh rakyat
INDONESIA.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
Stabilitas nasional yang sehat dan d Indonesiamis.
Pembangunan dlm bidang-bid ang dan sekto r-sektor: [hal 107 –  108]
8. Pelaksanaan
Pelaksanaan Pembangunan Nasional:
- GBHN ditetapkan o/ MPR dan dilaksanakan o/ Presiden sbg mandataris MPR.
- Presiden mempertanggungjawabkan pelaksanaan GBHN kepada MPR.
- Pembangunan nasional diselenggarakan o/ masyarakat bersama pemerintah.
Pelaksanaan PELITA VI:
- Repelita disusun berdasarkan GBHN dan ditetapkan o/ Presiden sbg kepala Pemerin tahan dgn usul
DPR.
- Pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan dlm PELITA VI bertumpu pd TRILOGI pembangunan.
- Program pelaksanaan kebijaksanaan  u/ setiap tahun dituangkan dlm rencana op rasional dlm bentuk 
APBN.
- U/  meningkatkan  effisiensi  pelaksanaan  pembangunan,  peranan  lembaga  BEPEKA  wajib 
meningkatkan tugas.
9. Penutup [hal 109 – 110]
10. Demokrasi PANCASILA
a. Demokrasi PANCASILA adl Demokrasi y/ berdasarkan:
- PANCASILA.
- Meliputi bidang pol, sos dan ekonomi.
- Menyelesaikan masalah nasional dgn jalan musyawarah.
- Sistem pengorganisasian negara dilaksanakan o/ rak yat
- Paham kekeluargaan dan kegotong-royongan.
- Kebebasan individu tdk bersifat mutlak.
- Sistem  dan  mekanisme Demokrasi  PANCASILA  tdk  akan terjadi  domIndonesiasi  mayoritas  dan
tirani minoritas.
b. Demokrasi PANCASILA mengandung aspek:
- Fo rmal: segi proses dan cara rakyat berperan serta dlm penyelenggaraan negara.
- Materiil: segi gambaran manusia
- Aspek  kaidah  (normatif)  dlm  Demokrasi  PANCASILA  mengandung  seperangkat  kaidah  y/
menjadi pembimbing dan aturan dlm bertingkah laku u/ mencapai tujuan negara.
- Tujuan: mengetengahkan tujuan y/ hendak dicapai yaitu masyarakat sejahtera dlm negara hukum.
- Organisasi: menghendaki diterapkannya sistem tertentu.
- Semangat: diperlukan warga negara y/ berkepribadian dan berbudi pekerti luhur.
11. GBHN dan Kabinet Pembangunan
Pancakrida Kabinet Pembangunan VI:
a. Melanjutkan,  meningkatkan,  memperdalam  dan  memperluas  pembangunan  nasional  sbg  pengamalan
PANCASILA  y/  bertu mpu  pd  TRILOGI  pembangunan,  berwawasan  Nusantara  u/  memperkuat
ketahanan nasional dan tekad disiplin.
b. Meningkatkan  disiplin  nasional  y/  dipelopori  o/  Aparatur  negara  menuju  terwujudnya  pemerintah  y/
bersih dan berwibawa dlm memberikan pelayanan pd rakyat INDONESIA.
c. Membudayakan  mekanisme  kepemimpIndonesian  nasional  berdasarkan  UUD  45,  ideologi
PANCASILA, Demokrasi PANCASILA, Ekaprasetia Pancakarsa dlm kehidupan bernegara, berbangsa
dan bermasyarakat.
d. Melaksanakan politik luar negri y/  bebas  dan aktif berdasarkan  prinsip  hidup  berdampin gan scr damai
dlm hubungan bilateral, regional dan global u/ kepentingan pembangunan nasional.
e. Melaksanakan pemilihan umum y/ langsung, umum, bebas dan rahasia dlm tahun 199 7.

Soal CPNS, UUD 45

UUD 45
1. Pemahaman PANCASILA dari segi Yuridis Konstitusional
a. Hubungan PANCASILA dgn Proklamasi 17 Agustus 1945
b. PANCASILA  dan  UUD  194 5:        PANCASILA  sbg  pandangan  hidup  b gs  perlu  dituangkan  dlm
peraturan p erundang-undangan  agar  mempunyai  kekuatan  hukum  y/  imperatif,  y/  mengikat  u/ d itaati
dan d ilaksanakan. Dgn d emikian pelaksanaan PANCASILA dilakukan  o/  seluruh perundang-und angan 
termasuk UUD 45.
Bentuk  peraturan  perundangan  RI:  UUD;  TAP  MPR;  UU;  PERPU;  PP;  KEPPRES;  Peraturan
Pelaksanaan lainnya.
Sifat UUD 45: mengikat pemerintah, setiap lembaga negara dan lembaga masyarakat, setiap warga
negara,  setiap p enduduk  y/  ada di  wilayah  INDONESIA;  berisi  norma, aturan/ketentuan  y/  haru s
dilaksanakan dan d itaati.
c. Arti Penetapan PANCASILA dlm Pembukaan UUD 194 5
Pembukaan  UUD  45  mempunyai  kedudukan  sbg  pokok  kaidah  negara  y/  fundamental
(Staatsfundamentalnorm) dan mempunyai kedudukan tetap terlekat p ada kelangsungan negara.
Pokok kaidah negara y/ fundamen tal mengandung beberapa unsur mutlak:
Dlm hal terjadinya ditentukan o/ pembentuk negara.
Dlm hal isinya memuat dasar-dasar negara.
Pembukaan UUD memenuhi syarat mutlak tsb:
Menurut sejarah terjadinya, Pembukaan ditentukan o / pembentuk negara yaitu o/ PPKI.
Isi Pembukaan memuat asas kerohanian negara yaitu PANCASILA.
Kuatnya  kedudukan  Pemb ukaan  UUD  dinyatakan  o/  Memorandum  DPR-GR  tgl  9  Juni  1966  y/
ditetapkan  MPRS  No.  XX/MPRS/1966  Jo  TAP  MPR  No.  V/MPR/1966  Jo  TAP  MPR  No.
IX/MPR/1978.
Isi Ketetap an tsb menunjukkan bahwa:
Hubungan  Proklamasi  dgn  Pembukaan  sangat  erat  di  mana  Pembukaan  merupakan  uraian
terperinci  dari  Proklamasi  d gn  memberi  penjelasan  mengenai  alasan,  tujuan,  serta  dasar
falsafah negara y/ diproklamasikan.
Pembukaan tdk dpt diubah dgn jalan hukum.
Pasal 37 tdk berlaku u/ Pembukaan, karena berarti membubarkan negara RI.
Undang-Undang ttg Referendum ialah UU No. 5 tahun 1985 y/ menyatakan:
Referendum adl kegiatan u/ meminta pendapat rakyat scr langsung setuju/tdk setuju thd kehendak 
MPR u/ mengubah UUD 45.
Referendum dipimpin o/ Presiden dan dilaksanakan scr LUBER.
Rakyat  dinyatakan  setuju  atas  kehendak  MPR  u/  mengubah  UUD  bila  sekurangnya  90%
menggunakan haknya dan 90% setuju.
d. Isi dan Makna Pembukaan UUD 1945
Alinea Pertama:
- Bgs INDONESIA berpendirian anti penjajahan.
- Bgs INDONESIA berpendirian bahwa Kemerdekaan adl hak segala bgs.
- Bgs INDONESIA bertekad u/ Merdeka (subjektif).
- Bgs  INDONESIA  bertekad  akan  berjuang  menentang  setiap  bentuk  penjajahan  dan
mendukung Kemerdekaan setiap bgs (objektif).
Alinea Kedua:
- Bgs INDONESIA menghargai atas perjuangan bangsanya.
- Adanya  ketajaman  dan  ketep atan  penilaian  bahwa:  perjuangan  pergerakan  di  INDONESIA
telah  sampai  pada  tingkat  y/  menetukan;  momentum  y/  tepat  itu  harus  dimanfaatkan  u/
menyatakan  Kemerdekaan;  Kemerdekaan  tsb  harus  diisi  dgn  mewujudkan  negara
INDONESIA y/ Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Alinea Ketiga:
- Pengukuhan atas Proklamasi Kemerdekaan.
- Memuat motivasi spirituil y/ luhur bahwa pern yataan Kemerdekaan itu diberkati Allah YME.
- Ketakwaan bgs INDONESIA thd Tuhan YME.
Alinea Keempat:
- Tujuan  bgs  INDONESIA  menyatakan  Kemerdekaan  u/:  melindungi  bgs  dan  tanah  air
INDONESIA;  memajukan  kesejahteraan  umum;  mencerdaskan  kehidupan  bgs;  ikut
melaksanakan ketertiban d unia.

- Prinsip  negara  y/  dipegang  u/  mencapai  tujuan  itu  ialah  dgn  menyusun  Kemerdekaan
kebangsaan  INDONESIA  dlm  suatu  UUD  y/  terbentu k  dlm  suatu  susunan  negara  RI  y/
berkedaulatan rakyat dan berdasar PANCASILA.
- Menunjukkan ttg bentuk negara; tujuan negara; dasar filsafat negara; UUD negara.
e. Pokok-pokok Pikiran y/ Terkandung dlm Pembukaan UUD 1945:
1: persatuan; 2: keadilan sosial bagi seluruh rakyat INDONESIA; 3: berkedaulatan rakyat; 4: Ketuhanan 
YME menurut dasar kemanusiaan y/ adil dan beradab.
f. Hubungan antara Pembukaan dgn Batang Tubuh UUD 1945
Pokok-pokok  pikiran  y/ terkandu ng  dlm  Pemb ukaan  UUD,  yaitu  PANCASILA  menjiwai  pasal-pasal
Batang  Tubuh UUD,  atau dpt pula  dikatakan bahwa  Batang  Tubuh UUD merupakan perwujudan 
dari PANCASILA.
Suasana kebatIndonesian UUD 45 serta cita-cita hukumnya bersumber atau dijiwai o/ PANCASILA.
Materi pasal-pasal dlm Batang Tubuh UUD 45:
Pasal-pasal y/ berisi  materi pengaturan Sistem Pemerintahan, termasuk pengaturan ttg kedudukan,
tugas, wewenang dan hubungan antara lembaga-lembaga negara.
Pasal-pasal y/ berisi materi  hubungan  negara  dgn warga  negara, termasuk  kon sePancasilai  negara
dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, hankam dll.
g. Sistem Pemerintahan Negara berdasarkan UUD 1 945
7 kunci pokok mengenai sistem pemerintahan:
INDONESIA  ialah  negara  y/  berdasar  atas  hukum  (rechtsstaat),  tdk  berdasarkan  atas  kekuasaan
belaka (machtsstaat).
Sistem Konstitusional.
Kekuasaan  negara  y/  tertinggi  ditangan  MPR  (Die  gezamte  Staatsgewalt  liegt  allein  bei  der
Majelis).
Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara y/ tertingg i di bawah Majelis.
Presiden tdk bertanggung jawab kep ada DPR.
Menteri negara ialah pembantu Presiden. Menteri negara tdk bertanggung jawab kepada DPR.
Kekuasaan kepala negara tdk tak terbatas.
h. Kelembagaan Negara menurut UUD 1945
Lembaga negara dp t memegang lebih dari satu fungsi. Dan suatu fun gsi dpt dipegang o/ lebih dari satu 
lembaga negara.  Hal  ini  menggambarkan  sistem pembagian  kekuasaan  (distribution  of  power),  y/
berbeda  dgn  ajaran  Trias  Politica dari  Montesquie  y/  menghendaki agar setiap  fungsi (legislatif,
eksekutif,  dan  yudikatif)  masing-masing  hanya  dipegang o/  satu lembaga  saja (sistem  pemisahan 
kekuasaan / separation of power).
MPR:
Kedudukan: MPR  adl Lembaga Tertinggi  Negara  sbg penjelmaan  seluruh rakyat  INDONESIA  y/
bertindak sbg p emegang dan pelaksana kedaulatan rakyat.
Tugas MPR: menetapkan UUD, GBHN dan memilih dan mengangkat Presiden dan Wapres.
Wewenang MPR:
- Meminta  pertanggungjawaban  dari  Presiden/Mandataris  mengenai  pelaksanaan  GBHN
dan menilai pertanggungjawaban tsb.
- Mecabut  mandat  dan  memberhentikan  Presiden  dlm  masa  jabatannya  bila  melanggar
haluan negara/UUD.
- Mengubah UUD.
- Menetapkan pimpIndonesian MPR y/ dip ilih dari dan o/ anggota.
Susunan:  MPR  terdiri  atas  anggota-anggota  DPR,  ditambah  dgn  utusan-utusan  daerah  dan
golongan-golongan (pasal 2 ayat 1). UU No. 16 tahun 1969 y/ kemud ian diubah dgn UU No. 5 
tahun 1975 menyatakan bahwa:
- Jumlah anggota MPR adl dua kali lipat jumlah anggota DPR.
- Jumlah  anggota  MPR  y/  d iangkat,  ditetapkan  sebanyak  sep ertiga  dari  seluruh  anggota
MPR.
- Jumlah anggota MPR sbg utusan daerah sekurang-kurangnya empat orang dan sebanyak-
banyaknya tujuh orang u/ tiap-tiap daerah TK I.
- Jumlah anggota  DPR  ditetapkan sebanyak 460  orang,  terdiri atas  360 o rang  dipilih  dlm
Pemilu dan 100 orang diangkat.
Keanggotaan:  an ggo ta  DPR;  anggota  u tusan  daerah  y/  dipilih  DPRD  Tk.  I;  an ggota  utusan 
kekuatan  sosial  politik  peserta  Pemilu  dan  Golongan  Karya  ABRI  y/  ditetapkan  berdasarkan
imbangan susunan keang gotaan DPR; utusan golongan.
Persyaratan an ggo ta:

