Soal CPNS, KUMPULAN MATERI DAN SOAL TATA NEGARA, FALSAFAH DAN IDEOLOGI, SEJARAH, UUD 1945, DAN PENGETAHUAN UMUM
SOAL 11. Gambaran sejarah proses terjadinya UUD 45?
16 Juli 1 945 telah mempunyai rancangan Pembukaan UUD yaitu Piagam Jakarta y/ disahkan tgl 22 Juni
1945 o/ BPUPKI.
6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di Hiroshima.
7 Agustus, Panglima Tentara Jepang wilayah Selatan Marsekal Terauchi Hisaichi menyetujui
dibentuknya PPKI.
9 Agustus 1945, Soekarno, Hatta dan Radjiman berangkat ke Dallat/Saigo n memenuhi panggilan
Terauchi, dan kemb ali ke INDONESIA tgl 14 Agustus 1945.
15 Agustus 1945, golongan pemuda dipimpin o/ Chairul Saleh mengadakan rapat di lembaga
Bakteriologi di Pegangsaan Timur d an memutuskan bahwa Proklamasi harus segera dilaksanakan.
Wikana dan Darwis diutus u/ menyampaikan hal itu pada So ekarno. Tetap i karena menolak, maka
So ekarno dibawa ke Rengasdengklok.
16 Agustus 1945, keluar Instruksi Terauchi agar menjaga status quo.
Terjadi rapat-rap at lainnya sambil merancang Pro klamasi
18 Agustus 1945, PPKI memutuskan: 1. Mensahkan UUD negara; 2. Memilih dan menetapkan Presiden
dan Wapres; 3. Presiden u/ sementara akan dibantu o/ Komite Nasional.
2. Satu hari sebelum UUD 45 ditetapkan, INDONESIA diproklamasikan Merdeka.
Kaitan antara cita-cita Proklamasi dengan UUD 45?
Untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi, pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) menetapkan Undang-Undang Dasar. UUD itu kini dikenal dengan sebutan
Undang-Undang Dasar 1945. Ke dalam UUD 194 5 itulah perwujudan cita-cita Proklamasi yang
dijiwai Pancasila dituangkan. Dengan demikian cita-cita Proklamasi dapat diketahui lebih jelas di
dalam UUD 1945.
Mengapa Proklamasi dikatakan sbg titik kulmIndonesiasi perjuangan bangsa dlm mencapai kemerdekaan?
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dinyatakan Soekarno – Hatta atas nama bangsa Indonesia
pada tanggal 17 Agustus 1945, merupakan titik kulmIndonesiasi perjuangan bangsa Indonesia
dalam mencapai kemerdekaann ya. Semangat mencapai kemerdekaan itu didorong oleh amanat
penderitaan rakyat yang d ijiwai oleh Pancasila. Dan juga karena:
- Tidak dapat kita lepaskan dari perjuangan bangsa INDONESIA sebelumnya.
- Merupakan p uncak perjuangan bangsa dalam mencapai kemerdekaan dengan dijiwai oleh
Pancasila.
Tunjukkan berdasarkan studi sejarah b ahwa sebelumnya telah terjadi perjuangan melawan penjajah!
adanya penjajahan Belanda dan Jepang
Apa yang terkandung dalam Proklamasi dilihat dari segi hukum dan segi po litis ideologis?
- Dari sudu t hukum; Proklamasi memberi peluang terhapusnya tata hukum kolonial untuk diganti
dengan tata hukum nasional.
- Dari sudut politis-ideologis; berarti bahwa bang sa INDONESIA telah berhasil melepaskan diri dari
segala belenggu penjajahan d an sekaligus membangun perumahan negara RI INDONESIA yang
bebas Merdeka dan berdaulat.
3. Pada tanggal 18-8-1945, PPKI menetapkan UUD 4 5.
Menurut UUD 45, lembaga apa yang berwenang menetapkan UUD? MPR (pasal 3)
Apakah UUD yang ditetapkan PPKI waktu itu dimaksud untuk bersifat permanen atau sementara?
Terangkan jawaban Anda dengan mengacu kepada Aturan Tamb ahan UUD 45!
Sementara; karena menurut AT ayat 2, ‘Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat
dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undan g Dasar’.
4. Pada tanggal 18-8-1945, PPKI menetapkan Presiden dan Wapres.
Menurut UUD 45, siapa yang berwenang menetapkan Presiden dan Wakil? MPR (pasal 6 ayat 2)
Dasar hukum PPKI menetapkan Presiden dan Wakil seperti pada Aturan Peralihan!
- pasal I: PPKI mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah
INDONESIA.
- pasal II: Segala b adan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang
baru menurut UUD ini.
- pasal III: Untuk pertama kali Presiden dan Wapres dipilih oleh PPKI.
- pasal IV: Sebelum MPR, DPR, dam DPA dib entuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya
dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite nasional.
5. Kapan UUD 45 secara resmi untuk pertama kali disiarkan? Apa nama media yang menyiarkannya?
Naskahnya dimuat dan disiarkan dalam BERITA REPUBLIK INDONESIA tanggal 15 Feb ruari 1946.
6. 3 bagian UUD 45!
- Pembukaan
- Batang Tubuh yang terdiri dari 16 Bab berisi 37 pasal, Aturan Peralihan (4 pasal), dan Aturan
Tambahan (2 ayat).