- Warga negara RI y/ telah berusia 21 tahun serta takwa kepada Tuhan YME.
- Dpt  berbahasa  INDONESIA  dan  cakap  menulis  serta  membaca  huruf  latin  serta
berpendidikan SLP.
- Bukan bekas anggota PKI.
Masa  jabatan:  masa  jabatan  kean ggo taan  MPR  adl  lima  tahun  dan  berhenti  karena:  meninggal
dunia;  atas  permintaan  sendiri;  bertempat  tinggal  di  luar  wilayah  RI;  berhenti  sbg  anggota
DPR;  tdk  lagi memenuhi  syarat berdasarkan  keterangan  y/ berwajib; melanggar  sumpah/janji
sbg anggota d gn keputusan Majelis; diganti; terkena larangan perangkapan jabatan.
Persidangan MPR: sedikitnya sekali dlm lima tahun (pasal 2 ayat 2 UUD 45).
Fraksi  MPR:  F-ABRI,  F-Karya  Pembangunan,  F-Partai  Demokrasi  INDONESIA,  F-Persatuan 
Pembangunan, F-Utusan Daerah.
Alat kelengkapan MPR: PimpIndo nesian MPR, BP-MPR, Komisi, dan Panitia Ad Hoc.
Presiden dan Wapres:
Presiden  sbg  Kepala  Eksekutif:  Presiden  RI  memegang  kekuasaan  pemerintahan  menurut  UUD.
Hal  ini  berarti  bahwa  Presiden  adl  kepala  kekuasaan  eksekutif  dlm  negara  dan  dlm
menjalankan kekuasaan pemerintahan harus selalu berdasarkan UUD. (pasal 4  ayat 1)
Kekuasaan Presiden:
- Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dgn persetujuan DPR.
- Dlm  hal  ihwal  kegentingan  yang  memaksa  Presiden  berhak  menetap kan  Peraturan
Pemerintah sbg Pengganti Undang -Undan g (PERPU).
- Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah u/ melaksanakan UU.
- Sb g  Kepala  Negara  Presiden:  memegang  kekuasaan  tertinggi  atas  AD,  AL, AU; berhak
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dgn negara lain dgn persetujuan 
DPR;  menyatakan  negara  dlm  keadaan  bahaya;  mengangkat  duta  dan  konsu l,  serta
menerima  d uta  negara  lain;  memberi  grasi,  amnesti,  abolisi  dan  rehabilitasi;  memberi
gelaran, tanda jasa, dll tanda kehormatan.
Tata cara pemilihan Presiden dan Wapres:
- Pasal 6 ayat 1 menetap kan bahwa Presiden ialah orang INDONESIA asli.
- TAP MPR No. II?MPR/1973  menetapkan  bahwa calon: berusia 4 0 tahun;  takwa kepada
Tuhan YME; setia kepada PANCASILA dan UUD 45; jujur dsb.
- Pemilihan Presiden dan Wapres dilaksanakan scr terpisah.
DPA:
Kedudukan:  DPA  adl  Lembaga  Tinggi  Negara  y/  berkewajiban  memberi  jawab  atas  pertanyaan
Presiden  dan  berhak  mengajukan usul  kepad a  Pemerintah. DPA  adl  sebuah Council of  State
yang berwajib memberi pertimbangan kepada Pemerintah.
Susunan dan keanggotaan: terdiri dari tokoh politik, karya, daerah, nasional.
DPR:
kedudukan:
- Susunan DPR ditetap kan dgn UU
- Bersidang sedikitnya sekali dlm setahun
- Tiap UU menghendaki persetujuan DPR
- DPR berhak mengajukan RUU (hak inisiatif)
- APBN ditetapkan tiap tahun d gn UU
- Kedudukan DPR adl kuat, ia tidak dpt dibubarkan oleh Presiden
- DPR punya hak kontrol thd pemerintah
- Semua anggota DPR adl juga anggota MPR
- DPR merupakan suatu wahan a u/ melaksanakan Demokrasi PANCASILA.
wewenang, tu gas dan kekuasaan DPR:
- Bersama dgn Presiden membentuk UU
- Bersama dgn Presiden menetapkan APBN
- Membahas  u/  meratifikasi  dan/atau  memberikan  persetujuan  atas  pernyataan  perang,
pembuatan perdamaian dan perjanjian dgn negara lain y/ dilakukan o/ Presiden
- Membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan y/ diberitahukan o/ BPK
- Berhak mengajukan RUU (hak inisiatif)
- Berhak mengajukan pertanyaan kepad a pemerintah mengenai kebijaksanaan dan tindakan 
pemerintah (hak petisi)
- Berhak meminta keterangan kepada pemerintah (hak interpelasi)
- Berhak mengubah RUU y/ diajukan Presiden (hak amandemen)
- Berhak mengadakan penyelidikan (hak angket)
Fraksi dlm DPR: F-ABRI, F-Karya Pembangunan, F-Partai  Demokrasi  INDONESIA, F-Persatuan 
Pembangunan
Komisi dlm DPR:
- Jumlah Ko misi serta ruang lingk up tugasnya ditetapkan o/ DPR
- Tugas Komisi antara lain:
Mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan RSPBN
Mengadakan pembahasan dan pengajuan usul penyempurnaan RAPBN
Mengadakan pembahasan atas laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN

- Dibidang pengawasan:
_ Melak ukan pengawasan thd pelaksanaan UU termasuk APBN, dan GBHN
_ Menampu ng suara rakyat, termasuk surat-surat masuk
Bepeka:
Kedudukan:
- BPK  adl  Lembaga  Tinggi  Negara  yang  bertugas  memeriksa  tanggung  jawab  keuangan
negara, apakah telah digunakan sesuai dengan y/ disetujui DPR.
- BPK terlepas dari pengaru h  dan  kekuasaan  pemerintah,  akan tetapi  tdk berdiri sendiri  di
atas pemerintah.
Tugas dan wewenang Bepeka:
- BPK memeriksa semua pelaksanaan APBN.  Hasil pemeriksaannya  dib eritahukan kepada
DPR  guna  dipakai  sbg  bahan  penilaian  atau  pengawasan  dan  pembahasan  Rancangan
APBN tahun berikutnya.
- Apabila suatu  pemeriksaan  meng ung kap  hal  yang  menimb ulkan sangkaan tindak  pidana
atau  yang  merugikan  keuangan  negara,  maka  BPK  memberitahukan  persoalan  tsb  pada
pemerintah
Bentuk, susunan d an keanggotaan: (UU No. 5 tahun 1973)
- BPK berbentuk dewan yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang Wakil
ketua merangkap anggota dan 5 orang anggota.
- Mereka diangkat o/ Presiden atas usulan DPR
- Syarat-syarat  anggota  BPK  antara  lain:  WNI;  takwa  kepada  Tuhan  YME;  sekurang-
kurangnya  berusia  35  tahun; mempunyai  kecakapan  dan  pengalaman  dibidang keuangan
dan administrasi negara; tdk diragukan ttg integritas dan ttg kejujurannya.
MA:
Kedudukan dan wewenang:
- MA  adl  pemegang  kekuasaan  kehakiman  y/  Merdeka,  terlepas  dari  pengaruh  kekuasaan 
pemerintah
- Berd asarkan UU No. 13 tahun 1965 susunan MA: Ketua; Wakil ketua dan beberapa ketua
muda; hakim-hakim agung/anggota MA; panitera dan panitera pengganti.
- Ketua, Wakil ketua dan para anggota MA diangkat o/ Presiden atas usul DPR.
- Sebelum memangku jabatannya, harus diambil sump ah/janjinya dihadapan Presiden.
- MA  melakukan  pengawasan  tertinggi  thd  semua  lingkungan  pengadilan  di  seluruh
INDONESIA.
- MA dp t memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga Tinggi negara.
- MA  memberi  nasehat  hukum  kepada  Presiden/Kepala  Negara  u/  pemberian /penolakan
grasi.
- MA memp unyai wewenang menguji scr materiil thd peraturan perundangan di bawah UU.
- MA memutus ttg permohonan kasasi thd putusan  atau penetapan dlm tingkatan peradilan 
terakhir dari pengadilan di semua lingkungan peradilan.
Kedudukan hakim:
i. Hubungan Negara dgn Warga Negara/Penduduk/Masyarakat
Warga Negara (pasal 26 ayat 1)
Kesamaan ked udu kan dlm hu kum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1)
Hak atas pekerjaan dan penghidupan y/ layak (pasal 27  ayat 2)
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul (pasal 28)
Kemerdekaan memeluk agama (pasal 29 ayat 1 dan 2)
Hal dan kewajiban pembelaan negara (pasal 30 ayat 1)
Hak mendapat pengajaran (pasal 31 ayat 1)
Kebudayaan nasio nal INDONESIA (pasal 32 )
Kesejahteraan sosial / sistem ekonomi (p asal 33)

2. UUD 1945 dlm Gerak Pelaksanaannya
Menjelang Lahirnya UUD 1945
16 Juli 1945 telah mempunyai rancangan Pembukaan UUD yaitu Piagam Jakarta y/ disahkan tgl 22
Juni 1945 o/ BPUPKI.
6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di Hiroshima.
7  Agustus,  Panglima  Tentara  Jep ang  wilayah  Selatan  Marsekal  Terauchi  Hisaichi  menyetujui
dibentuknya PPKI.
9 Agustus  1945,  Soekarno, Hatta  dan  Radjiman  berangkat  ke  Dallat/Saigon memenuhi  panggilan
Terauchi, dan kemb ali ke INDONESIA tgl 14 Agustus 1945.
15  Agustus  1945,  golongan  pemuda  dipimpin  o/  Chairu l  Saleh  mengadakan  rapat  di  lembaga
Bakteriologi di Pegangsaan Timur dan memutuskan bah wa Proklamasi harus segera dilaksanakan.
Wikana dan Darwis diutus u/ menyampaikan hal itu pada Soekarno. Tetapi karena menolak, maka
So ekarno dibawa ke Rengasdengklok.
16 Agustus 1945, keluar Instruksi Terauchi agar menjaga status quo.
Terjadi rapat-rap at lainnya sambil merancang Pro klamasi
18  Agustus  1945,  PPKI  memutuskan:  1.  Mensahkan  UUD  negara;  2 .  Memilih  dan  menetapkan 
Presiden dan Wapres; 3. Presiden u/ sementara akan dibantu o/ Komite Nasional.
Masa Berlakunya UUD 19 45
Tgl 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949.
Dalam kurun waktu 1945-1949, UUD 45 tdk dp t dilaksananakan dgn baik karena b gs INDONESIA
sedang disibuki dgn perjuangan mempertahankan kemerdek aan, d an diberlakukan Aturan Peralihan 
pasal IV (karena MPR belum dpt dibentuk), sehingga keluar Maklumat Wakil Presiden No. X atas
usulan  tgl  16  Oktober  1945  y/  memutuskan  bahwa  KNIP  seb elum  terbentuknya  MPR  dan  DPR
diserahi  kekuasaan  legislatif.  Dan  tgl  3  November  1945,  keluar  Maklumat  Pemerintah  y/
menyetujui  timbulnya  parpo l.  Tgl  11  November  1945  BP-KNIP  mengusulkan  mengenai
pertanggungjawaban  Menteri  kepada  DPR  (KNIP),  dgn  demikian  tgl  14  November  1945
terbentuklah Kabinet Parlementer pertama dan diangkat sbg Perdana Menteri ialah Sutan  Sjahrir,
karena  dinilai  sbg  orang  y/ tepat  u/  menghadapi  diplomasi  dgn  Barat.  Peristiwa  ini  dikenal d gn
sebutan penyimpangan Ko nstitusional y/ prisipiil.
Tgl 5 Juli 1959 – sekarang.
- Periode Orde Lama (1959-19 66)
Berlakunya  Manipol  y/  intinya  adl  USDEK  (UUD  45,  Sosialisme  INDONESIA, Demokrasi
Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, d an Kepribadian INDONESIA).
Lembaga negara bersifat sementara.
Presiden  mengangkat  Ketua  dan  Wakil  Ketua  MPR/DPR  dan  MA  serta  Wakil  Ketua  DPA
menjadi Menteri Negara.
Hak budget tdk berjalan.
MPRS menetapkan Soekarno sbg Presiden seumur hidup.
Pemberontakan G 30 S/PKI
Hakekat 1 Oktober: hari peringatan keunggulan dari kekuatan PANCASILA; hari peningkatan 
kebulatan tekad  perjuangan d lm  mengamankan d an  mengamalkan  PANCASILA;  hari  u/
lebih  meresapkan  dan  mempertebal  keyakIndonesian  akan  keb esaran,  keunggulan  dan 
Kesaktian  PANCASILA;  peningkatan  kewasp adaan  nasional  agar  tdk  terulang  kembali
terjadinya tragedi nasional.
TRITURA: 1. Bubarkan PKI; 2. Bersihkan Kabinet dari unsur PKI; 3. Turunkan harga.
11 Maret 1966, keluar SUPERSEMAR y/ berupa  perintah  kepada LetJen Soeharto atas nama
Presiden  mengambil  segala  tindakan  y/  dianggap  perlu  u/ menjamin  kestabilan jalannya
pemerintahan dan jalannya revolusi.
- Periode Orde Baru (1966-sekarang)
12 Maret 1966, LetJen So eharto membubarkan PKI.
22 Juni 1966 Jenderal A.H. Nasution dilantik sbg Ketua MPRS.
Maret 1967 dlm sidang Istimewa memutuskan menarik mandat MPRS dari Presiden Soekarno 
dan mengangkat Jenderal Soeharto sbg Pejabat Presiden.
Maret 1968 mengangkat Soeharto sbg Presiden sampai Pemilu.
Mekanisme Pemilu  selama lima tahunan mulai dari tahu n  1971, 1977,  1982,  1987,  1992 dan
1997.
Mekanisme PELITA 1/4/1969-31/3/1 974; 74-79; 7 9-84; 84-89; 89-94; 94-99.
Pelestarian UUD 1945
- TAP  MPR  No.  I/MPR/1983  pasal  104  y/  menyatakan  bahwa  MPR  berketetapan  u/
mempertahankan UUD 45, tdk berkehendak dan tdk akan melakukan perubahan terhadapnya.
- TAP  MPR  No .  IV/MPR/1983  ttg  referendum  y/  antara  lain  menyatakan  bah wa  bila  MPR
berkehendak  mengubah  UUD  4 5,  terlebih  dahulu  harus  meminta  pendapat  rakyat  melalui
referendum.
- UU No. 5/1985 ttg referendum y/ merupakan pelaksanaan Ketetapan No. IV/MPR/1983.

Soal CPNS, KUMPULAN MATERI DAN SOAL TATA NEGARA, FALSAFAH DAN IDEOLOGI, SEJARAH, UUD 1945, DAN PENGETAHUAN UMUM

KUMPULAN MATERI DAN SOAL TATA NEGARA,
FALSAFAH DAN IDEOLOGI, SEJARAH, UUD 1945,
DAN PENGETAHUAN UMUM

P4
1. Pengertian Pokok Mengenai PANCASILA
a. Arti Kata da n Asal-usul Istilah PANCASILA
Etimologi: - huruf i biasa, berarti berbatu sendi y/ lima (sila=batu sendi, alas/dasar).
- huruf i panjang, bermakna lima aturan tingkah laku y/ penting.
Terminologi: larangan membunuh, mencuri, berzina, minum, berdusta.
b. Kedudukan da n Fungsi PANCASILA
Jiwa Bgs INDONESIA: melekat erat pada aktivitas kehidupan bgs INDONESIA.
Kepribadian BI: sikap mental, tingkah laku, amal jadi ciri khas.
Pandangan hidup BI: sbg penujuk, p enuntun, dan pegan gan sikap.
Falsafah hidup BI: diyakini memiliki kebenaran.
Weltanschauung/philosophische grondslag: p andangan dunia/hidup.
Perjanjian luhur rakyat INDONESIA: telah disepakati dan disetujui o/ rakyat.
Cita-cita dan tujuan bgs INDONESIA: cita-cita mencapai masyarakat adil dan makmur.
Dasar negara RI: dasar pedoman dlm mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara.
Su mber  dari  segala  sumber  hukum:  TAP  MPRS  No.  XX/MPRS/1966  (Jo.  TAP  MPR  No.
V/MPR/1973 d an TAP MPR No . IX/MPR/1978).
Landasan Idiil: mengenai landasan GBHN.
Sehubungan  dgn kedua fungsi pokok PANCASILA sbg pandangan  hid up  bgs (a-g)  dan PANCASILA
sbg  dasar  negara  (h-j),  maka  sbg  dasar  negara  pengamalannya  bersifat  objektif.  dlm  arti  bahwa
pengamalannya  didasarkan  kepada  ketentuan  dlm  peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan  sbg 
pandangan  hidup,  bersifat  subjektif  dan  pengamalannya  diserahkan  kepada  individu  masing-masing 
tanpa disertai sanksi h uku m.
c. PANCASILA  y /  res mi  dan  y/  harus  kita  hayati  serta  amalkan            :  y/  tercantum  dlm  Alenia  ke  IV
Pembukaan UUD 45 y/ diperkuat o/ INPRES No. 12 tahun 1968 tgl 13 April 1968 mengenai ‘rumusan 
dan tata urutan PANCASILA sebagaimana dimuat dlm Pembukaan  UUD 45, dinyatakan  sbg  rumusan
dan tata uru tan y/ resmi dlm penulisan, pembacaan, dan pengucapan PANCASILA.
- Theokrasi Absolut: bila sila pertama tdk dikaitkan dgn sila lainnya.
- Kosmopolitanisme: paham y/ tdk mengakui adanya negara nasional.
- So vinisme: paham keban gsaan y/ sempit spt Nazisme dan Fasisme.
- Liberalisme: sila ke empat.
- So sialisme y/ atheis atau y/ tdk demokratis.
PANCASILA y/ resmi dan y/ harus kita hayati serta amalkan menurut Yuridis Konstitusional sep erti di
atas, juga karena alasan moral (moralitas mc y/ beragama) dan alasan asas berfikir logis (menunjukkan 
suatu  rangkaian  tingkat  dlm  luasnya  isi,  tiap-tiap  sila  y/  di  belakang  sila  lainnya  merupakan
pengkhususan dari sila y/ di mukanya).
Ekaprasetia Pancakarsa: tekad y/ tunggal u/ melakukan lima kehendak.

2. PANCASILA sbg Falsa fah Bgs INDONESIA
a. Falsafah (Filsafat) PANCASILA    : kekhasan dari PANCASILA ialah bahwa sila-sila PANCASILA itu 
harus  kita  lihat  sbg  satu  rangkaian  kesatuan,  harus  kita  p ahami  sbg  satu  totalitas  y/  susunan  dan
bentuknya hirearkhis p iramidal. Dlm hal inilah kita katakan PANCASILA suatu sistem filsafat.
b. Nilai-nilai dlm PANCASILA
Definisi nilai menurut Prof. Notonagoro:
- Nilai materiil: segala sesuatu y/ b erguna bagi unsur mc.
- Nilai vital: segala sesuatu y/ berguna bagi mc u/ dp t mengadakan kegiatan dan aktivitas.
- Nilai  kerohanian:  segala  sesuatu  y/  bergu na  bagi  rohani  mc.  (kebenaran,  keindahan,  kebaikan,
religius).
c. Pandangan Intergralistik dlm PANCASILA;      menurut Prof. Dr. Soepomo dlm sidang BPUPKI tgl 31
Mei 45 (stateside):
Teori  Perseorangan  (individu alistik):  diajarkan  o/  Thomas  Hobbes,  John  Locke,  J.J.  Rousseau,
Herbert Spencer dan H.J. Laski y/ diterapkan di Eropa Barat dan Amerika y/ bersifat liberal.
Teori golongan (class theory): diajarkan  o/  Marx, Engels d an Lenin  di  mana  negara  dianggap sbg 
alat dari suatu golongan u/ menindas gol lain.
Teori  Integralistik:  diajarkan  o/  Spinoza,  Adam  Muller, Hegel,  di  mana  negara  tdk  u/  menjamin
suatu gol, tetapi u/ menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya.
d. PANCASILA  sbg  Ideologi  Negara     :  Ideologi  berasal  dari  bahasa  Yunani  idein  (melihat)  dan  logia
(kata,  ajaran)  y/ scr harfiah diartikan sbg  ilmu tentang  id ea, cita-cita, gagasan atau buah  pikiran.    di
mana ideologi PANCASILA diharapkan mampu  berperan membimbing semua warga negara dlm usaha
mengisi  kemerdekaan  INDONESIA  d gn  tetap  berpedoman  kepada  ke  lima  sila  PANCASILA.
Ideologi  PANCASILA  merupakan  paduan  gagasan  dasar  mengenai  hid up  dan  kehidupan  bgs
INDONESIA dlm bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

3. HAM dlm PANCASILA dan PANCASILA dlm Lambang Negara
Magna Charta (1215) di Inggris; Revolusi Perancis (1789); 10 Desember 1948 The Universal Declaration of
Human Rights.
Hak-hak  dan  keb ebasan d asar mc  dlm UUD  45:  Hak d lm  lapangan  politik (pasal  28);  Hak  dlm lapangan
ekonomi (pasal 2 7 ayat  2); Hak dlm lapangan sosial (pasal  30); Hak dlm lapangan kebudayaan (pasal
31); Kebebasan dasar (pasal 29 ayat 2 ).
Kewajiban  thd negara: kewajiban  membela negara  (pasal  30);  kewajiban  patuh pada  UU termasuk aturan
hukum y/ tertulis dan pada penguasa; kewajiban membayar pajak, Bea dan cukai  menurut ketentuan y/
ada.
a. HAM dlm PANCASILA : dijaminnya kebebasan beribadah;  berhak u/  diperlakukan pantas; kesadaran 
kebangsaan INDONESIA;  hak mengeluarkan  pendapat,  berkump ul;  melaksanakan  kesejahteraan bagi
seluruh anggota masyarakat.
b. PANCASILA  dlm  Lambang  Negara  (       Ketentuan  mengenai  Lambang  Negara  RI  tertuang  dlm
Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 tgl 17 Oktober 1951        )
Lambang Negara Garuda PANCASILA terbagi menjadi tiga bagian:
Burung  Garuda  y/  berdiri  tegak  dgn  mengembangkan  sayapnya  ke  kanan  dan  ke  kiri,  sedangkan
kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan.
Perisai  berbentuk jantung  y/  digantung dgn  rantai  pada leher  Garuda. Perisai  ini  terbagi  menjadi  lima
ruangan,  dan  di  masing-masing  ruangan  terlukis  lambang  sila-sila  PANCASILA,  satu  lambang 
pada tiap ruangan.
Semboyan berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, ditulis pada pita y/ dicengkram kaki Garuda.