- Penjelasan
7. Sifat UUD 45 yang singkat?
UUD 45 bersifat singkat, hanya memuat 37 pasal. (Konstitusi RIS 197 pasal, dan UUDS-NKRI 1950
memuat 146 p asal). UUD 45 hanya memuat aturan-aturan pokok saja. Dengan demikian maka ia akan
merupakan aturan yang:
- luwes/flexible dan kenyal
- tid ak mudah ketinggalan jaman
- mudah menyesuaikan dengan setiap keadaan
8. a. Apa yang ditetapkan dalam Aturan Peralihan?
- pasal I: PPKI mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah
INDONESIA.
- pasal II: Segala b adan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang
baru menurut UUD ini.
- pasal III: Untuk pertama kali Presiden dan Wapres dipilih oleh PPKI.
- pasal IV: Sebelum MPR, DPR, dam DPA dib entuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya
dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite nasional.
b. Apa gunan ya? Berikan co ntoh!
Gunanya buat mengatur segala bentuk perpindahan kekuasaan antara pemerintahan transisi ke dalam
pemerintahan yang akan ditetapkan kemudian berdasarkan UUD 45. Ex: pemilihan Presiden.
9. a. Apa yang diatur dalam Aturan Tambahan?
- ayat 1: Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden INDONESIA
mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetap kan dalam UUD ini.
- ayat 2: Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentu k, Majelis itu
bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.
b. Apakah ketentuannya dapat d ilaksanakan? Kagak tahu, bisa kali.
10. Apa yang diatur oleh Penjelasan UUD 45?
Penjelasan mengenai UUD 45 secara umum dan pasal per pasal.
11. 2 macam Hukum Dasar? Hukum Tertulis (UUD 45) dan Hukum Tidak Tertulis (Konvensi).
12. Kedudukan UUD sebagai hukum?
- mengikat pemerintah, setiap lembaga negara dan lembaga masyarakat, setiap warga negara, setiap
penduduk y/ ad a d i wilayah INDONESIA
- berisi norma, aturan/ketentuan y/ harus dilaksanakan dan ditaati
13. Kaitan antara UUD 45 sebagai sumber huku m dengan p erundang-undangan yang tin gkatnya di bawah
UUD? Sebutkan semua perundang-undangan yang ada di bawah UUD 4 5?
Kaitannya adalah bahwa pelaksanaan PANCASILA dilakukan oleh seluruh perundang-undangan
Bentuk peraturan perundangan: UUD; TAP MPR; UU; PERPU; PP; KEPPRES; Peraturan Pelaksanaan
lainnya.
14. Bagan perundang-und angan yang berlaku di Indonesia?
15. a. Apa makna pernyataan ‘suasana kebatIndonesian UUD 45 serta cita-cita hukum UUD 45 bersumber
pada Pancasila’!
arti dan fungsi PANCASILA sebagai Dasar negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum.
b. Sebutkan 3 buah perundang-undangan yang menjadi pelaksana UUD 45?
Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Keputusan Presiden.
16. Di bagian manakah dari UUD 4 5 sila-sila Pancasila tercantum? Apakah disebutkan dengan tegas?
Di bagian Pembukaan UUD 45 Alenia ke 4 dan disebutkan dengan tegas.
17. Pancasila sebagai Dasar Negara sering disebut pula sbg DASAR FALSAFAH NEGARA atau IDEOLOGI
NEGARA.
18. Lembaga yang berwenang membuat UUD, Ketetapan MPR, UU, PERPU, PP, KEPPRES, KEPMEN?
- UUD dan TAP MPR ditetapkan oleh MPR.
- UU ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
- PERPU ditetapkan oleh Presiden bila dalam keadaan memaksa dan dengan persetujuan DPR.
- PP dan KEPPRES ditetapkan oleh Presiden.
- KEPMEN ditetapkan oleh Menteri.
19. Perbedaan dan persamaan antara UU dan PERPU?
- Persamaan: sama-sama ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
- Perbedaan: UU untuk melaksanakan UUD atau TAP MPR sedangkan PERPU ditetapkan dalam hal
ihwal kegentingan yang memaksa dan bisa berub ah menjadi UU bila disetujui DPR
20. Dapatkah PERPU berubah statusnya menjadi UU? bisa bila disetujui oleh DPR.
21. a. Kaitan Proklamasi dengan Pembukaan UUD 45?
- Hubungan Proklamasi dgn Pembukaan sangat erat di mana Pembukaan merupakan uraian terperinci
dari Proklamasi dgn memberi penjelasan mengenai alasan, tujuan, serta dasar falsafah negara y/
diproklamasikan.
- Pembukaan tdk dpt diubah dgn jalan hukum.
- Pasal 37 tdk berlaku u/ Pembukaan, karena berarti membubarkan negara RI.
b. Pembukaan dengan Batang Tub uh UUD 45?
- Pokok-pokok pikiran y/ terkandung dlm Pembukaan UUD, yaitu PANCASILA menjiwai pasal-
pasal Batan g Tubuh UUD, atau dpt pula dikatakan bahwa Batang Tubuh UUD merupakan
perwujudan dari PANCASILA.
- Suasana kebatIndonesian UUD 45 serta cita-cita hukumnya b ersumber atau dijiwai o/
PANCASILA.
22. a. Bagaimana teori Prof. Notonagoro mengenai kaidah negara yang fundamental?