4. Pemahaman PANCASILA dari segi Sejarah
a. PANCASILA dlm Kehidupan Masyarakat INDONESIA sebelum tahun 1945
Presiden  Soeharto  dlm  pidatonya  pada  peringatan  hari  ulang  tahun  ke-24  Parkindo  tgl  15
November  1969   di  Surabaya,  mengatakan  bahwa  PANCASILA  telah  lahir  melalui  proses  y/
panjang dan telah berakar kuat pada kepribadian bgs INDONESIA.
Ir.  Soekarno  dlm  pidato  sambutannya  tgl  19  September  1951  d i  mana  UGM  memberikan  gelar
Doctor Honoris Causa dlm ilmu hukum, menyatakan bahwa PANCASILA telah tergurat pada jiwa
bgs INDONESIA.
Dlm unsur  silanya  terdapat  bukti  bahwa  masyarakat  INDONESIA  telah  mempunyai k epercayaan 
dan  agama;  sifat  saling  menolong;  hub ungan  antar  ind ividu  dgn  masyarakat  sangat  erat;
bermusyawarah u/ mufakat; dan suka bergotong-royong.
b. Sejarah Perumusan PANCASILA sbg Dasar Negara
Akhir tahun 1944 , bintang Jepang mulai suram.
7 Sep tember 1944, Perdana Menteri Koiso menjanjikan kemerdekaan INDONESIA.
8 Sep tember 1944, Bendera dan Lagu kebangsaan boleh disejajarkan.
1  Maret  19 45,  Pemerintah  militer  Jepang  di  Jawa  di  bawah  pimpIndonesian  Saiko  Shikikan 
(Panglima  Tertinggi)  Harada  Kumakichi  mengumumkan  pembentukan  suatu  badan  bernama
Dokuritsu Junbi Cosakai (BPUPKI).
29 April 1945, pada hari ulang tahun Tennoo Heika diumumkan nama anggotanya
28 Mei 1945 pelantikan o/ LetJen Harada Kumakichi dgn dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat sb g
ketua dan 60 anggotanya.
BPUPKI melaksanakan sidang  hanya dua kali yaitu 29 Mei –  1 Juni 1945 (Sidang  I), dan 10  – 17
Juli 1945 (Sidang II).
29  Mei  1945,  Mr.  Muh.  Yamin  mengucapkan  prasaran  dgn  judul  ‘Asas  dan  Dasar  Negara
Kebangsaan  RI’  dgn  mengajukan  5  asas  yaitu:  Peri  Kebangsaan;  Peri  Keman usiaan;  Peri
Ketuhanan; Peri Kerakyatan; dan Kesejahteraan Rakyat.
31 Mei 1945, Prof. Dr. Soepomo mengemukakan: negara nasional y/ bersatu; takluk kepada Tuhan;
sistem  badan  permusyawaratan;  sistem  perekonomian  berdasarkan  asas  kekeluargaan;  dan
hubungan antar bgs.
1  Juni  19 45,  Ir.  Soekarno  menyatakan:  Kebangsaan;  Internasionalisme  atau  Peri  Kemanusiaan;
Mufakat atau Demokrasi; Kesejahteraan Sosial; Ketuhanan.
1 Juni  1945,  dibentuk  Panitia Kecil seb anyak  8 orang  y/  bertugas sbg pemeriksa  dan  penampung
usul-usul.
22  Juni  1 945,  diadakan  rapat  gabungan  antara  Panitia  Kecil  dan  BPUPKI  y/  men ghasilkan:  1.
Supaya selekas-lekasnya INDONESIA Merdeka; 2. Supaya Hukum Dasar y/ akan dirancang diberi
Preambule; 3. Supaya BPUPKI terus bekerja sampai terwujud suatu Hukum Dasar; 4 . Membentuk 
Panitia  Kecil  Penyelidik  Usul-usul/Perumus  Dasar  Negara/Mukadimah  Hukum  Dasar.  (Panitia
Sembilan dgn diketuai o/ Ir. Soekarno).
22 Juni 1945 malam jam 20.00, mengadakan sidang di Pegangsaan Timur 56 Jakarta menghasilkan
Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yaitu: Ketuhanan, dgn kewajiban menjalankan syare’at Islam bagi
pemeluk-pemeluknya; 2,3,4,5.
10 – 17  Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang  y/  ke-2  dgn tujuan menyiap kan Rancangan  UUD
Negara INDONESIA Merdeka.
11 Juli 1 945 , membentuk tiga Panitia Kecil yaitu: Panitia Perancang UUD (19 orang: Ir. Soekarno);
Panitia  Perancang  Ekonomi  dan  Keuangan  (22  orang:  Drs.  Moh.  Hatta);  Panitia  Perancang
Pembelaan Tanah Air (22 orang: Abikusno Tjokrosujoso).
7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk Dokuritsu Junbi Iinkai (PPKI) dgn Ir. Soekarno
Sb g Ketua dan anggota 2 1 orang.
14 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyerah tanpa syarat.
17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan.
18  Agustus  1945,  PPKI  mengadakan  sidang  dan  memutuskan:  1.  ‘Huk um  Dasar’  pada  Piagam
Jakarta  menjadi  Undang -Undang  Dasar  pada  Pembukaan  UUD;  2.  ‘Ketuhanan  dgn  bla  jadi
Ketuhanan  Y/  Maha  Esa;  3.  “permusyawaratan  perwakilan  jadi  permusyawaratan/perwakilan;  4.
Mensahkan  dan  menetapkan  UUD;  5.  Menetapkan  Ir.  Soekarno  dan  Drs.  Moh.  Hatta  menjadi
Presiden dan Wapres.
c. PANCASILA pada masa Republik INDONESIA
27 Desember 1949, Negara Kesatuan menjadi RIS dan berlaku Konstitusi RIS.
17 Agustus 1950, kembali ke Negara Kesatuan dan berlaku UUDS 1 950.
5  Juli  1959,  kembali  ke  UUD  45  dgn  dikeluarkannya  Dekrit  Presiden  y/  isinya:  1.  Pembubaran 
Konstituante;  2.  Berlakun ya  kembali  UUD  45  dan  tdk  berlakunya  lagi  UUDS-RI  1950;  3.  Akan 
dibentuknya MPRS dan DPAS dlm waktu singkat.
13 April 1068, dikeluarkan INPRES No. 12/1968 tentang rumusan dan tata urutan PANCASILA.

5. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan PANCASILA (P-4)
a. Latar Belakang perlunya P-4
1. Alasan pengalaman sejarah.
- Kemacetan sidang konstituante
- Pemberontakan
- Pemutarbalikan PANCASILA
2. Alasan pengembangan tugas ke masa depan.
- Pembangunan memerlukan perubahan sosial
- Modernisasi
- Infilterisasi
- Pergantian generasi
- Pembangunan memasuki babak di tengah perjalanan
- Perkembangan dunia sangat cepat dan mendasar
b. Proses ditetapkannya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4
19 Desember 1974, Presiden menyatakan keprihatIndonesiannya mengenai PANCASILA.
16 Agustus 1975, dlm Pidato Kenegaraan di hadapan sidang DPR.
12  April  1976,  mengemukakan  gagasan  mengenai  pedoman  u/  menghayati  dan  mengamalkan
PANCASILA y/ disebut Ekaprasetia Pancakarsa.
WANHANKAMNAS  menyusunnya  kemudian  disampaikan  ke  Tim  Sebelas  u/  disaring  u/  kemudian
disampaikan kepada Presiden.
SIUM  MPR  1  Oktober  1977  pada  acara  pengambilan  sumpah/janji  para  anggota  MPR/DPR  dgn 
Presiden  menyerahkan:  1.  Rancangan  Naskah  Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan
PANCASILA; 2. Rancangan Naskah GBHN.
MPR membentuk: 1. Fraksi-fraksi; 2. Memilih  ketua dan para  Wakil ketua MPR/DPR; 3. Membentuk 
Badan Pekerja MPR (BP-MPR) dgn keputusan No. 4./MPR/1977 y/ diketuai o/ H. Achmad Lamo 
dari fraksi Utusan Daerah.
Tugas  BP-MPR:  1.  Menyiapkan  Rancangan  Ketetapan  MPR;  2.  Menyiapkan  Rancangan  Acara  dan
Jadwal Sid ang Umum MPR bulan Maret 1978.
BP-MPR membentuk 3 Panitia Ad Hoc (PAH), yaitu: 1. Panitia Ad Hoc I y/ bertugas menyusu n Rantap 
MPR  mengenai  GBHN;  2.  PAH II  bertugas men yusun  Rantap  MPR  mengenai  P –  4; 3  PAH III
bertugas menyusun Rantap dan Rantus lainnya.
Diadakan  Pembicaraan  TK  I  –  IV  d an  tgl  21  Maret  1978  menetapkan  Ketetapan  MPR  Nomor:
II/MPR/1978 tentang P – 4 atau Ekaprasetia Pancakarsa.
Eka: satu, tunggal; p rasetia: tekad, janji luhur; Panca: lima; karsa: kehendak, hasrat.   tekad y/ tunggal
u/ melaksanakan lima kehend ak.
Disebut Ekaprasetia karena: 1 . P – 4 itu bertolak dari tekad y/ tunggal, janji y/ luhur kepada diri sendiri
y/ didorong  o/  kesadaran akan  kodratnya sbg mahluk  pribadi  dan  sekaligus sbg  mahlu k sosial;  2.
Pengalamannya lebih merupakan tekad y/ tumbuh dari kesadaran sendiri atau janji thd diri sendiri.
Disebut Pancakarsa  karena:  tumbuhnya hasrat pribadi u/ menghayati dan  mengamalkan PANCASILA
itu didorong o/ kesadaran kodrat dan kemampuan mengendalikan diri.
c. Ketetapan MPR No. II/MPR/19 78
Konsiderans:
PANCASILA perlu dihayati dan diamalkan scr nyata
Demi  adanya  kesatuan  bahasa,  kesatuan  pandangan  dan  kesatuan  gerak  langkah  dlm  hal
menghayati serta mengamalkan PANCASILA.
Diktum:
P – 4 tdk merupakan tafsir thd PANCASILA sbg dasar negara.
P – 4 dirumuskan scr sederhana, jelas dan mudah dipahami.
Naskah P – 4 sb g lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.
P – 4 merupakan penutupan dan pegangan hid up dlm kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
Presiden selaku mandataris ditugasi u/ mengusahakan agar P – 4 dilaksanakan baik.
TAP MPR No. II/MPR/1978 mulai berlaku tgl 22 Maret 1978.
Lampiran
Pendahuluan
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan PANCASILA (Ekaprasetia Pancakarsa)
Sila Ketuhanan Y/ Maha Esa (4 butir):
Percaya  dan  takwa  kepada  Tuhan  YME  sesuai  dgn  agama  dan  kepercayaan  masing-
masing menurut dasar kemanusiaan y/ adil dan beradab.
Hormat  menghormati  dan  bekerja  sama  antara  pemeluk  agama  dan  penganut-penganut
kepercayaan y/ berbeda-beda, sehingga terbIndonesia kerukunan hidup.
Saling  menghormati  keb ebasan  menjalankan  ibadah  sesuai  d gn  agama  dan 
kepercayaannya.
Tdk memaksakan suatu agama d an kepercayaan kepada orang lain.
Sila Kemanusiaan y/ adil dan beradab (8 butir):
Mengakui persamaan derajat, persamaan hak d an kewajiban antara sesama mc.
Saling mencintai sesama mc.
Mengembangkan sikap tenggang rasa.
Tdk semena-mena thd orang lain.
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
Berani membela kebenaran dan keadilan.
Bgs  INDONESIA  merasa  dirinya  sbg  b agian  dari  seluruh  umat  mc,  karena  itu 
dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dgn bgs lain.
Sila Persatuan INDONESIA (5 butir):
Menempatkan  persatuan, kesatuan,  kepentingan  dan keselamatan bgs  dan  negara  di  atas
kepentingan pribadi atau golongan.
Rela berko rban u/ kep entingan b gs dan negara.
Cinta tanah air dan bgs.
Bangga sbg bgs INDONESIA dan bertanah air INDONESIA.
Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bgs y/ ber-Bhinneka Tun ggal Ika.
Kerakyatan y/ dipimpin o/ hik mat kebijaksanaan dlm permusyawaratan/perwakilan (7 butir):
Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
Tdk memaksakan kehendak kepada orang lain.
Mengutamakan musyawarah dlm mengambil keputusan u/ kepentingan bersama.
Musyawarah u/ mencapai mufakat diliputi o/ semangat kekeluargaan.
Dgn  itikad  baik  dan  rasa  tanggung  jawab  menerima  dan  melaksanakan  hasil  keputusan
musyawarah.
Musyawarah dilakukan dgn akal sehat dan sesuai dgn hati nurani y/ luhur.
Keputusan  y/  diambil harus  dpt  dipertanggungjawabkan  scr  moral  kepada Tuhan  YME,
menjunjung tinggi harkat d an martabat mc serta nilai-nilai k ebenaran dan keadilan.
Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat INDONESIA (12 butir):
Mengembangkan  perbuatan-perbuatan  y/  luhur  y/  mencerminkan  sikap  dan  suasana
kekeluargaan dan kegotong-ro yo ngan.
Bersikap adil.
Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Menghormati hak-hak orang lain.
Su ka memberi pertolongan kepada orang lain.
Menjauhi sikap pemerasan thd orang lain.
Tdk bersifat boros.
Tdk bergaya hidup mewah.
Tdk melakukan perbuatan y/ merugikan kepentingan umu m.
Su ka bekerja keras.
Menghargai hasil karya orang lain.
Bersama-sama berusaha mewujud kan kemajuan y/ merata dan berkeadilan sosial.
Penutup
d. Lima Kunci Poko k u/ mema hami P-4
1. P-4 merupakan penuntun  sikap  dan  tingkah laku  mc  INDONESIA  dlm  kehidupan  bermasyarakat
dan bernegara.
- P  –  4  bukan  tafsir  thd  PANCASILA,  melainkan  pedoman  dan  penuntun  agar  dgn  berbuat
seperti itu terwujudlah PANCASILA dlm ken yataan.
- PANCASILA harus diamalkan dlm kehidupan sehari-hari.
2. P-4 didasarkan atas kemampuan d an kelayakan manusiawi.
- P – 4 akan mampu dilaksanakan o/ setiap mc INDONESIA.
- Setiap mc mempunyai  keingIndonesian u/  mempertahankan hidup dan mengejar kehidupan y/
lebih baik.
3. P-4 dikembangkan dari kodrat mc.
- Kodrat mc ialah sbg mahluk pribadi dan mahluk sosial.
- Mc hanya mempunyai arti apabila ia hidup bersama mc lainnya.
- Mc  tdk saja  membutuhkan  pertolongan  dan kerja  sama,  tetapi  juga  membutuhkan  perhatian,
kasih sayang, harga diri, dll.
- Sifat kodrat mc  sbg pribadi dan  sbg anggota masyarakat itu harus dikembangkan  scr  selaras,
serasi dan seimbang.
- Kekuatan  mc  tdk  terletak  pada  kekuatan  dirinya  sendiri,  melainkan  terletak  pada
kemampuannya u/ bekerja sama dgn mc lainnya.
4. P-4 dikembangkan dari pandangan PANCASILA thd hubungan antara mc dan masyarakatn ya.
- Kebahagiaan hidup akan terasa jika dpt dikembangkan keselarasan, keserasian dll.
- PANCASILA memandang bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai bila di atas.
5. P-4 berpangkal tolak pada kemamp uan d an kemauan mengendalikan diri.