Pembukaan UUD 45 mempunyai kedudukan sbg pokok kaidah negara y/ fundamental
(Staatsfundamentalnorm) dan mempunyai kedudukan tetap terlekat pada kelangsungan negara RI
yang diproklamasikan tgl 17 /8/45, atau dengan perkataan lain Pembukaan UUD 45 dengan jalan
hukum tidak dapat diubah.
b. MPRS No. XX/MPRS/1966 ttg penetapan PANCASILA di dlm Pembukaan mempunyai arti penting
dlm usaha pelestariannya?
- Hubungan Proklamasi dgn Pembukaan sangat erat di mana Pembukaan merupakan uraian
terperinci dari Proklamasi dgn memberi penjelasan mengenai alasan, tujuan, serta dasar falsafah
negara y/ diproklamasikan.
- Pembukaan tdk dpt diubah dgn jalan hukum.
- Pasal 37 tdk berlaku u/ Pembukaan, karena berarti membubarkan negara RI.
23. a. Apa yang dimaksud dengan Pokok Kaidah Negara yang fundamental?
Bahwa Pokok Kaidah Negara berisi po kok-pokok pikiran bangsa INDONESIA dalam mendirikan
negara dan tidak b isa diubah dengan jalan hukum.
Sebutkan kaidah negara yang fundamental menurut pengertian ilmiah mengandung beberapa unsur mutlak?
- Dlm hal terjadinya ditentukan o/ pembentuk negara.
- Dlm hal isinya memuat dasar-dasar negara.
24. Tunjukkan bahwa Pembukaan UUD 45 memenuhi syarat sebagai PKNF?
- Menurut sejarah terjadinya, Pembukaan ditentukan o / pembentuk negara yaitu o/ PPKI.
- Isi Pembukaan memuat asas kerohanian negara yaitu PANCASILA.
25. Tunjukkan bahwa Pembukaan UUD 45 merupakan uraian yang terperinci dari Proklamasi 17?
Tercantum dalam Pemb ukaan UUD 45 Alenia ke 4 yang menunjukkan tentang bentuk negara, tujuan
negara, dasar filsafat negara, dan adanya UUD negara.
26. Melihat TAP MPRS No. XX/MPRS? 1966, Dapatkah pasal 37 mengubah Pemb ukaan UUD?
Pasal 37 tdk berlaku u/ Pembukaan, karena berarti membubarkan negara RI.
27. a. Kaitan antara gagasan Referendum dengan pasal 37 UUD 45?
Pasal 37 menyatakan b ahwa MPR berhak meng ubah UUD tapi tidak berlaku untuk mengubah
Pembukaan UUD, tetapi bila akan mengub ah harus dengan mengadakan Referendum.
b. Apakah tekad orde baru?
Untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 45 dengan murni dan konsek wen.
c. Tunjukkan hubungan antara pasal 37, tekad orde baru dan gagasan Referend um?
Dihubung-hubungi aja ye!
28. a. Kapan gagasan referend um dilontarkan Presiden Soeharto di muka Sidang Umum MPR?
Saat pengambilan sumpah/janji anggota MPR tgl 1 Oktober 1982
b. Apa yang dikemukakan beliau?
Menyatakan bahwa perlu ditemukan jalan Konstitusional agar pasal 37 itu tidak mudah digunakan
untuk mengubah UUD 45 , sehingga d ibutuhkan pendapat rakyat melalui Referendum.
c. Bagaimana sambutan MPR terhadap gagasan tsb? tentu aja disambut baik dong.
d. Ketetapan apa yang kemudian lahir? TAP MPR No. IV./MPR/1983 tentang Referendum.
29. Dalam SIUM MPR tgl 1-1 1 Maret 1 983 menetapkan TAP MPR No. IV./MPR/1983 tentang Referendum.
Bagaimana isi TAP No. IV/MPR/1983 ttg Referendum? Menyatakan bahwa apabila MPR berkehendak
mengubah UUD 45 terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui Referendu m.
Siapa yang bertugas melaksanakan referendum? Presiden/Mandataris MPR yang diatur d engan UU.
Apa arti referendum? Referend um adl kegiatan u/ meminta pendapat rakyat scr langsung setuju/td k
setuju thd kehendak MPR u/ men gub ah UUD 45.
Apakah referendum mempersulit atau mempermudah MPR mengubah UUD? mempersulit.
30. Isi UU No. 5 tahun 1985 ttg referend um?
- Referendum adl kegiatan u/ meminta pendapat rakyat scr langsung setuju/tdk setuju thd kehendak MPR
u/ mengubah UUD 45 .
- Referendum dipimpin o/ Presiden dan dilaksanakan scr LUBER.
- Rakyat dinyatakan setuju atas kehendak MPR u/ mengubah UUD bila sekurangnya 90% menggu nakan
haknya dan 90% setuju.
31. Makna Pembukaan UUD 45 bagi perjuangan bangsa?
Makna Pemb ukaan UUD 45 pada hakekatnya adalah sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta
tekad bangsa INDONESIA untuk Merdeka dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur bedasarkan
PANCASILA.
32. Tunjukkan bahwa 4 Alinia Pembukaan mempun yai hubungan yang erat?
Pembukaan UUD 45 merupakan suatu sistem.
33. Jelaskan makna masing-masing Alinia?
Alinea Pertama:
- Bgs INDONESIA berpendirian anti penjajahan.
- Bgs INDONESIA berpendirian bahwa Kemerdekaan adl hak segala bgs.