- KepemimpIndonesian kepribad iannya tetap diletakkan dlm  kerangka  kesadaran kewajibannya
sbg mahluk sosial.
- Mc INDONESIA dituntun o/ kelima sila PANCASILA.
e. Pola Pelaksanaan P-4:  Mendarahdagingkan P – 4 adl  proses pendidikan dlm arti luas, karena itu perlu 
dilakukan scr sadar, teratur dan berencana.
PANCASILA sbg moral pembangunan
- Unsur  mc  dlm pembangunan sangat  penting,  sebab  mc adl  pelaku  dan  sekaligus  tujuan  dari
pembangunan itu sendiri.
- Setiap  gerak,  arah,  dan  cara-cara  kita  melaksanakan  pembangunan  harus  senantiasa  dijiwai
PANCASILA.
- PANCASILA akan  menjadi sumber ketahanan nasional  y/  merupakan  modal perjuangan dlm
mencapai sasaran pembangunan.
Faktor kepemimpIndonesian dlm rangka pelaksanaan PANCASILA
- KepemimpIndonesian  dlm  masyarakat  harus  dilandasi  o/  nilai-nilai  moral  PANCASILA  di
mana keteladanan memegang peranan y/ san gat menentukan.
- Seorang pemimpin  harus  bersikap  sbg pengasuh  y/  mendorong, men untun  dan  membimbing 
asuhannya.
- Beberapa prinsip utama dari kepemimpIndonesian PANCASILA:
Ing  ngarso  sung  tulodo:  seorang  p emimpin  lewat  sikap  dan  perbuatann ya  harus  mampu 
menjadikan dirinya pola anutan dan ikutan y/ dipimpin nya.
Ing  madya  mangun  karso:  seorang  pemimpin  harus  mampu  membangkitkan  semangat
berswakarsa dan berkreasi pada y/ dipimpinnya.
Tut  wuri  handayani:  seorang  pemimpin  harus  mampu  mendorong  y/  diasuh nya  agar  b erani
berjalan di depan dan sanggup  bertanggung jawab.
Pola pelaksanaan P-4
a. Penataran pegawai RI.
b. Jalur pendidikan (keluarga, sekolah, lingkungan hidup, jalur media massa)
c. Jalur sosial politik
d. PANCASILA suasana y/ menunjang
- Semangat  dan isi berbagai kebijaksanaan  pemerintah dan  Peraturan Perundang-und angan 
haruslah scr sadar mencerminkan jiwa dan norma PANCASILA.
- Aparatur negara
- KepemimpIndonesian dan pemimpin masyarakat
e. Pelestarian PANCASILA

Soal CPNS PENGETAHUAN UMUM

PENGETAHUAN UMUM 
Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 5, pilihlah satu jawaban yang paling tepat

 1.    Undang-undang pemerintah daerah yang pertama berlaku di Indonesia setelah zaman
kemerdekaan yang dikeluarkan pada tanggal 23 Nopember 1945 adalah:
A.    UU No. 1 tahun 1945
B.    UU No. 2 tahun 1945
C.    UU No. 3 tahun 1945
D.    UU No. 4 tahun 1945
E.    UU No. 5 tahun 1945

2.    Agama dapat dilihat sebagai salah satu sumber nilai yang ada dalam masyarakat, seperti yang
dapat kita lihat dalam studi Max Weber mengenai sekte  Calvinisme , yang berarti bahwa:
A.    Agama satu-satunya sumber nilai yang dipedomani masyarakat
B.    Agama adalah sesuatu yang pantas dan berharga
C.    Agama dapat mempengaruhi perilaku orang
D.    Manusia berhasrat menguasai alam
E.    Tanpa agama, gambaran tentang apa yang diinginkan tidak mungkin ada

3.    Pada APBN tahun 1999/2000 terdapat uraian sumber pendapatan dan belanja negara seperti:
1.    Hibah
2.    Pembayaran bungan uang
3.     Pajak perdagangan internasional
4.    Bagian pemerintah atas laba BUMN
Dari uraian tersebut, yang termasuk sumber pendapatan negara adalah ………
A.    1, 2, 3, dan 4
B.    1, 3, dan 4
C.    1, 2, dan 3
D.    2, 3 dan 4
E.    1 dan 2

4.    Istilah Pancasila pertama kali dikemukakan oleh:
A.    Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 dalam sidang BPUPKI
B.    Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 01 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI
C.    Ir. Soekarno pada tanggal 29 Mei 1945 dalam sidang BPUPKI
D.    Ir. Soekarno pada tanggal 01 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI
E.    Ir. Soekarno pada tanggal 01 Juni 1945 dalam sidang PPKI

5.    Negara-negara barat seperti Inggris dan Amerika Serikat mengenal doktrin politik luar negeri
yang bercirikan:
A.    Democratic peace, Good Governance, Ethical Foreign policy 
B.    Democratic peace, Ethical Foreign policy, Humanitarian Intervention     
C.    Good Governance, Human Right, Humanitarian Intervention 
D.    Ethical Foreign policy, Good Governance, Human Right 
E.    Humanitarian Intervention, Democratic peace, Good Governance    

Untuk soal nomor 6 sampai dengan nomor 17, pilihlah jawaban yang benar dengan menggunakan
petunjuk di bawah ini: 
A.    Jika jawaban 1, 2 dan 3 benar. 
B.    Jika jawaban 1 dan 3 benar 
C.    Jika jawaban 2 dan 4 benar 
D.    Jika jawaban hanya 4 yang benar 
E.    Jika jawaban semuanya benar 

6.    Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila adalah:
1.    Pemerintah berdasar atas hukum
2.    Peradilan yang bebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan legislative
3.    Prinsip multi partai
4.    Sistem pemerintahan parlementer

7.    Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 25 tahun 2001, mencakup kewenangan diantaranya:
1.    Kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten atau Kota
2.    Pelaksanaan kewenangan yang tidak  atau belum dapat dilaksanak an oleh Kabupaten atau
Kota
3.    Kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya
4.    Kewenangan di luar kewenangan pemerintah pusat

8.    Berkaitan dengan konsep perdagangan internasional dewasa ini, Negara-negara di dunia dibagi
berdasarkan wilayah untuk mendukung perdagangan dunia. Indonesia sebagai salah satu
Negara anggota ASEAN termasuk dalam kelompok:
1.    APEC
2.    NAFTA
3.    AFTA
4.    MEE

9.    Sebagai bentuk hubungan pusat dan daerah berdasark an UU No. 32 Th. 2004, Pemerintah Pusat
memungkinkan untuk memberikan sanksi kepada daerah dalam bentuk:
1.    Pembatalan pengangkatan pejabat
2.    Penangguhan gaji tunjangan pejabat public
3.    Penangguhan berlakunya Perda
4.    Pengurangan dana alokasi khusus

10.   Sikap   chauvinistic  bertentangan dengan ajaran Pancasila, terutama sila :
1.    Kelima
2.    Kedua
3.    Keempat
4.    Ketiga

11.   Pada Hari Proklamasi tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno meny ampaikan Pidato yang
diberi Judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” atau biasa disebut Manifesto Politik (Manipol),
yang intinya adalah:
1.    UUD 1945
2.    Sosialisme Indonesia
3.    Demokrasi Terpimpin
4.    Ekonomi Terpimpin

12.   Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis, adalah:
1.    Penjamin atas hak milik perseorangan
2.    Pemberian kebebasan penuh
3.    Persaingan bebas
4.    Pembatasan peran Negara dalam aktivitas ekonomi

13.   Yang termasuk peran koperasi terhadap peningk atan kemakmuran rakyat adalah:
1.    Menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan
2.    Penyelenggara kehidupan ekonomi secara demokratis
3.    Menciptakan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
4.    Menumbuhkan investor menanamkan modalnya

14.   Sejak Pemerintah Indonesia mengubah kebijakan Kurs, yang sebelumnya “mengikat” di era
pemerintahan Soeharto, k ini kebijakan Kurs Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup
signifikan terhadap pembangunan nasional. Kebijakan Kurs yang berlaku saat ini di Indonesia
adalah ……
1.    Sistem ekonomi terpimpin
2.    Sistem ekonomi pasar
3.    Sistem mata uang jangkar
4.    Sistem Kurs mengambang

15.   Tokoh yang ikut merumuskan Pancasila sebagai dasar Negara adalah …
1.    Dr. K.R.T. Radjiman Wedyoningrat
2.    Mr. Mohammad Yamin
3.    Drs. Mohammad Hatta
4.    Ir. Soekarno

16.   Dalam kehidupan masyarakat antara suku bangsa yang satu dengan yang lainnya terdapat
perbedaan. Perbedaan itu disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut, kecuali:
1.    Keadaan geografis yang berbeda
2.    Agama yang berbeda
3.    Latar belakang sejarah yang berbeda
4.    Sistem kepercayaan yang berbeda

17.   Nilai dasar wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki
dimensi manusia yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu:
1.    Cinta tanah air dan bangsa
2.    Demokrasi atau kedaulatan rakyat
3.    Masyarakat adil dan makmur
4.    Kesetiakawanan social


Untuk soal nomor 18 sampai dengan nomor 39 pilihlah jawaban yang benar dengan menggunakan
petunjuk di bawah ini:
A.    Jika pernyataan pertama benar  dan pernyataan kedua benar dan keduanya menunjukkan
hubungan sebab akibat
B.    Jika pernyataan pertama dan pernyataan kedua benar tetapi keduanya tidak menunjukkan
hubungan sebab akibat
C.    Jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah
D.    Jika pernyataan pertama salah dan pernyataan kedua benar
E.    Jika pernyataan pertama dan kedua salah

18.   Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sangat diperlukan dan secara tegas terdapat
dalam UUD 1945 hasil amandemen kedua.
 SEBAB
Anggota DPR selama ini dipandang kurang bertanggung jawab dalam memperhatikan
kepentingan daerah.