- Bgs INDONESIA bertekad u/ Merdeka (subjektif).
- Bgs INDONESIA bertekad akan berjuang menentang setiap bentuk penjajahan dan mend uk ung
Kemerdekaan setiap bgs (objektif).
Alinea Kedua:
- Bgs INDONESIA menghargai atas perjuangan bangsanya.
- Adanya ketajaman dan ketepatan penilaian bahwa: perjuangan pergerakan di INDONESIA telah sampai
pada tingkat y/ menetukan; momentum y/ tepat itu harus dimanfaatkan u/ men yatakan Kemerdekaan;
Kemerdekaan tsb harus diisi dgn mewujudkan negara INDONESIA y/ Merdeka, bersatu, berdaulat, adil
dan makmur.
Alinea Ketiga:
- Pengukuhan atas Proklamasi Kemerdekaan.
- Memuat motivasi spirituil y/ luhur bahwa pernyataan Kemerdekaan itu diberkati Allah YME.
- Ketakwaan bgs INDONESIA thd Tuhan YME.
Alinea Keempat:
- Tujuan bgs INDONESIA menyatakan Kemerdekaan u/: melindungi bgs dan tanah air INDONESIA;
memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bgs; ikut melaksanakan ketertiban d unia.
- Prinsip negara y/ dipegang u/ mencapai tujuan itu ialah dgn menyusun Kemerdekaan kebangsaan
INDONESIA dlm suatu UUD y/ terbentuk dlm suatu susunan negara RI y/ berkedaulatan rakyat dan
berdasar PANCASILA.
- Menunjukkan ttg bentuk negara; tujuan negara; dasar filsafat negara; UUD negara.
34. Sifat subjektif dan objektif mengenai pendirian bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan ad alah hak segala
bangsa?
- Bgs INDONESIA bertekad u/ Merdeka (subjektif).
- Bgs INDONESIA bertekad akan berjuang menentang stp b entuk penjajahan & mendukung
Kemerdekaan stp bgs (objektif).
35. Jelaskan hubungan antara pendirian anti penjajahan dengan pelaksanaan konferensi Asia-Afrika di Bandung
tahun 1955 dan politik bebas aktif negara RI?
Secara universal, nilai-nilai anti penjajahan dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Dalam
hal ini INDONESIA berkepentingan untuk memperjuangkan hak untuk Merdeka dengan mengadakan
Konferensi tsb .
36. a. Sebutkan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 4 5?
1: persatuan; 2: keadilan sosial bagi seluruh rakyat INDONESIA; 3: berkedaulatan rakyat; 4: Ketuhanan
YME menurut dasar kemanusiaan y/ adil dan beradab.
b. Pokok pikiran dalam Pemb ukaan UUD 45! PANCASILA
37. Mengapa Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 45 tidak dapat dipisahkan?
- Pokok-pokok pikiran y/ terkandu ng dlm Pemb ukaan UUD, yaitu PANCASILA menjiwai pasal-pasal
Batang Tubuh UUD, atau dpt pula dikatakan bahwa Batan g Tubuh UUD merupakan perwujudan dari
PANCASILA.
- Suasana kebatIndonesian UUD 45 serta cita-cita hukumnya bersumber atau dijiwai o/ PANCASILA.
38. Pembagian pasal-pasal dalam 2 bagian?
- Pasal-pasal y/ berisi materi pengaturan Sistem Pemerintahan, termasuk pengaturan ttg kedud ukan,
tugas, wewenang dan hubungan antara lembaga-lembaga negara.
- Pasal-pasal y/ berisi materi hub ungan negara dgn warga negara, termasuk konsePancasilai negara
dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, hankam dll.
39. 7 kunci pokok sistem pemerintahan dalam Penjelasan UUD 45?
1. INDONESIA ialah negara y/ berdasar atas hukum (rechtsstaat), tdk berd asarkan atas kekuasaan belaka
(machtsstaat).
2. Sistem Konstitusional.
3. Kekuasaan negara y/ tertinggi ditangan MPR (Die gezamte Staatsgewalt liegt allein bei der Majelis).
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara y/ tertingg i di bawah Majelis.
5. Presiden tdk bertanggung jawab kep ada DPR.
6. Menteri negara ialah pembantu Presiden. Menteri negara tdk bertanggung jawab kepada DPR.
7. Kekuasaan kepala negara tdk tak terbatas.
40. a. Apa yang dimaksud dengan negara hukum?
negara hukum adalah negara yang bekerja dengan berlandaskan ketentuan dasar, berdasarkan UUD, dan
berdasarkan tata tertib hukum yang sesuai d engan pendapat, kehendak, dan kepentingan umum.
b. Landasan/kepentingan yang harus dipertimbangkan negara hukum?
- Landasan kegunaannya (doelmatigheid)
- Landasan hukumn ya (rechtmatigheid)
c. Sebut 4 syarat sebagai negara hukum?
- Ada suatu pola yang menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan.
- Ada suatu mekanisme kelembagaan negara yang demokratis.
- Ada suatu sistem tertib hukum.
- Ada kekuasaan kehakiman yang b ebas.
41. Apa yang dimaksud dengan sistem Konstitusional?
Pemerintahan berdasarkan atas sistem Konstitusi (hkm dasar), tdk bersifat absolutisme (kekuasaan y/
tdk terbatas).
42. a. Tunjukkan 4 buah kunci pokok mengenai kekuasaan Presiden tidak tak terbatas?
- Presiden bertanggung jawab kepada MPR.
- Presiden harus memperhatikan suara DPR.
- DPR adalah juga badan yang memegang pengawasan yang efektif terhadap pemerintah.
- DPR mempunyai wewenang memanggil MPR untuk mengadakan sidang Istimewa bila DPR
menganggap Presiden melanggar.
b. Bagaimana wewenang DPR yang berkaitan dengan sistem kekuasaan Presiden tsb ?
Kebijaksanaan atau tindakan Presid en dibatasi oleh adanya pengawasan yang efektif dari DPR.
43. a. Tunjukkan bahwa Menteri pu n mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden?
Menteri ad alah juga pemimpin negara yang membantu Presiden agar dalam penyelenggaraan kekuasaan
pemerintah itu tetap dipegang teguh sistem pemerintahan sesuai dengan UUD.
b. Tunjukkan bahwa sistem ini d imaksud demi tercapainya daya guna dan hasil guna kerja pemerintah?
Dalam Penjelasan UUD: untuk menetapkan politik pemerintah dan koordInd onesiasi dalam
pemerintahan negara para Menteri bekerja satu sama lain seerat-eratnya di bawah pimpIndonesian
Presiden.
44. DPR ad alah juga badan yang memegang pengawasan efektif thd pemerintah. Tunjukkan bahwa pengawasan
yang efektif itu merupakan sarana preventive untuk mencegah sistem Konstitusional menjadi absolutisme?
DPR yang ang gotanya juga anggota MPR, mempunyai wewenang memanggil MPR mengadakan sidang
Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden bila DPR menganggap Presiden sungguh-
sungguh melanggar haluan negara yang ditetapkan UUD atau MPR.
45. Terangkan bagaimana tind akan DPR bila melihat Presiden melanggar?
DPR menyampaikan memorandum pertama (3 bulan); memo kedua (1 bulan); memo ketiga; baru
sidang Istimewa.
46. Mengapa Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi harus bekerja sama?
Karena dalam hal pembuatan Undan g-Undang dan penetapan APBN, Presiden harus mendapat persetujuan
DPR.
47. Perbedaan antara bentuk Kabinet Presidential dengan Kabinet Parlementer?
Presidential: Menteri b ertanggung jawab kepada Presiden.
48. a. Apa yang dimaksud dengan mekanisme kepemimpIndo nesian lima tah un? masa jabatan selama 5
tahun.
b. Sebut apa yang dilakukan ORBA dalam rangka pelaksanaan mekanisme lima tahun? mengadakan
PEMILU.
49. Bagan mengenai kedudukan lembaga-lembaga negara?
50. a. Jelaskan bahwa satu lembaga negara dapat memegang leb ih dari satu fu ngsi dan suatu fungsi dapat
dipegang oleh lebih dari satu lembaga negara?
Satu lembaga negara dpt memegang lebih dari satu fungsi. Dan suatu fungsi dpt d ipegang o/ lebih dari
satu lembaga negara. Hal ini menggambarkan sistem pembagian kekuasaan (distribution of power).
b. Bandingkan dengan ajaran Trias Politika dari Montesquie?
Ajaran Trias Po litica dari Montesquie y/ menghendaki agar setiap fungsi (legislatif, eksekutif, dan
yudikatif) masing-masing hanya dipegang o/ satu lembaga saja (sistem pemisahan kekuasaan /
separation of po wer).
c. Mana yang bersifat Integralistik? ya jelas distribution of power of love.
51. Jelaskan mekanisme kerja antara pemerintah, DPR, BPK dalam hal:
a. Proses penyusunan dan penetapan APBN?
Dalam hal pembuatan penetapan APBN, Presiden harus mendapat persetujuan DPR.
b. Pemeriksaan p enggunaan APBN oleh BPK?
BPK memeriksa semua p elaksanaan APBN. Hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR guna
dipakai sbg bahan penilaian atau pengawasan dan pembahasan Rancangan APBN tahun berikutnya.
c. Pelaporan hasil pemeriksaan BPK?
Apabila suatu pemeriksaan mengu ngkap hal yang menimbulkan sangkaan tindak pidana atau yang
merugikan keuangan negara, maka BPK memberitah ukan p ersoalan tsb pada pemerintah.
52. a. Sebutkan komposisi 3 kompo nen keanggotaan MPR menurut UUD 45?
Anggota-anggota DPR, ditambah dgn utusan-utusan d aerah dan golongan-golongan (pasal 2 ayat 1).
b. Apakah syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota MPR?
- Warga negara RI y/ telah berusia 21 tahun serta takwa kepada Tuhan YME.
- Dpt berbahasa INDONESIA d an cakap menulis serta membaca huruf latin serta berpendidikan
SLP.
- Bukan bekas anggota PKI.
53. a. Sebut 3 tu gas MPR yang sangat menentukan jalannya negara dan bangsa!
Menetapkan UUD, GBHN dan memilih dan mengangkat Presiden dan Wapres.
b. Sebut pula wewenang MPR!
- Meminta pertanggungjawaban dari Presiden/Mandataris mengenai pelaksanaan GBHN dan menilai
pertanggungjawaban tsb.
- Mecabut mandat dan memb erhentikan Presiden dlm masa jabatannya bila melang gar haluan
negara/UUD.
- Mengubah UUD.