19.   Pemerintah saat ini semakin mendapat tekanan untuk menyelesaikan semua permasalahan
hukum
 SEBAB
Kekuasaan pemerintah dalam bidang yudikatif menurut UUD 1945 pasca amandemen semakin
dibatasi

20.   Produk Domestik Bruto (PDB) di negara-negara sedang berkembang umumnya lebih besar dari
pada Produk Nasional Brutonya (PNB)
 SEBAB
Dalam menghitung GNP dengan cara/metode produksi, yang dihitung adalah nilai tambah tiap
industri/produksi.

21.   Pemerintah Jepang mendorong terbentuknya BPUPKI sebagai langkah awal persiapan
kemerdekaan Indonesia
 SEBAB
Jepang tidak ingin Indonesia kembali lagi jatuh ke tangan pemerintah Kolonial Belanda

22.   Hak asasi manusia ialah hak-hak yang berhubungan dengan k ebutuhan manusia, baik yang
bersifat lahiriah maupun rohaniah.
 SEBAB
Kebutuhan rohaniah dan lahiriah seringk ali diingkari oleh Negara

23.   MPR mengeluarkan Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI
SEBAB
POLRI terkadang dilibatkan dalam tugas TNI seperti tugas perdamaian.

24.   Politik luar negeri bebas dan ak tif Indonesia bukanlah suatu politik netralisme
SEBAB
Politik bebas dan aktif senantiasa diarahkan untuk menempatkan Indonesia pada posisi obyek
dan bukan sebagai subyek dalam pergolak an politik internasional

 25.   Pemilihan Kepala Daerah secara langsung pada banyak daerah ditakutkan akan menimbulkan
konflik yang bersifat vertikal
 SEBAB
Para kontestan pemilu disinyalir masih banyak yang menggunakan isu-isu y ang sensitif yang
dapat menimbulkan konflik SARA

26.   Kekuasaan presiden tidak terbatas
 SEBAB
Presiden Republik Indonesia sebagai lembaga eksekutif berkedudukan sebagai Kepala
Pemerintahan dan Kepala Negara

27.   Presiden member grasi dan rehabilitasi menurut hasil amandemen kedua UUD 1945 adalah
dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
SEBAB
Presiden perlu dibantu lembaga lain untuk bertanggung jawab dalam hal pemberian grasi dan
rehabilitasi

28.   Manajemen Kepegawaian menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
menempatkan Gubernur, Bupati/Walikota sebagai pejabat Pembina Kepegawaian
SEBAB
Gubernur dan Bupati/Walikota merupakan jabatan politik di daerah

29.   Pada tahun 1971 dalam KTT ASEAN II di Kualalumpur, Negara-negara di kawasan ASEAN
menyatakan bahwa wilayahnya merupakan  Zone of peace, freedom and neutrality . Keputusan
tersebut sangat tepat dalam konteks perang dingin saat itu.
SEBAB
Negara-negara di kawasan ASEAN tak ingin mengalami penjajahan dalam bentuk apapun.

30.   Kebijakan moneter adalah kebijak sanaan pemerintah yang ditujukan untuk mengatur
pengeluaran pemerintah
 SEBAB
Kebijakan moneter dapat dijalankan dengan mengatur dan merubah tingkat cadangan minimum
bank-bank komersial

31.   Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa di samping huk um dasar tertulis,
berlaku pula hukum dasar y ang tidak  tertulis
SEBAB
Hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis merupakan sumber dari segala sumber
hukum yang berlaku di Indonesia

32.   Sistem pemerintahan daerah pada zaman Presiden Soeharto masih menggunakan sistem
sentralisasi
 SEBAB
Sistem sentralisasi hanya tepat digunakan dalam Negara kesatuan seperti Indonesia
 33.   Semua anggota DPRD memiliki kecakapan yang sama terhadap bidang tugas maupun
pengelompokan tugas.
 SEBAB
Anggota DPRD harus mampu membuat rancangan peraturan daerah, mengadakan pengawasan,
mengadakan penyelidikan dan mengajukan pernyataan pendapat.

34.   Teori keunggulan komparatif menjelaskan bahwa semua negara bias memetik manfaat dengan
melakukan spesialisasi
 SEBAB
Prinsip keunggulan komparatif menjelaskan mengapa Negara memproduksi berbagai macam
komoditi

35.   Konstitusi Indonesia mengamanatkan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apapun.
 SEBAB
Pasal 281 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengamanatk an bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak  diperbudak,
hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan
apapun.

36.   Sistem nilai tukar yang digunakan Pemerintah Indonesia pasca krisis moneter 1997/1998 adalah
sistem kurs mengambang terkendali
 SEBAB
Sistem kurs mengambang terkendali ditentukan oleh penawaran & permintaan nilai tukar uang
sampai terjadi keseimbangan di pasar valuta asing.

37.   Koperasi di Indonesia menjadi sendi perekonomian Negara
SEBAB
Ciri masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bergotong royong

38.   Asas nonretroaktif tidak berlaku dalam hukum pidana
SEBAB
Dalam hukum pidana berlaku asas legalitas

39.   Di sejumlah daerah terjadi kasus pilkada yang menunjuk kan bahwa tingkat kedewasaan
masyarakat dalam berdemokrasi belum matang.
SEBAB
Fungsi pendidikan politik yang diperankan oleh partai politik belum berjalan efektif sebagai
akibat sistem pendidikan nasional yang tidak  berbasis k ompetensi


Untuk soal nomor 40 sampai dengan nomor 100, pilihlah satu jawaban yang paling tepat        

TES BAKAT SKOLASTIK

 40.   KORAN : MAJALAH : BULETIN = ………… : ………… : …………
A.    Restoran : Hotel : Losmen
B.    Cat : Kuas : Lukisan
C.    Sandal : Sepatu : Kaos
D.    Air : Roti : Singkong
E.    Bus : Kereta Api : Delman

41.   CATATAN : NOTASI = PERINGKAT : ………
A.    Pangkat
B.    Level
C.    Peringkat
D.    Peningkatan
E.    Urutan

42.   RENCANA : PELAKSANAAN : EVALUASI
A.    Cita-cita : Tindakan : Renungan
B.    Cita-cita : Perjuangan : Sukses
C.    Proposal : Persetujuan : Program
D.    Masa lalu : Masa sekarang : Masa depan
E.    Awal : Akhir : Tengah

Pemahaman Wacana

  Dalam ev olusi budaya, penghargaan manusia terhadap badannya bergerak dari bawah ke atas.
“Bagian bawah badan kita” menurut Nietzsche adalah yang menghambat jalannya mutasi dari otak.
Perlu diketahui bahwa perasaan dan nurani juga bersemayam di otak, meskipun biasa kita katakana
bahwa perasaan berasal dari hati (dalam arti non-anatomis). Manusia senantiasa harus selalu berusaha
memadukan antara pikiran yang bersemayam di otak dengan perasaan yang berasal dari hati untuk
menjadi lebih cerdas, lebih arif dan lebih beradab.
  Pangkal dari segala kesulitan yang dihadapi manusia sekarang, adalah karena banyaknya
manusia yang bermuka dua. Pada hakekatnya mereka adalah avidya (ignorance), kurang cerdas, kurang
beradab atau kurang berpendidikan, yang secara eufemistis disebut berpendidikan beda. Kalau disimak,
sebenarnya Negara kita memperlihatkan gejala-gejala belum berkompeten untuk merdeka. Pada awal
kemerdekaan hal itu tidak kentara, karena interaksi global masih kurang dan pengaruh internasional
belum begitu terasa, walaupun pendiri-pendiri bangsa kita sadar akan hal itu, dan berusaha
mencerdaskan bangsa ini dengan sekuat tenaga.
  Sangat disayangkan bahwa usaha dari pendiri-pendiri bangsa ini tidak dilanjutkan dengan sekuat
tenaga seperti dulu, karena pemimpin-pemimpin kita pada saat ini tidak begitu peduli terhadap
kecerdasan dari rakyatnya. Raky at yang sudah vidya sukar diperdaya dan berani beroposisi, sedangkan
yang avidya tidak kritis, tidak tahu hak-haknya dan tidak mau diberdayakan, sehingga para pemimpin
dapat berkuasa lebih lama.
 Gejala-gejala avidya dapat kita lihat di sekitar kita, misalnya, ramai orang berbicara tentang
suatu masalah padahal mereka tidak tahu persoalan yang sebenarnya. Kek erasan dengan mudah dipakai
karena kosa kata untuk berargumentasi sudah habis. Hingar binger Pemilu baru kelihatan menarik kalau
sudah ada artis pendukung yang bernyanyi, bukan karena program politik partai yang menarik untuk
disimak.
  Ironisnya adalah orang sudah tidak dapat lagi membedakan antara rasa keadilan dan
kecemburuan social. Sikap anti korupsi dianggap rasa cemburu akan kekayaan seseorang, selanjutnya
orang dengan mudah sekali diajak menyimpang dan melanggar hak-hak orang lain asalkan ada unsure
kekerasan dan imbalan yang ditawarkan.
  Ak hirnya avidya melahirkan wawasan sempit, yang menyebabkan timbulnya fanatisme, egoism,
etnosentrisme, intoleransi, dan tidak mau mendengar pendapat orang lain, hanya mendengar suara
sendiri.
 Mudah-mudahan di masa yang akan dating upaya mencerdaskan kehidupan bangsa akan
dilanjutkan lagi dengan usaha yang keras. Kita harus berjihad melawan avidya, walaupun tanpa barisan
dan komando, dan rela berkorban demi bangsa dan Negara yang kita cintai ini.