- Menetapkan pimpIndonesian MPR y/ dip ilih dari dan o/ anggota.
54. a. Siapakah yang memandu pengucapan sumpah/janji keanggotaan MPR? Ketua MA.
b. Sebut pula beberapa wewenang MPR? Idem ama yang di atas.
55. a. Apakah gu nanya dibentuk fraksi-fraksi?
Untuk menin gkatkan effisiensi dan efektivitas kerja MPR dan anggotannya dalam melaksanakan
tugasnya sebagai wakil rakyat.
b. Sebut fraksi-fraksi yang ada di MPR? F-ABRI, F-Karya Pembangunan, F-Partai Demokrasi
INDONESIA, F-Persatuan Pembangunan, F-Utusan Daerah.
c. Sebut pula fraksi yang ada di DPR? F-ABRI, F-Karya Pembangunan, F-Partai Demokrasi
INDONESIA, F-Persatuan Pembangunan.
56. Sebelum pimpIndonesian MPR tetap terpilih, siapa yang bertugas memimpin MPR? Anggota tertua dan
termuda.
57. Sehubungan dengan keluarnya TAP MPR No. III/MPR/1983 dan TAP MPR No. IV/MPR/1983, ketentuan
seperti terdapat dalam UU No. 5/1975 berubah.
Bagaimana bunyi TAP MPR No. III/MPR/1983 mengenai hal ini?
Jumlah anggota MPR, DPR, dan DPRD disesuaikan dgn jumlah penduduk dan perkembangan
keadaan daerah.
Bagaimana bunyi TAP MPR No. IV/MPR/1983?
Dengan ditetapkannya Ketetapan ttg Referend um, maka ketentuan UU mengenai pengangkatan
sepertiga anggota Majelis, ditinjau kembali.
58. a. Siapa ketua dan para Wakil ketua MPR?
Harmoko; Syarwan Hamid, Ismail Hasan Metareum, Fatimah Achmad, Abdul Gafur, Poedjono
Pranyoto.
b. Siapa Ketua dan para Wakil ketua DPR?
Harmoko; Syarwan Hamid, Ismail Hasan Metareum, Fatimah Achmad, Abdul Gafur, Poedjono
Pranyoto.
Sebut dari fraksi mana mereka?
GOLKAR, ABRI, P3, PDI, GOLKAR, FUD
Mengapa Wakil ketua MPR diang kat menjadi ketua BP-MPR?
59. a. Bagaimana kedudukan Presiden menurut pasal 4 ayat 1 UUD 45?
Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Hal ini berarti bahwa Presiden adl
Kepala kekuasaan eksekutif dlm negara & harus menjalankan kekuasaan pemerintahan harus selalu
berdasarkan UUD.
b. Bagaimana kedudukan Wapres?
Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa ‘dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu o rang
Wapres’.
60. a. Siapakah yang mengganti Presiden bila ia berhalangan tetap?
Pasal 8 disebutkan bahwa ia digantikan oleh Wapres hingga masa jabatannya habis.
b. Bagaimana halnya apabila Wapres berhalangan tetap?
TAP MPR No . VI/MPR/1973, maka Presiden dan/ atau DPR meminta MPR memilih Wapres baru via
SI.
c. Bagaimana halnya bila keduanya berhalangan tetap?
TAP MPR No. VII/MPR/1973, maka MPR dlm SI memilih y/ baru, sementara u/ MENLU dan
MENDAGRI.
61. a. Sebut beberapa wewenang Presiden dalam bidang legislatif?
Membentuk UU dengan persetujuan DPR.
b. Sebut wewenang Presiden dalam bidang yudikatif?
Menetapkan PERPU dlm keadaan genting, menetapkan PP untuk melaksanakan UU.
c. Jelaskan kekuasaan Presiden dalam bidang pertahanan?
Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU; berhak menyatakan perang, membuat
perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.
d. Jelaskan kekuasaan Presiden dalam bidang diplomatik?
Berhak mengangkat duta dan konsul, serta menerima duta negara lain.
62. Berikan gambaran lahirnya suatu UU apabila:
Inisiatif datang dari pemerintah!
Presiden berhak menetapkan PERPU dalam keadaan genting, dan bila disetujui DPR berubah jadi
UU.
Inisiatif datang dari DPR!
DPR bersama dengan pemerintah memb uat UU.
63. a. Apa yang dimaksud dengan Noodverrordeningsrecht?
Kekuasaan perundang -undangan dalam keadaan darurat.
b. Dalam hal apakah Noodverrordeningsrecht itu terjadi?
Dalam hal ihwal kegentingan.
64. Berikan beberapa persyaratan untuk d ipilih menjadi Presiden dan Wapres?
- Pasal 6 ayat 1 menetap kan bahwa Presiden ialah orang INDONESIA asli.
- TAP MPR No. II?MPR/1973 menetapkan bahwa calon: berusia 40 tahun; takwa kepada Tuhan YME;
setia kepada PANCASILA dan UUD 45; jujur dsb.
- Pemilihan Presiden dan Wapres dilaksanakan scr terpisah.
65. Berikan gambaran mengenai proses pemilihan Presiden dan Wapres?
- Calon Presid en diusulkan oleh fraksi secara tertulis, disampaikan pada p impIndonesian MPR dengan
melalui pimpIndonesian fraksi yang mencalonkan dengan persetujuan calon yang bersangk utan.
- PimpIndonesian MPR mengumumkan nama calon Presiden y/ telah memenuhi persyaratan kepada
Rapat Paripurna MPR
- Calon yang diajukan lebih dari satu, dilakukan pemungutan suara.
- Calon tunggal, lan gsung disahkan dlm Rapat Paripurna.
- Setelah terpilih, dilakukan pengambilan sumpah.
- Pemilihan calon Wapres dilaksanakan segera setelah pengambilan sumpah Presiden.
- Calon Wapres diusulkan oleh frak si pada pimpIndonesian MPR.
66. a. Apakah kewajiban DPA?
Berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kep ada
Pemerintah. DPA adl sebuah Council of State yang berwajib memberi pertimbangan kepada
Pemerintah.
b. Siapa yang mengambil sumpah/janji keanggotaan DPA?
Ketua MA.
Siapa yang mengangkat Ketua dan Wakil ketua DPA?
Presiden atas usul DPA.
Siapa yang menjadi Ketua DPA sekarang?
So edomo.
67. a. Sebutkan beberapa tugas DPR!
- Bersama dgn Presiden membentuk UU dan APBN.
- Membahas u/ meratifikasi dan/atau memberikan persetujuan atas pernyataan perang, pembuatan
perdamaian dan perjanjian dgn negara lain y/ dilakukan o/ Presiden
- Membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan y/ diberitahukan o/ BPK
- Berhak mengajukan RUU (hak inisiatif)
- Berhak mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaan dan tindakan
pemerintah (hak petisi)
- Berhak meminta keterangan kepada pemerintah (hak interpelasi)
- Berhak mengubah RUU y/ diajukan Presiden (hak amandemen)
- Berhak mengadakan penyelidikan (hak angket)
b. Berapa jumlah anggota DPR?
500 orang
c. Bagaimana komposisinya?
400 orang hasil PEMILU dan 100 orang melalui pengangkatan dari GOLKAR ABRI.
68. Apa yang dimaksud dengan:
a. Hak amandemen: Berhak mengubah RUU y/ diajukan Presiden
b. Hak inisiatif: Berhak men gajukan RUU
c. Hak budget: Membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan (APBN) y/
diberitahu kan o/ BPK.
d. Hak ratifikasi: Membahas u/ meratifikasi dan/atau memberikan persetujuan atas pernyataan perang,
pembuatan perdamaian dan perjanjian dgn negara lain y/ dilakukan o/ Presiden
69. a. Berapa kali DPR bersidang sedikitnya dalam satu tahun?
Bersidang sedikitnya sekali dlm setahun
b. Apa yang biasa dilakukan Presiden pada setiap tgl 16 Agustus yang berhubungan dgn sidang DPR itu?
Pidato Kenegaraan menyambut peringatan Kemerdekaan 17 Agustus, biasa disebut Konvensi.
70. a. Apa tugas BPK?
- BPK memeriksa semua pelaksanaan APBN. Hasil pemeriksaannya diberitah ukan kepada DPR
guna dipakai sbg bahan penilaian atau pengawasan dan pembahasan Rancangan APBN tahun
berikutnya.
- Apabila suatu pemeriksaan mengu ngkap hal yang menimbulkan sangkaan tindak pidana atau yang
merugikan keuangan negara, maka BPK memberitah ukan p ersoalan tsb pada pemerintah.
71. a. Kepada Siapakah hasil pekerjaan BPK dilaporkan?
Hasil p emeriksaannya diberitahukan kepada DPR.
b. Mengapa kepada Lembaga tsb?
Guna dipakai sbg bahan penilaian atau pen gawasan dan pembahasan Rancangan APBN tah un
berikutnya.
72. a. Undang-Undang apakah yang mengatur tentang BPK? UU No. 5 tahun 1973.
b. Siapakah yang mencalonkan anggota BPK? DPR.
c. Siapa yang mengangkatn ya? Presiden atas usul DPR.
d. Siapa yang mengambil sumpah/janji anggota BPK? oleh MA dihadapan Presiden.
73. a. Apakah tugas MA?
- MA adl pemegang kekuasaan kehakiman y/ Merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah
- Berd asarkan UU No. 13 tahun 1965 susunan MA: Ketua; Wakil ketua dan beb erapa ketua muda;
hakim-hakim agung/anggota MA; panitera dan panitera pengganti.
- Ketua, Wakil ketua dan para anggota MA diangkat o/ Presiden atas usul DPR.
- Sebelum memangku jabatannya, harus diambil sump ah/janjinya dihadapan Presiden.
- MA melakukan pengawasan tertinggi thd semua lingkungan pengadilan di seluruh INDONESIA.
- MA dp t memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga Tinggi negara.
- MA memb eri nasehat hukum kepada Presiden/Kepala Negara u/ pemberian/penolakan grasi.
- MA memp unyai wewenang menguji scr materiil thd peraturan perundangan di bawah UU.
- MA memutus ttg permohonan kasasi thd putusan atau penetapan d lm tingkatan peradilan terakhir
dari pengadilan di semua lingkungan peradilan.
b. Lembaga apa yang mencalonkan anggota MA? DPR.
c. Siapa yang mengangkatn ya? Presiden atas usul DPR.
Kepada siapa Ketua dan Wakil ketua MA bersumpah/berjanji? Presid en
Siapa nama Ketua MA sekarang? Sarwata.