 43.   Judul apakah yang tepat untuk tulisan di atas?
A.    Jihad melawan avidya
B.    Pencerdasan bangsa
C.    Kesadaran beradab
D.    Mensana in corpora sano
E.    Gejala-gejala avidya

44.   Secara tersirat gejala-gejala perilaku apakah yang cenderung menjadi suatu penyakit pada
sebagian orang yang dimak sudkan oleh penulis tersebut?
A.    Avidya
B.    Paranoid
C.    Hysteria
D.    Ignorance
E.    Vidya

45.   Menurut penulis, pokok dari segala kesulitan yang dihadapi oleh bangsa ini adalah, karena:
A.    Kurang cerdas, kurang beradab, kurang berpendidikan
B.    Menentang ketidakadilan
C.    Tidak berdayanya orang avidya
D.    Masyarakat yang vidya sukar dipercaya
E.    Semua benar

46.   166, 84, 43, 22 ½, ………
A.    11 ½
B.    12 ½
C.    11
D.    12
E.    9
 
47.   ……, ……, 20, 12, 24, 16, 28, 24
A.    8 dan 16
B.    20 dan 28
C.    32 dan 24
D.    9 dan 3
E.    18 dan 10

48.   Tiga orang diberi tugas. Masing-masing dari mereka dibayar Rp. 75,- Rp. 100,-  Rp. 125,- tiap
jamnya. Mereka menerima Rp. 63.000,- setelah menyelesaikan tugas tersebut. Bila mereka
bekerja 7 jam dalam sehari, berapa minggukah yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas
tersebut? (1 minggu = 6 hari)
A.    4 minggu
B.    5 minggu
C.    6 minggu
D.    7 minggu
E.    8 minggu

49.   Jika sisi bujur sangkar sama dengan alas segitiga, maka luas bangungan di bawah ini adalah:
A.    A    2
B.    5/2 a    2
C.    4/3 a    2
 a
D.    3/2 a    2
E.    5/4 a    2
                             aa
50.   Jika jari-jari lingkaran A panjangnya setengah lingkaran B, maka berapa persenkah luas lingkaran
B dari luas lingkaran A? (diketahui luas lingkaran =  pr  )  2
A.    25%
B.    30%
C.    36%
D.    40%
E.    50%

51.   Sebagian A adalah N. N bukan U. Sebagian A bukan B adalah U. Semua N, B, dan U adalah A; jadi:
A.    Semua A adalah U bukan B
B.    Semua A adalah N bukan U
C.    Semua A bukan N bukan B
D.    Sebagian A bukan U, bukan B, bukan N
E.    Sebagian A adalah U dan B, bukan N

52.   7 x 7,3 + 6 x 4.6 – 15 x 2.5 = ………
A.    286,9
B.    285,1
C.    200,32
D.    764
E.    355,6

53.   Dua buah baja yang berpenampang lingkaran masing-masing mempunyai jari-jari 1 ½ cm dan
0,625 cm. Berapakah beda diameter antara kedua penampang tersebut?
A.    0,750 cm
B.    1,750 cm
C.    0,875 cm
D.    1,550 cm
E.    0,775 cm

54.   Semua penyelam adalah perenang, sementara penyelam adalah pelaut,
A.    Sementara pelaut adalah perenang
B.    Sementara perenang bukan penyelam
C.    Semua pelaut adalah perenang
D.    Sementara penyelam bukan pelaut
E.    Sementara penyelam bukan perenang

55.   Bila A = B, maka A tidak sama dengan C. Bila P = A, maka:
A.    Bila P = C, maka P = B
B.    Bila P = C, maka P tidak sama dengan A
C.    Bila P = C, maka P tidak sama dengan B
D.    Bila P = C, maka P = AB
E.    Tidak ada yang benar

56.   Semua yang bergelar Ir., hidup dengan makmur. Sebagian yang bergelar Ir. melakukan kegiatan
wirausaha
A.    Semua wirausahawan yang bergelar Ir.
B.    Semua wirausahawan makmur bergelar Ir.
C.    Semua wirausahawan yang hidupnya makmur bergelar Ir.
D.    Semua Ir. yang hidupnya makmur adalah wirausahawan
E.    Semua Ir. yang wirausahawan hidup dengan makmur

57.   Jika pernyataan: “Semua dokter adalah laki-laki” adalah salah, maka …
A.    Sementara dokter adalah laki-laki
B.    Sementara laki-laki adalah bukan dokter
C.    Sementara dokter adalah bukan laki-laki
D.    Tidak ada dokter yang bukan laki-laki
E.    Tidak ada kesimpulan yang benar
58.   Sebagian pejabat mempunyai k edudukan mulia. Semua yang mempunyai kedudukan mulia bisa
mendatangkan harta
A.    Sebagian pejabat tidak mempunyai kedudukan mulia
B.    Sebagian yang bisa mendatangkan harta adalah pejabat
C.    Sebagian yang mempunyai kedudukan mulia adalah pejabat
D.    Sebagian pejabat tidak bias mendatangkan harta
E.    Semua pejabat mempunyai kedudukan mulia

59.   Mahasiswa yang boleh ikut ujian adalah yang hadir minimal 75% dari hari kuliah. Yusuf
membolos 10% hari kuliah dan tidak masuk karena sakit sebanyak 20% dari hari kuliah.
A.    Yusuf masih boleh ujian karena membolosnya masih di bawah 25% 
B.    Untuk dapat ujian, mahasiswa harus benar-benar rajin
C.    Yusuf adalah mahasiswa rajin tapi sering sakit-sakitan
D.    Sesuai dengan peraturan, Yusuf tidak boleh ikut ujian
E.    Mahasiswa yang sakit-sakitan boleh ikut ujian

 60.   Bila P>XQ>YR>Z, sedangkan P>Q>R dan X>Y>Z, maka …
A.    R > X – Q > XY
B.    Z < P – Y > R – X > Q
C.    Z < P – Y < R – X < Q
D.    P > Y > Z – Z < Q < P
E.    R > X – Q > XZ

61.   Semua siswa SMA 5 pandai
Sebagian besar siswa SMA 5 berasal dari keluarga kaya
A.    Semua siswa yang pandai adalah siswa SMA 5
B.    Sebagian besar siswa SMA 5 kaya dan pandai
C.    Sebagian besar siswa yang kaya dan pandai adalah siswa SMA 5
D.    Sebagian siswa SMA 5 kaya dan kurang pandai
E.    Semua siswa SMA 5 kaya dan pandai

62.   Sebagian A adalah N. N bukan U. Sebagian A bukan B adalah U. Semua N, B, dan U adalah A; jadi:
A.    Semua A adalah U bukan B
B.    Semua A adalah N bukan U
C.    Semua A bukan N bukan B
D.    Sebagian A bukan U, bukan B, bukan N
E.    Sebagian A adalah U dan B, bukan N

Ada 4 roda bergigi, yaitu A, B, C, dan D. Roda A dihubungkan dengan roda C, sedangkan roda C memutar
roda B, dan roda B dihubungkan dengan roda D. Roda A mempunyai 48 gigi, Roda B mempunyai 30 gigi,
sedangkan roda C dan D hanya mempunyai 6 gigi.

63.   Bila roda A berputar searah dengan jarum jam sebanyak 50 rotasi per menit (RPM), dalam
berapa Rpm roda B berputar?
A.    50 Rpm
B.    250 Rpm
C.    400 Rpm
D.    800 Rpm
E.    1200 Rpm

64.   Rasio dan kecepatan rotasi dari roda D relative pada roda C adalah:
A.    1 : 5
B.    5 : 1
C.    5 : 8
D.    5 : 10
E.    8 : 1

65.   Jika roda A dan roda B mempuny ai gigi yang sama dan roda C serta D mempunyai sebanyak
setengah kali gigi A, bila gigi D berputar pada kecepatan 100 Rpm, berapakah kecepatan putaran
roda B?
A.    50 Rpm
B.    100 Rpm
C.    200 Rpm
D.    400 Rpm
E.    500 Rpm

SKALA KEMATANGAN

 66.   Dalam suatu rapat pimpinan, ada sejawat saya yang tidak sependapat dengan usulan saya. Sikap
saya adalah ………
A.    Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut
B.    Bersikeras agar usulan saya yang diterima
C.    Meninggalkan ruang rapat dan tidak kembali lagi
D.    Mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat siapa orangnya
E.    Tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah

67.   Saya baru saja dimutasikan ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Sikap saya adalah …
A.    Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan k ebijakan
B.    Jarang masuk karena belum jelas apa yang harus dikerjakan
C.    Duduk-duduk saja sambil menunggu perintah atasan
D.    Berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat
E.    Mengamati proses pekerjaan yang dilakuk an rekan sejawat

68.   Sikap saya terhadap perubahan-perubahan, ide-ide baru dan cara-cara baru dalam
melaksanakan  suatu pekerjaan adalah…
A.    Stabilitas dalam bekerja lebih penting
B.    Perubahan adalah sesuatu yang pasti
C.    Perubahan bukan jaminan keberhasilan pekerjaan
D.    Dengan adanya perubahan, kondisi k erja pasti lebih baik
E.    Keberhasilan pekerjaan tergantung jenis perubahan, ide, dan cara-cara baru tersebut

69.   Saya diutus mengikuti suatu diklat. Oleh panitia penyelenggara saya ditempatkan sekamar
dengan orang yang tidak saya kenal yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah…
A.    Mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia
B.    Protes keran dan minta ditempatkan sendiri saja
C.    Mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal
D.    Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar
E.    Menerima aturan panitia

70.   Terjadi pergantian pimpinan di unit kerja saya. Sikap saya adalah …
A.    Tidak peduli
B.    Berusaha mengenal dan memahami visi dan misi pimpinan baru
C.    Tidak berusaha mendekati pimpinan baru karena takut dicap penjilat
D.    Berusaha mengenal pribadi pimpinan baru
E.    Pergantian pimpinan itu sesuatu yang biasa

71.   Draft laporan yang dibuat oleh tim kerja saya ditolak oleh atasan karena dianggap kurang visibel.
Sikap saya adalah …
A.    Segera melakukan perbaikan atas draft laporan dan mengajukan kembali
B.    Menyalahkan rekan sejawat yang sama-sama mengerjakannya
C.    Menerima penolakan tetapi tidak melakukan tindak lanjut
D.    Berusaha mencari alasan seperti sedikitnya waktu untuk mengerjakannya
E.    Menerima penolakan dan berusaha memperbaiki

72.   Tetang perubahan yang terjadi dalam organisasi, pendapat saya adalah …
A.    Perubahan adalah sesuatu yang lumrah
B.    Menjaga stabilitas organisasi dengan sedapat mungkin menghindari perubahan
C.    Pegawai tidak boleh terlalu kreatif menciptak an perubahan
D.    Organisasi harus menjadi  “learning organization” 
E.    Setiap individu dalam organisasi harus terbiasa dengan perubahan

73.   Saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan Kepala Kendaraan pada Hari Libur.
Secara tidak sengaja saya menabrakkan kendaraan tersebut. Tindakan saya adalah:
A.    Diam-diam menyimpan kendaraan tersebut karena tidak seorang pegawaipun yang tahu
kalau saya menggunakannya
B.    Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan
serta menyerahk an segala keputusan kepada pimpinan
C.    Mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut
D.    Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman/petunjuk dari
pimpinan
E.    Membawa kendaraan tersebut ke bengkel atas biaya pribadi dan mengembalikannya
dengan diam-diam

74.   Saya mendapat teguran langsung dari pimpinan atas kesalahan yang bukan hanya saya seorang
diri sebagai pelakunya. Reaksi saya adalah …
A.    Membantah secara tegas agar pada kesempatan lain pimpinan tidak semena-mena
menyalahkan
B.    Diam saja, karena membantah hanya akan menambah rumit permasalahan
C.    Menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikannya sebagai pelajaran berharga, tetapi
tetap mengadukan pegawai lain yang turut bersalah agar saya tidak menjadi korban seorang
diri
D.    Membantah dan mengadukan pegawai lain yang juga bersalah agar merek a juga bisa belajar
dari kejadian ini
E.    Menerima teguran tersebut dan mecoba menjadikannya sebagai pelajaran berharga tanpa
perlu mengadukan pegawai lain yang turut bersalah

75.   Dalam rapat staf dan pimpinan, pendapat saya dikritik keras oleh peserta rapat lainnya. Respon
saya adalah …
A.    Mencoba sekuat tenaga mempertahankan pendapat saya
B.    Menyerang semua peserta yang mengeritik pendapat saya
C.    Mencoba mempelajari kritikan tersebut dan berbalik mengkritik dengan tajam
D.    Menerima kritikan tersebut sebagai masukan
E.    Diam saja

76.   Salah seorang rek an kerja saya mendapat promosi sedangkan menurut penilaian saya,
kemampuannya tidak lebih baik  dari saya. Respon saya adalah …
A.    Menggunakan berbagai cara agar dapat menggeserkan posisi rekan tersebut
B.    Bekerja lebih giat dan menunjukkan kinerja terbaik saya
C.    Menghadap pimpinan dan memprotes promosi tersebut
D.    Tetap bekerja seperti biasa
E.    Menerima keadaan tersebut tetapi tidak ak an mengikuti perintah rekan tersebut

77.   Dari sekian pegawai di kantor, saya merasa beban tugas terberat ada pada saya dan saya merasa
stress karena dikejar-kejar deadline. Respon saya adalah …
A.    Mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target deadlin
B.    Hanya mengerjakan tugas yang saya senangi
C.    Mengkonsumsi obat suplemen agar mendongkrak tenaga saya untuk menyelesaikan semua
tugas
D.    Mengerjakan semua tugas sambil menggerutu dan marah-marah
E.    Mengerjakan semua tugas setengah-setengah saja, yang penting sudah dianggap
bertanggung-jawab

78.   Ketika sedang melakukan presentasi, saya menerima pesan singkat (SMS) yang mengabarkan
bahwa anak saya diopname di rumah sakit. Reaksi saya adalah …
A.    Menghentikan presentasi dan langsung menuju rumah sakit
B.    Mencari tahu kondisi anak saya kemudian memutuskan apakah tetap presentasi atau ke
rumah sakit
C.    Membalas SMS dan melanjutk an presentasi
D.    Melanjutkan presentasi
E.    Menghentikan presentasi dan mencari tahu kondisi anak saya

79.   Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim
kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah :
A.    Bekerja sendiri yang penting tugas selesai
B.    Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja
C.    Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi
D.    Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya
E.    Menasehati mereka agar sadar akan peny elesaian tugas yang diembannya

80.   Kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi
organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, saya senang …
A.    Bekerja dengan standar hasil yang tinggi
B.    Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru
C.    Pekerjaan yang rutin
D.    Pekerjaan yang menantang
E.    Bek erja tanpa mengenal lelah dan pamrih

81.   Setiap hari kerja saya masuk kantor paling cepat dibandingkan pegawai lainnya. Yang saya
lakukan setelah tiba adalah …
A.    Masuk ke ruangan dan membaca koran
B.    Santai di luar gedung kantor untuk menikmati udara pagi
C.    Masuk ke ruangan dan mengobrol dengan rekan sejawat
D.    Masuk ke ruangan dan membuat rencana kerja
E.    Masuk ke ruangan dan memulai pekerjaan yang tertunda kemarin

82.   Saya diminta untuk lembur kerja sedangkan saya sudah berjanji kepada anak saya untuk
mengantarnya ke pesta ulang tahun sahabatnya. Sikap saya adalah …
A.    Pulang dengan diam-diam, tanpa sepengetahuan pimpinan
B.    Berpura-pura sakit agar dapat diizinkan untuk segera pulang
C.    Menghubungi anak saya menjelaskan bahwa saya akan sedikit terlambat menemuinya
D.    Tinggal bekerja lembur
E.    Meminta izin pimpinan mengantar anak saya kemudian kembali ke kantor untuk bekerja
lembur

83.   Bagi saya untuk menjadi pegawai negeri sipil yang sukses, saya harus melakukan …
A.    Mengikuti perintah dan arahan pimpinan secara loyal dan penuh kepatuhan
B.    Melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar kinerja yang tinggi
C.    Mengembangkan hal-hal baru yang belum pernah diciptakan sebelumnya
D.    Menciptakan hubungan baik dengan setiap orang, rekan kerja dan pimpinan
E.    Bek erja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan

84.   Menurut saya, bekerja merupakan upaya untuk meraih keseksesan. Untuk itu upaya saya adalah
…
A.    Bekerja dengan cermat dan berusaha menjadi terbaik dan diakui
B.    Berusaha menyingkirkan orang yang saya anggap menghalangi upaya saya
C.    Bekerja sepenuh hati
D.    Bekerja sampai larut malam
E.    Bekerja berdasarkan kontrak kinerja

85.   Saya ditawarkan oleh pimpinan untuk melanjutkan studi di provinsi lain atas biaya kantor. Saat
ini saya baru saja dikaruniai bayi kembar yang masih membutuhkan perhatian saya. Keputusan
saya adalah …
A.    Menolak tawaran tersebut
B.    Menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi mengikutk an keluarga merupakan
tanggung jawab saya
C.    Menerima tawaran tersebut dengan permohonan agar keluarga dapat ikut saya dengan
tambahan biaya hidup
D.    Menolak tawaran tersebut namun mohon kebijakan pimpinan jika ada kesempatan lagi saya
dapat diikutk an
E.    Menerima tawaran tersebut dan dengan berat hati meninggalkan keluarga

86.   Menurut saya, sepuluh tahun setelah saya diangkat sebagai PNS, saya akan menjadi …
A.    Pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya
B.    Bukan PNS lagi
C.    PNS masih sebagai pelaksana di unit yang pertama kali saya diterima
D.    Belum tahu karena sepenuhnya tergantung pada nasib
E.    PNS masih sebagai pelaksana di unit lain y ang sesuai dengan kompetensi saya

 87.   Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan. Respon saya adalah …
A.    Berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat
B.    Dengan bangga saya akan menceritakan kepada rekan sejawat saya hasil keputusan rapat
C.    Memberitahukan anggota keluarga tentang hasil keputusan rapat
D.    Memberitahu sahabat saya dikantor tentang hasil keputusan rapat
E.    Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya

88.   Ketika muncul suatu masalah dalam pekerjaan yang kebetulan ada kaitannya dengan hal-hal
yang menjadi kewajiban saya, maka saya …
A.    Mencari kambing hitam penyebab masalah
B.    Ak an bertanggung jawab
C.    Membiarkan masalah tetap berlangsung
D.    Melihat dulu apakah saya sebagai sumber masalah
E.    Melihat sejauh mana apakah saya terlibat di dalamnya

89.   Saya sedang mengerjakan pekerjaan kantor, yang harus selesai besok pagi. Tiba-tiba teman
datang dengan wajah cemberut dan tampaknya ingin mengeluarkan isi hatinya kepada saya.
Atas kejadian itu saya …
A.    Memohon kepadanya untuk tidak mengganggu saya karena sedang sibuk
B.    Meninggalkan pekerjaan saya dan mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian
C.    Meninggalkan pekerjaan serta memberi berbagai alternatif penyelesaian
D.    Tetap mengerjakan sambil mendengarkan ceritanya
E.    Meneruskan pekerjaan dan berusaha untuk tidak memperdulikan keinginan teman saya

90.   Saya dipercayakan mengelola kegiatan yang belum dipublikasikan dan masih harus dijaga
keharasiaannya. Ketik a saya berada di antara teman-teman dekat di kantor, saya …
A.    Suka menerima masukan demi masukan dalam rangka pengembangan tugas baru say a
B.    Membicarakan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan tugas baru saya
C.    Membatasi pembicaraan agar tidak menyangkut ke hal-hal tugas baru saya
D.    Ak an merasa gelisah dan kurang senang bila mereka mulai membicarakan tugas baru saya
E.    Akan mengalihkan ke pembicaraan lain bila mereka sudah mulai menyinggung tugas baru
saya

91.   Organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan. Pendapat
saya terhadap kondisi ini adalah …
A.    Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan mencoba memberikan
alternatif solusi kepada pimpinan
B.    Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini
C.    Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya
D.    Pastikan bahwa kepala keuangan bertanggungjawab penuh terhadap masalah ini
E.    Perlu membeberkan permasalah kepada seluruh jajaran organisasi

92.   Kinerja organisasi berjalan cukup efisien, namun pimpinan terkesan mengontrol situasi dengan
sangat ketat. Sikap saya adalah …
A.    Tidak bertindak  apapun, cukup dengan mengikuti jalannya arus
B.    Mengusahakan keterlibatan pegawai dalam pengambilan keputusan
C.    Mengabaikan saja
D.    Melakukan apa saya yang dapat dikerjakan utuk membuat pegawai merasa peting dan
dilibatkan
E.    Mengingatkan pentingnya batas waktu dan tugas kepada atasas

93.   Pada akhir bulan, tagihan rekening telepon kantor mengalami lonjakan menjadi sebesar Rp.
12.000.000,- dari yang biasanya tidak pernah melebihi Rp. 5.000.000,-. Setelah dilakukan
pengecekan ternyata banyak nomor telepon yang dihubungi tidak memiliki hubungan kerja
dengan organisasi. Jajaran pimpinan kemudian memanggil semua pegawai untuk melakukan
pengecekan dan penyelesaian masalah tersebut. Sebenarnya saya termasuk pegawai yang
menggunak an telepon untuk urusan pribadi. Respon saya adalah …
A.    Berterus terang telah menggunakan fasilitas telepon di luar pekerjaan kantor
B.    Seharusnya organisasi menyelesaikan pembayaran saja karena anggaran masih tersedia
C.    Sebaiknya atasan bertanya kepada setiap pegawai untuk mengetahui siapa saja yang
menggunak an telepon di luar pekerjaan kantor
D.    Seharusnya organisasi tidak  perlu membesar-besarkan masalah ini karena masih banyak hal
penting lainnya yang harus diselesaikan
E.    Jika pimpinan membuktikan bahwa saya menggunakan telepon untuk urusan pribadi, saya
akan mengundurkan diri

94.   Saya mengajukan suatu usulan untuk atasan saya namun usulan tersebut menurut atasan saya
kurang tepat. Sikap saya adalah …
A.    Merasa sangat kecewa
B.    Mencoba mencari alternative usulan yang lain untuk  diajukan lagi
C.    Merasa kecewa tetapi berusaha melupakan penolakan tersebut
D.    Tetap mencoba memberikan alas an dan pembenaran  atas usulan tersebut sampai dapat
meyakinkan atasan saya
E.    Tidak merasa kecewa dan berusaha melupakan penolakan tersebut

95.   Saya ditugaskan di  front office  untuk melayani tamu pimpinan. Pada saat pimpinan saya tidak
berada di tempat dan ada tamu pimpinan yang memerlukan keputusan segera, sikap saya
adalah …
A.    Mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan selama tidak bertentangan dengan kebijakan
umum pimpinan
B.    Tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan saya
C.    Ragu-ragu dalam mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan saya
D.    Menunda-nunda pengambilan keputusan tanpa petunjuk atasan saya
E.    Mengambil keputusan tanpa petunjuk  atasan karena keadaan sangan mendesak

96.   Dalam melaksanakan suatu tugas yang dipercayakan kepada saya, saya …
A.    Selalu mencari alternative lain agar tidak mengambil keputusan sendiri
B.    Tidak berani mengambil keputusan sendiri
C.    Selalu menunggu keputusan pimpinan
D.    Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada saya
E.    Menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut diluar wewenang
saya
97.   Atasan yang saya sukai adalah yang …
A.    Sangat disiplin dan selalu meminta saya menunggu keputusan yang diambilnya sebelum
suatu pekerjaan dilaksanakan
B.    Selalu menanyakan pendapat dan ide dari saya sebagai bahan masukan untuk suatu
pekerjaan yang dilakukannya
C.    Senantiasa mendelegasikan wewenangnya pada saya
D.    Tidak terlalu membantu saya menyelesaikan tugas, namun sebaliknya berharap saya
mampu menyelesaikan pekerjaan tanpa sering berkonsultasi kepadanya
E.    Selalu member petunjuk yang jelas atas pekerjaan yang akan saya kerjakan

98.   Saya ingin rekan-rekan kerja saya melihat kualitas diri saya y ang terbaik sebagai seorang yang …
A.    Inovatif dan kreatif
B.    Disiplin dan penurut
C.    Mampu beradaptasi dan ramah
D.    Dapat memutuskan sendiri dan realistis
E.    Percaya diri dan mandiri

99.   Kondisi kerja yang paling saya harapkan adalah kondisi yang …
A.    Menghasilkan pendapatan tambahan bagi saya
B.    Menyediakan stabilitas pekerjaan k epada saya
C.    Memberikan kemungkinan promosi  jabatan bagi saya
D.    Memberi kesempatan kepada saya untuk beraktualisasi diri
E.    Memotivasi saya untuk bekerja lebih giat

100.       Pimpinan kantor menggelar rapat kerja membahas penyusunan rencana kerja untuk
tahun anggaran depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun
depan. Respon saya adalah …
A.    Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide
tersebut tidak diterima
B.    Tidak berminat sama sekali untuk mengajukan suatu ide kegiatan
C.    Akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan
D.    Mungkin berminat untuk mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan tergantung
situasi dan kondisi
E.    Ragu-ragu untuk mengajukan suatu ide kegiatan karena akan kecewa jika tidak diterima