74. Bagaimana bunyi pasal 26 ayat 1 UUD 45 dan Penjelasannya mengenai warga negara?
‘Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang
disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.’ Misalnya peranakan Belanda, Tionghoa,, Arab
yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia
kepada negara RI, yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
75. Tunjukkan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan
pemerintahan?
Sebagai konsekuensi prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan.
76. Tunjukkan pasal-pasal dalam UUD 45 yang mencerminkan bahwa:
a. negara INDONESIA bersifat demokratis! pasal 28.
b. Tiap-tiap WN berhak atas pekerjaan yang layak. pasal 27 ayat 2.
c. Negara menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama. pasal 29 ayat 1.
77. Prinsip pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar oleh negara dalam pasal 34 UUD 45 dan prinsip
Demokrasi ekonomi pasal 33, berkaitan erat satu sama lainnya, bahkan kedua p asal itu tercantum dalam satu
bab yaitu bab kesejahteraan sosial. Jelaskan!
Pasal 33 ini merupakan pasal yang penting dan esensiil, karena pasal ini menyangkut pelaksanaan dari
Demokrasi ekonomi dan keadilan sosial. Semangat mewujudkan keadilan sosial terpancar pula dalam
pasal berikutnya yaitu pasal 34 yang mengatur b ahwa anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
78. Penjelasan atas bab II angka 1 P – 4 (TAP No. II/MPR/1978) mengemukakan bahwa agama dan
kepercayaan thd Tuhan YME itu berdasarkan keyakIndonesian, hingga tidak dapat dipaksakan, dan memang
agama dan kepercayaan thd Tuhan YME itu sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan
menganutnya.
Bagaimana pendapat anda mengenai hal ini? Jelaskan!
Kebebasan agama adalah merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi
manusia, karena kebeb asan beragama itu langsung bersumber kepad a martabat manusia sebagai
mahluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian negara atau bukan pemberian
golongan. Agama dan kepercayaan thd Tuhan YME berdasarkan keyakIndonesian hingga tidak
dapat dipaksakan.
Bagaimana bila hal itu ditinjau dari sudut UUD 45?
Diatur dalam pasal 29 ayat 1 dan 2.
Bagaimana bila dilihat dari segi P – 4?
Sangat manusiawi dan sangat beradab.
79. Berikan gambaran bah wa tiap-tiap WN berhak mendapat pengajaran?
Tercermin dalam Pembukaan UUD 45 yang menyatakan bah wa Pemerintah Negara Indonesia antara lain
berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.
80. Berikan gambaran mengenai:
a. Pengertian kebudayaan pada umumnya?
Kebudayaan adalah hasil daya cipta, kreasi manusia dalam usahanya mempertahankan hidup.
b. Pengertian kebudayaan nasio nal seperti tertuang dalam Penjelasan UUD 45?
Kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat INDONESIA seluruhnya. Kebudayaan
lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di INDONESIA,
terhitung sebagai keb udayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab,
budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat
memperkembangkan atau memperkaya keb udayaan bangsa sendiri, serta mempertingg i derajat
kemanusiaan bangsa INDONESIA.
c. Kedudukan bahasa-bahasa daerah?
Salah satu unsur budaya yang penting yang dikemukakan pula dalam Penjelasan UUD ialah bahwa
bahasa-bahasa daerah akan tetap dihormati dan dipelihara oleh negara.
81. a. Apa yang dimaksud dengan Demokrasi Ekonomi seperti dimak sud pasal 33?
Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpIndonesian atau penilikan anggota-
anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang-
seorang.
b. Sebutkan sekurangnya 4 buah ciri positif Demokrasi ekonomi!
Perekonomian disusun seb agai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
Caban g-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hid up orang banyak
dikuasai oleh negara.
Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rak yat.
Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Su mber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga
Perwakilan Rakyat, serta pengawasan thd kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga Perwakilan
Rakyat pula.
Warga negara memiliki kebeb asan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak
akan penghidupan yang layak.
Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tdk boleh bertentangan dgn kepentingan masyarakat.
Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap WN diperkembangkan sepenuhnya dlm batas yang tidak
merugikan kepentingan umum.
Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antardaerah dalam satu kesatuan
perekonomian nasio nal dengan mend ayagu nakan potensi dan peran serta daerah secara optimal
dalam rangka p erwujudan WANUS dan HANNAS.
c. Sebut 3 buah ciri negatif Demokrasi eko no mi!
- Sistem free fight liberalism yang menumbuh kan eksplo itasi terhadap manusia dan bangsa lain
yang dalam sejarahnya di INDONESIA telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan
struktural posisi INDONESIA dalam ekonomi dunia.
- Sistem etatisme dalam mana negara beserta Aparatur eko nomi negara yang bersifat domIndonesian
serta mend esak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
- Pemusatan kekuatan eko pd satu kelompok dlm btk monopoli & monoPancasilaoni y/ merugikan
masyarakat.
82. Penjelasan UUD 45 pasal 18 menyatakan bahwa negara INDONESIA adalah suatu eenheid sstaat. Di
daerah-daerah yan g bersifat otonom akan diadakan p erwakilan daerah.
Apa yang dimaksud dengan eenheidsstaat? INDONESIA tak akan memp unyai daerah di dalam
lin gku ngannya yang bersifat staat juga.
Apa yang dimaksud dengan daerah otonom? bersifat administrasi b elaka.
Jelaskan mengenai sistem desentralisasi! sistem pembagian kekuasaan.